Perusahaan
Awas Sengketa Investor! Syarat Legal Penerbitan Saham Baru
“Mencetak sertifikat tanpa pencatatan di Daftar Pemegang Saham (DPS) adalah jebakan hukum. Pahami syarat mutlak legalitas penerbitan saham baru korporasi.” “Bagaimana cara membuat sertifikat saham yang benar?” Pertanyaan tersebut sering muncul ketika perusahaan baru saja menerbitkan saham baru dan ingin memberikan bukti kepemilikan kepada investor. Banyak yang langsung mencari contoh format sertifikat saham, template desain,…
Read MoreAwas Blokir AHU! Batas Waktu Laporan Tahunan PT Juni 2026
“Kemenkumham terapkan sanksi pemblokiran akses AHU bagi perusahaan yang gagal melaporkan Laporan Tahunan PT. Amankan legalitas korporasi Anda sekarang.” Bulan Juni 2026 akan menjadi titik balik bagi kepatuhan hukum korporasi di Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum secara resmi mulai memberlakukan kewajiban pelaporan Laporan Tahunan PT ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum…
Read MoreAwas Gugatan Pribadi! Pahami Tanggung Jawab Komisaris
“Penunjukan Susi Pudjiastuti di BJB menjadi pengingat bagi korporasi. Pahami batas kewenangan dan jebakan hukum pada tanggung jawab komisaris perseroan” Penunjukan Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama Independen Bank BJB menarik perhatian publik karena jabatan komisaris sering dianggap sebagai posisi pengendali utama perusahaan. Dalam praktik hukum perseroan, anggapan tersebut perlu diluruskan. Komisaris bukan organ yang menjalankan…
Read MoreCegah Sengketa: Syarat Keabsahan Risalah RUPS
“Pemegang saham menolak tanda tangan? Pahami syarat keabsahan risalah RUPS biasa dan elektronik menurut UUPT untuk mencegah sengketa korporasi“ Berita acara atau risalah RUPS sering dianggap wajib ditandatangani seluruh pemegang saham agar keputusan rapat sah. Anggapan tersebut tidak selalu tepat. Hukum perseroan membedakan ketentuan penandatanganan risalah RUPS berdasarkan bentuk penyelenggaraan rapat, sehingga kewajiban tanda tangan…
Read MoreDireksi Mundur? Mitigasi Perusahaan Kekosongan Jabatan Direksi
“Cegah operasional lumpuh. Ketahui syarat sah UUPT bagi Dewan Komisaris untuk mengambil alih saat terjadi kekosongan jabatan direksi” Dalam dinamika bisnis korporasi, krisis kepemimpinan dapat terjadi kapan saja. Entah karena pengunduran diri massal, pemberhentian sementara akibat konflik internal, atau Direksi berhalangan tetap. Situasi kekosongan jabatan direksi ini berpotensi melumpuhkan operasional perseroan, rekening bank terkunci, kontrak…
Read MoreKrisis Global: Mitigasi Klausul Force Majeure
”Gangguan Selat Hormuz berdampak pada perusahaan energi dan kontrak bisnisnya. Pelajari fungsi klausul force majeure untuk mengurangi risiko hukum.” Eskalasi konflik bersenjata di berbagai belahan dunia membuktikan bahwa kondisi geopolitik dan keamanan global masih jauh dari kata stabil. Ketidakpastian ini menjadi ancaman konstan bagi rantai pasok energi dan logistik internasional. Di Indonesia, dampak nyata dari…
Read MoreDampak Nilai Saham Akta Tidak Mewakili Nilai Buku dalam Transaksi Korporasi
”Ketidaksesuaian nilai saham akta dan laporan keuangan sering menjadi risiko tersembunyi dalam struktur permodalan perusahaan. Secara hukum terlihat rapi, namun secara ekonomi dapat menyesatkan pihak internal dan eksternal.” Nilai nominal saham di Anggaran Dasar tidak selalu mencerminkan nilai buku perusahaan yang tercermin dari ekuitas riil. Investor dan kreditor menilai kedisiplinan struktur saham sebagai indikator kualitas…
Read MoreRUPS Tahunan Tanpa Acquit et de Charge: Apakah Direksi Otomatis Bebas Tanggung Jawab?
”RUPS Tahunan sering dianggap cukup untuk menutup pertanggungjawaban Direksi, padahal secara hukum pembebasan tanggung jawab tidak muncul otomatis tanpa keputusan yang tegas dari RUPS.” Acquit et de charge lahir dari praktik tata kelola perusahaan dan sangat bergantung pada redaksi keputusan RUPS serta kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan. Pengesahan laporan tahunan oleh RUPS hanya menegaskan penerimaan…
Read MoreMengapa Pelaporan Beneficial Ownership Penting bagi Kepatuhan Perusahaan
”Penerapan pelaporan Beneficial Ownership mencerminkan komitmen perusahaan terhadap prinsip good corporate governance dimana Perusahaan yang tertib dalam pengungkapan kepemilikan cenderung lebih dipercaya oleh mitra usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.” Dalam beberapa tahun terakhir, transparansi kepemilikan perusahaan menjadi isu utama dalam tata kelola korporasi di Indonesia, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pencegahan pencucian uang…
Read MorePendirian Perseroan dengan Anak di Bawah Umur: Dasar Hukum dan Risiko Praktis
”Ketentuan hukum perseroan di Indonesia membuka ruang bagi siapapun untuk menjadi pemegang saham, lantas bagaimana dengan pendirian perseroan dengan anak di bawah umur, apa implikasinya?” Dalam praktik bisnis keluarga di Indonesia, menempatkan anak di bawah umur sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas semakin sering dijumpai sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dengan alasan untuk tujuan perlindungan…
Read More