Mengupas Konsep PSC Dalam Pengusahaan Hulu Migas Indonesia

 In Energi

Selain membuka peluang bisnis yang menggiurkan, dapat juga memberikan dampak negatif jika tidak kelola dengan baik dan cermat.

Dinamika pengusahaan migas juga tidak bisa lepas variabel padatnya modal, tingginya resiko dan canggihnya teknologi yang digunakan, terutama untuk sektor hulu migas. Kuncinya, sudah barang tentu ada pada pengusahaan sektor hulu migas oleh para pihak yang berkepentingan, terutama Negara/pemerintah sebagai aktor utamanya.

Lalu seperti apa sistem penyelenggaraan pengusahaan hulu migas yang saat ini dijalankan oleh Negara/pemerintah? Ada baiknya kita sedikit mengupas mengenai model atau konsep pengusahaan migas yang berlaku dan dijalankan oleh Negara/pemerintah kita terhadap sumber daya alam strategis ini.

Secara umum, sistem pengusahaan migas lebih dikenal dengan istilah petroleum fiscal system. Berdasarkan prinsip dasarnya, sistem pengusahaan migas tersebut hanya ada 2 (dua), yaitu sistem konsesi, (tax and royalty system) dan sistem kontrak. Sementara sistem kontrak terdiri atas Production Sharing Contract  (PSC)/kontrak bagi hasil dan Service Contract.

Sistem pengusahaan migas yang diterapkan di suatu Negara, biasanya terkait dengan posisi tawar dari Negara/pemerintah dan keinginan Negara/pemerintah untuk terlibat dalam manajemen usaha atau tidak. Oleh karenanya, perbedaaan antara sistem konsesi (tax and royalty system) dan sistem kontrak, pada dasarnya terletak pada aspek pengusaan sumber daya dan keterlibatan Negara/pemerintah dalam hal menajemen.

Sistem pengusahaan migas dengan model kontrak, khusunya Production Sharing Contract (PSC) diantaranya:

  1. Ada campur tangan Negara/BUMN dalam hal manajemen (pengendalian biaya)
  2. Besarnya penerimaan Negara akan tergantung pada besarnya biaya operasi yang kewenangan pengendaliannya ada pada Negara/BUMN.
  3. Biaya operasi bukan merupakan uang Negara.

Pada Kontrak Production Sharing (KPS), manajemen berada di tangan pemerintah. Otomatis setiap kali KKKS mau mengembangkan lapangan maka dia harus menyerahkan POD (Plan of Development) atau perencanaan pengembangan, WP&B (Work Program and Budget) atau program kerja dan pendanaan serta AFE (Authorization for Expenditure) atau otorisasi pengeluaran supaya pengeluaran bisa dikontrol. Sistem audit di sini adalah pre, current, dan post audit.

Sistem yang digunakan di Indonesia saat ini jelas menganut model ini, secara konseptual hal ini memang dianggap oleh para pengambil kebijakan sebagai sistem yang paling sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mengapa? Tentu kita juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara dan karakteristik sektor hulu migas Indonesia yang memang sesuai dengan sistem ini.

Menurut hemat saya, wajar saja jika pemerintah memilih sistem ini. Pasalnya, sistem kontrak bagi hasil memang membebankan semua biaya awal pengusahaan hulu migas kepada KKKS/perusahaan migas. Biaya-biaya itu sendiri dikeluarkan oleh KKKS mulai dari tahap awal sampai dengan tahap produksi akan diganti oleh pemerintah jika suatu wilayah kerja (WK) migas yang diusahakan telah berpropduksi, hal ini lazim disebut cost recovery.

Dengan menggunakan sistem PSC, kontrak yang digunakan adalah kontrak perdata dengan mekanisme kontrak business to business (B to B). mengapa demikian? Hal itu karena pemerintah dalam hal ini membutuhkan suatu entitas bisnis yang menjadi representasi atau kepanjangan tangan Negara/pemerintah dalam melakukan kontrak bisnis dengan KKKS.

Lalu bagaimana dengan mekanisme pembagian hasil produksinya? Ya, selayaknya pemerintah “harus” menjadi pihak yang diuntungkan dalam hal ini. Sejauh yang saya analisis, besaran prosentase bagi hasil antara pemerintah dengan KKKS sebesar 85:15 untuk produksi minyak dan 70:30 untuk produksi gas.

Namun perlu dicatat, pemerintah sendiri tidak secara serta merta mendapatkan 85% dari hasil yang diperoleh secara penuh. Hasil perolehan minyak itu harus dikurangi dulu dengan biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor migas sebelum dibagi ke pemerintah dan kontraktor sesuai prosentase yang diatur dalam kontrak. Artinya, perhitungan secara detail akan diatur dalam perjanjian masing-masing pihak sehingga berlaku mekanisme yang lebih spesifik itu.

Prosentase tersebut adalah prosentase net (bersih) dimana hasil penerimaan minyak dikurangi biaya-biaya produksi minyak. Biaya ini dimulai dari biaya dalam tahap eksplorasi (mencari cadangan migas) sampai dengan biaya dalam tahap produksi (seperti cost recovery yang saya singgung diatas).

Semoga sekurang-kurangnya dapat memberikan secercah pemahaman mengenai konsep kontrak bagi hasil dalam pengusahaan hulu migas di Indonesia.

Rimba Supriatna / Bimo Prasetio

Ingin berkonsultasi mengenai aspek hukum bisnis, silahkan menghubungi kami:

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

 

Recent Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search