Pidana
Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang
”Majelis hakim akan memeriksa klausula arbitrase dalam perjanjian bisnis para pihak yang sedang bersengketa, dalam hal terdapat klausula arbitrase maka PN tidak berwenang.” Penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin menjadi pilihan utama dibandingkan jalur pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik arbitrase yang bersifat cepat, rahasia, serta memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pelaku…
Read MoreKasus Pengadaan Lahan JTTS: Peran Mens Rea dalam Keputusan Bisnis dan Tindak Pidana
”Mens rea dalam keputusan bisnis dan tindak pidana perkara korupsi jarang terlihat secara eksplisit, namun dapat terbaca dari pola tindakan yang bertentangan dengan kepatutan.” Setiap perkara korupsi yang melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan selalu menimbulkan pertanyaan tentang niat di balik suatu keputusan atau tindakan. Tidak semua kesalahan administratif bermuara pada tindak pidana,…
Read MoreBusiness Judgment Rule: Perlindungan Bagi Direksi yang Berani Ambil Risiko
”Business Judgment Rule penting untuk mendorong keberanian mengambil keputusan bisnis, namun hanya berlaku jika direksi mampu menunjukkan proses yang bertanggungjawab.” Business Judgment Rule atau BJR sering disebut sebagai payung hukum bagi direksi ketika mengambil keputusan strategis yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam praktik korporasi, manajemen dituntut untuk bergerak cepat agar perusahaan tetap bertahan dan tumbuh. Setiap…
Read MoreBelajar dari Kesalahan Direktur Dipidana Karena Faktur Pajak, Ini yang Perlu Diperhatikan
”Bisakah direktur dipidana karena faktur pajak? Tentu, ketika faktur pajak disulap, bukan hanya negara yang rugi tapi reputasi perusahaan juga ikut runtuh.” Kasus manipulasi faktur pajak yang menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah bukan sekadar catatan hukum, melainkan cermin penting bagi dunia bisnis tentang rapuhnya tata kelola internal ketika kepatuhan diabaikan. Ada suatu peristiwa…
Read MoreDeteksi Kebohongan di Perusahaan: Dari Tanya-Jawab Hingga Pencegahan Fraud
“Anda harus memahami 3 pertanyaan ampuh ini untuk mendeteksi kebohongan dan investigasi audit internal dalam pencegahan fraud di perusahaan anda.” Fraud atau kecurangan perusahaan kerap kali tidak muncul begitu saja. Ia biasanya didahului oleh rangkaian kebohongan, manipulasi data, dan rekayasa cerita. Dalam praktik litigasi korporasi, saya sering melihat bahwa kebohongan adalah pintu masuk utama menuju…
Read MoreBelajar Dari Kasus Ferry Irwandi Kapan Kritik Bisa Dianggap Penghinaan Lembaga?
”Kasus Ferry Irwandi memberikan pelajaran batasan kritik dan penghinaan terhadap lembaga, bagaimana aturannya dalam KUHP Baru?” Dalam era digital yang semakin terbuka, ruang publik kini dipenuhi dengan berbagai bentuk ekspresi, kritik, hingga perdebatan yang terjadi di media sosial. Fenomena tersebut membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan batas antara kebebasan berpendapat dan potensi jeratan…
Read MoreKasus Wallem vs Layar Santosa, Implikasi Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis
Kasus Wallem vs Layar Santosa, Implikasi Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis “Kerjasama joint venture gagal diselesaikan di pengadilan termasuk dari implikasi klausul arbitrase internasional yang telah disepakati sebelumnya tidak dipatuhi.” Kasus antara perusahaan pelayaran nasional PT Layar Santosa Shipping (Layar Santosa) melawan raksasa pelayaran Hong Kong, Wallem & Co., Limited (Wallem), menjadi salah satu contoh…
Read MoreCAKP vs MDS: Ketika Bahasa Inggris dalam Kontrak Bisnis Gagal di Pengadilan Indonesia
CAKP vs MDS: Ketika Bahasa Inggris dalam Kontrak Bisnis Gagal di Pengadilan Indonesia “Perselisihan kontrak bisnis gagal antara perusahaan lokal dan asing ini membuka perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya kontrak berbahasa asing tanpa terjemahan resmi.” Dikutip dari KlikLegal (5/8/2025) Kontrak atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari transaksi bisnis, dalam suatu transaksi bisnis semua komitmen…
Read MoreNine AM vs PT BKPL: Gugur di Meja Hijau karena Bahasa Dalam Kontrak
Nine AM vs PT BKPL: Gugur di Meja Hijau karena Bahasa Dalam Kontrak “Sengketa pinjaman bisnis internasional ini memperlihatkan bahwa formalitas bahasa dalam kontrak memiliki konsekuensi hukum serius di Indonesia.” Dikutip dari KlikLegal (4/8/2025) dalam menyusun suatu kontrak terdapat hal-hal yang perlu dipahami dan diperhatikan dengan seksama agar nantinya tersusun dengan baik dan benar. Diantaranya…
Read MorePutusan MK: Keributan di Ruang Digital Tak Masuk Delik Pidana UU ITE
Putusan MK: Keributan di Ruang Digital Tak Masuk Delik Pidana UU ITE ”MK menilai bentuk kerusuhan dan keonaran tidak relevan terhadap bentuk “kegaduhan” di media sosial.” Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menyatakan bahwa keributan di ruang digital seperti media sosial, tidak termasuk dalam kategori delik pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi…
Read More