Perusahaan
Update! Kini RUPS dan Laporan Tahunan Perusahaan Wajib Akta Notaris
”Saat ini laporan tahunan dan RUPS perusahaan wajib akta notaris dan disampaikan kepada Menteri melalui SABH.” Perkembangan regulasi korporasi menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan kepatuhan mandiri menuju pendekatan kepatuhan administratif dimana kewajiban internal Perseroan kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan oleh negara. Kewajiban penyusunan Laporan Tahunan oleh Perusahaan merupakan perwujudan tata kelola korporasi yang…
Read MorePerubahan Direksi: Kenali Bedanya antara “Ganti Orang” dan “Ganti Masa Jabatan”
”Secara hukum, pada perubahan direksi masa kerja atau masa jabatan anggota Direksi bukanlah berdasarkan periode jabatannya namun tergantung pada ketentuan yang diputuskan melalui RUPS.” Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT) menegaskan bahwa anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat…
Read MoreAspek Non Bisnis yang Harus Dipertahankan Oleh Perusahaan yang Akan Diakuisisi
”Aspek non bisnis perusahaan yang akan diakuisisi adalah proses menjaga keberlanjutan identitas dan nilai usaha yang telah dibangun oleh pendiri.” Perusahaan yang memasuki proses akuisisi sering kali fokus pada valuasi dan skema transaksi, namun banyak founder tidak menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang justru ditentukan oleh kemampuan mempertahankan nilai, identitas, dan filosofi yang telah membentuk bisnis…
Read MoreMemahami Prosedur Perubahan Direksi dan Komisaris Dalam Perseroan Terbatas
”Perubahan Direksi dan Komisaris dalam perseroan terbatas selalu berawal dari keputusan RUPS.” Pengelolaan perubahan struktur kepemimpinan di suatu perseroan memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban hukum yang melekat pada tindakan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam setiap keputusan RUPS, penetapan tanggal efektif, pengisian data perseroan, serta kesesuaian dengan anggaran dasar menjadi aspek teknis…
Read MorePT Eksisting dan PT Baru: Mana yang Lebih Ideal untuk Holding Perusahaan?
”PT Eksisting dan PT Baru menjadi pilihan untuk membentuk perusahaan holding, keputusan pilihan ini penting berkaitan desain grup usaha.” Struktur holding merupakan hal penting dalam menentukan kelompok usaha karena menentukan kendali, strategi, dan distribusi risiko di dalam grup. Banyak perusahaan mulai mempertimbangkan pembentukan holding ketika bisnis telah berkembang ke tahap yang membutuhkan manajemen dan tata…
Read MoreKriteria Legal Status Penyelenggara Agregasi Menurut POJK 4/2025
”Kriteria penyelenggara agregasi, perusahaan harus menilai apakah kegiatan usahanya mencakup penghimpunan, penyaringan, atau pembandingan informasi produk/layanan jasa keuangan dari lebih dari satu LJK atau pihak lain di sektor jasa keuangan.” Banyak perusahaan teknologi mulai terlibat dalam distribusi informasi produk keuangan, tetapi tidak semuanya memahami batasan hukum yang menentukan apakah aktivitas tersebut telah memasuki ranah agregasi.…
Read MoreKebijakan Verifikasi Substantif Tata Kelola Korporasi Diterapkan, Apa Saja yang Perlu Dipahami?
”Kebijakan verifikasi substantif tata kelola korporasi ini bertujuan untuk memperbaiki integritas daftar perseroan dan mencegah duplikasi atau manipulasi data.” Sejak 27 Oktober 2025 Ditjen AHU mulai menerapkan “verifikasi substantif” atas permohonan perubahan data perseroan yang diajukan melalui SABH. Informasi ini disampaikan secara resmi melalui kanal media sosial Ditjen AHU dan Kemenkumham yang menekankan tujuan memastikan…
Read MoreMerger Grab dan GoTo: Menguji Batas Regulasi dan Perlindungan Sosial
”Merger Grab dan GoTo perlu untuk mempertimbangkan aspek persaingan usaha agar tidak terjadi monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan.” Ketergantungan masyarakat terhadap layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi infrastruktur ekonomi baru. Di tengah perubahan teknologi, negara perlu memastikan bahwa kebijakan persaingan usaha, dan jaminan sosial berjalan saling melengkapi. Wacana merger…
Read MorePanduan Lengkap Menentukan Modal Dasar dan Modal Disetor Holding Company
”Terkait menentukan modal dasar dan modal disetor holding company, UU memberi fleksibilitas untuk menentukan besaran modal dasar dan modal disetor, namun rezim sektoral tertentu mengatur batasan yang wajib ditaati.” Dalam proses pembentukan perusahaan induk atau holding company, penentuan modal dasar dan modal disetor menjadi keputusan strategis yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Struktur modal berfungsi…
Read MoreApakah Penjualan Objek Sewa Mengakhiri Perjanjian Sewa? Penjelasan Hukum Lengkap
”Apakah penjualan objek sewa mengakhiri perjanjian sewa? Tidak, Kecuali kontrak sewa memuat klausula khusus, pemilik baru wajib melanjutkan sewa sampai jatuh tempo.” Perjanjian sewa menyewa menjadi salah satu instrumen hukum yang paling sering digunakan oleh perusahaan, baik untuk kepentingan operasional, kantor, maupun kegiatan komersial lainnya. Namun, tidak sedikit penyewa menghadapi kebingungan ketika objek sewa seperti…
Read More