Pidana
Risiko Pidana Direksi di Era KUHP Baru 2026
“Perusahaan dan pemilik manfaat kini bisa dipidana. Pahami kriteria pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Baru 2026 agar manajemen terhindar dari jerat hukum.” Dalam lanskap bisnis Indonesia saat ini, risiko hukum bagi jajaran manajemen telah melampaui sengketa perdata atau sanksi administratif. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan…
Read MoreArah Baru Hukum Pidana 2026: Korporasi sebagai Terdakwa
”Hukum pidana 2026 menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.” Pertanggungjawaban pidana korporasi kini bertumpu pada sistem dan kebijakan Perusahaan serta tidak sekadar kesalahan individu. Penanganan perkara pidana korporasi tetap merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian terhadap karakter badan hukum. Skema pembuktian dalam kejahatan korporasi melihat…
Read MoreMemahami Kaitan Manipulasi Saham Gorengan dengan Pidana UU Pasar Modal
”Kasus manipulasi saham gorengan membawa konsekuensi langsung terhadap kepercayaan investor. Oleh karena itu, dimensi hukum publik dapat berperan untuk melindungi kepentingan investor” Saham gorengan tidak lagi dapat dipandang sebagai suatu kewajaran karena telah memasuki wilayah penegakan hukum pidana. Dengan masuknya Bareskrim Polri ke perkara pasar modal menandai perubahan pendekatan dari pengawasan administratif menuju penindakan pidana.…
Read MoreAwas! Perusahaan Kini Bisa Dipidana Menurut KUHP Baru
”Pada KUHP Baru, sanksi pidana terhadap korporasi dirancang untuk menyentuh aspek paling sensitif dalam bisnis yaitu keberlanjutan usaha dan reputasi.” Pemahaman bahwa hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kini tidak lagi sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Hal tersebut berlaku sejak efektifnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana…
Read MoreDugaan Tindak Pidana dalam Materi Mens Rea Pandji dan Implikasi KUHP Baru
”Kasus tindak pidana dalam materi Mens Rea menempatkan Pandji di tengah kontroversi sebab ia dilaporkan karena materi yang dipandang beberapa pihak menyinggung, namun secara hukum kasusnya menghadapi celah.” Beberapa organisasi sempat mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya terhadap Pandji Pragiwaksono karena materi dalam Mens Rea dinilai menyinggung dan berpotensi memicu kegaduhan publik. Laporan tersebut mencantumkan…
Read MoreTata Kelola Risiko dalam Fintech Pembiayaan: Pelajaran dari Kasus Dana Syariah Indonesia
”Dari kasus Dana Syariah Indonesia dapat dipelajari, pengurus perseroan harus dapat menunjukkan bahwa proses seleksi borrower, struktur pembiayaan, serta pengawasan pasca pencairan telah memenuhi standar regulasi sektoral.” Dalam beberapa tahun terakhir, istilah gagal bayar kerap dipahami sebagai konsekuensi biasa dari aktivitas pembiayaan. Namun apabila kegagalan tersebut terjadi secara berulang bisa jadi merupakan suatu pertanda adanya…
Read MorePara Vendor Harus Terapkan Tips Ini untuk Melindungi Hubungan Kontraktual Dalam Bisnis
”Kasus dugaan penipuan WO “Ayu Puspita” relevan dibaca dari kacamata perlindungan hubungan kontraktual dalam bisnis, karena WO berperan sebagai penghubung arus uang (dari klien) dan arus pekerjaan (dari vendor).” Dalam praktik bisnis jasa berbasis proyek seperti wedding organizer, hubungan kerja sama antara pelaku usaha sering kali dibangun atas dasar kepercayaan dan kecepatan pelaksanaan pekerjaan, namun…
Read MoreMenelaah Pertanggungjawaban Pidana Direksi Pada Kasus Radioaktif Cikande
”Dalam kejadian yang luar biasa seperti ini, pertanggungjawaban pidana direksi dapat mungkin terjadi, lantas bagaimana konsekuensinya?” Direksi sebagai penanggung jawab usaha memiliki tanggung jawab yang besar tidak terkecuali pertanggungjawaban korporasi dan lingkungan hidup. Pendekatan penegakan hukum yang lebih tegas membuat setiap keputusan operasional, pengawasan fasilitas, serta kebijakan penerimaan bahan baku memiliki konsekuensi hukum langsung pada…
Read MoreMenilai Wanprestasi dan Dugaan Penipuan dalam Produksi Lagu Berbasis AI
”Belajar dari wanprestasi dan dugaan penipuan dalam produksi lagu AI, penyedia jasa patut untuk cermat terhadap ketentuan kontraktual dalam perjanjian produksi musik.” Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara karya seni, musik, dan konten digital diciptakan. Namun hal tersebut membuat isu hukum terkait penggunaanya menjadi semakin rumit. Hukum perdata Indonesia…
Read MoreBusiness Judgment Rule dalam BUMN: Batas Antara Keberanian Berinovasi dan Tuduhan Korupsi
”Business Judgment Rule (BJR) dalam BUMN dapat memberikan perlindungan bagi direksi yang membuat keputusan strategis dengan itikad baik dan kehati-hatian, meskipun keputusan tersebut berisiko menimbulkan kerugian.” Dalam beberapa tahun terakhir, banyak profesional BUMN menghadapi kriminalisasi atas keputusan strategis yang justru ditujukan untuk menumbuhkan kapasitas perusahaan.” Perdebatan mengenai batas antara inovasi bisnis dan potensi kriminalisasi kebijakan…
Read More