Penerapan Asas Cabotage dalam Industri Migas Nasional

 In Energi

Asas cabotage merupakan sebuah prinsip yang lahir dari rahim kedaulatan internal sebuah Negara atas territorial laut dan udaranya. Dalam konteks penerapannya, mungkin kita lebih sering mendengar asas cabotage dalam industri pelayaran di seluruh dunia.

Lalu apa sebenarnya asas cabotage itu? Secara sederhana, ini adalah sebuah prinsip yang memberikan hak khusus (privilege) untuk kapal-kapal penunjang operasional niaga berbendera negara yang bersangkutan untuk melakukan angkutan ke wilayahnya (pelabuhan).

Tidak hanya itu saja, kapal-kapalnya juga harus dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara atau badan usaha yang dibentuk berdasarkan hukum Negara setempat. Bahkan, kepemilikan saham mayoritas (minimal 51 persen) juga harus berada di tangan perusahaan dari Negara tersebut.

Secara regulatif, asas cabotage ini telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran). Dengan kata lain, Penerapan asas ini berarti memberi hak perusahaan angkutan dari Negara Indonesia beroperasi komersial secara ekslusif.

Sasaranya apa? Tentu saja selain untuk melindungi kedaulatan dalam negeri sebuah Negara, asas ini juga dianggap sebagai stimulan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan industri perkapalan nasional dan pemenuhan kuota TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri/local content).

Kok bisa?

Pemenuhan Kuota Local Content

Yap, karena ini melibatkan unsur dan komponen dalam negeri untuk setiap kegiatan produksi dan operasional penunjang sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No.15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas. Dalam beleid  itu juga ditetapkan target TKDN sebesar 75 persen bagi jasa perkapalan dalam jangka tahun 2013 hingga 2016 mendatang.

Target Jangka Pendek pemerintah dalam penggunaan Produk Dalam Negeri terhadap Jasa Pemboran laut, terhadap  Produk Dalam Negeri target pencapaiannya mencapai 35% (tiga puluh lima persen) di tahun 2013 – 2016. Sedangkan Target Menegah Pemerintah di tahun 2017- 2020 pemakaian produk Dalam Negeri mencapai 45% (empat puluh lima persen). Untuk mencapai target TKDN, Direktur Jenderal menetapkan peta jalur (roadmap) pencapaian target TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Selain itu juga, sejak undang-undang pelayaran berlaku, ada ketentuan dalam Pasal 341 UU Pelayaran yang memberikan batasan waktu bagi kapal asing untuk beroperasi sampai dengan tanggal 7 Mei 2011,  untuk komoditi atau pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No.71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

Tetapi kemudian pemerintah mengeluarkan PP No 22 Tahun 2011 tentang Angkutan Perairan Laut yang mengecualikan asas cabotage untuk industri migas. Tak lama sesudahnya, Menteri Perhubungan memberikan jangka waktu kepada industri migas untuk segera melengkapi kapalnya dengan bendera Indonesia sampai dengan tahun 2015 yang termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 48 Tahun 2011 tentang Perhubungan Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri.

Permenhub No. 48/2011 memberikan toleransi untuk kapal-kapal jenis berikut:

  1. Survei minyak dan gas bumi (survei seismik, survei geofisika, dan survei geoteknik)
  2. Pengeboran (jack up rig; semi submersible rig; deep water drill ship;tender assist rig; dan swamp barge rig)
  3. Konstruksi lepas pantai (derrick/crane, pipe/ cable/ Subsea Umbilical Riser Flexible ((SURF) laying barge/ vessel; dan Diving Support Vessel (DSV)
  4. Penunjang operasi lepas pantai  (anchor handling tug supply vessel Iebih besar dari 5000 BHP denganDynamic Position (DP2/DP3), platform supply vessels dan Diving Support Vessel (DSV))
  5. Pengerukan (drag-head suction hopper dredger; trailing suction hopper dredger) Salvage dan pekerjaan bawah air (heavy floating crane, heavy crane barge dan survey salvage)

Bagaimana jika kontraktor migas tetap ingin menggunakan kapal asing untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi? Tentunya masih bisa diperkenankan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu

  1. syarat administrasi dengan pengajuan permohonan izin
  2. syarat ketersediaan ruangan kapal Indonesia
  3. kesesuaian dengan enam golongan kapal penunjang yang diperbolehkan menurut Permenhub No. 48/2011.

Satu lagi, surat permohonan izin penggunaan kapal asing diajukan kepada Menteri Perhubungan dengan perantaraan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub serta ditembuskan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala SKK MIGAS. Yang jelas, ini juga hanya berlaku sementara. Oleh karena itu, baik kontrkator migas maupun industri galangan kapal harus segera bersinergi dan berkonsolidasi dalam masa transisi untuk mengakselerasi penggunaan kapal nasional untuk sektor migas secara paripurna.

Rimba Supriatna / Bimo Prasetio  

ingin berkonsultasi dengan kami, silahkan hubungi :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

Recent Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search