Mahkamah Agung : Setiap Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

 In Perdata
Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib

Berbahasa Indonesia

Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia – Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. Dan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.

MA dalam putusannya telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.

Pada tahun 2010, antara Nine AM Ltd., dengan BKPL telah mengadakan kesepakatan yang termuat dalam Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut BKPL menerima pinjaman dana dari Nine AM Ltd.  senilai US$ 4.422.000,-. Perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris tanpa ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam Pasal 18 Loan Agreement tersebut diatur memgenai pilihan hukum yang dipilih para pihak, ditentukan perjanjian tersebut diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di indonesia dan menggunakan domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Untuk menjamin terlaksanannya perjanjian tersebut, BKPL memberikan jaminan fidusia berupa 6 unit truk caterpillar model 775 off highway kepada Nine AM Ltd, yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda, No. 33  tertanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Berbeda dengan perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fiducia tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah kontrak tersebut berjalan 2 tahun yaitu pada tahun 2012, BKPL mengajukan gugatan kepada Nine AM Ltd., dengan tuntutan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum karena Loan Agreement tersebut dibuat dalam bahasa inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Menurut BKPL, hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).

BKPL menyatakan Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata.

Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa diatur, dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa indonesia. Apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka ditulis juga dalam bahasa asing dan/atau bahasa inggris.

Perjanjian Wajib Berbahasa Indonesia

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengenyampingkan adanya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, perihal: Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 TAHUN 2009. Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM berpendapat penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Akan adanya Peraturan Presiden tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 40 UU Bahasa, yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, peraturan presiden tersebut nantinya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “wajib” sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari UU.

Demikian pula dengan surat dari Menteri Hukum dan Ham tersebut, tidak dapat mengalahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU. Dengan demikian karena Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa indonesia maka bertentangan dengan UU Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang.

Selain menyatakan perjanjian pokok Loan Agreement batal demi hukum, MA juga membatalkan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian accesoir dari Loan Agreement tersebut. Selain itu BKPL selaku Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang telah diperolehnya dari Nine AM Ltd. yaitu sebesar USD 115.540.

Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di dalam perjanjian memang telah diatur tegas di dalam UU Bahasa, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain bahasa indonesia.

ingin berkonsultasi mengenai masalah hukum dengan kami, silahkan hubungi :

E: ask@bplawyers.co.id

H: +62821 1000 4741

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search