Skip to content

ARTIKEL

blog-bplawyers

Sekilas tentang PKPU, Pailit dan Akibat Hukumnya (1)

By adminbpl | Jul 12, 2016

Rencana Perdamaian Tidak Tercapai dalam PKPU, Debitor dapat langsung dinyatakan Pailit. Kemarin saya membaca di salah satu media nasional artikel berjudul “Pendiri  Primagama Dinyatakan Pailit”. Pendiri Primagama yang terbilang fenomenal itu, Purdi E. Chandra telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, setelah rencana perdamaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak berhasil dicapai. Tulisan ini sama sekali bukan untuk menghakimi Pak Purdi, saya hanya ingin sharing sedikit mengenai kepailitan dan akibat hukumnya. Menurut saya, pebisnis harus tahu soal ini. Untuk Pak Purdi, kita doakan semoga beliau mendapatkan kekuatan untuk melalui ujian ini. Kasus Pak Purdi ini berbeda dengan kasus Telkomsel, yang memang diajukan permohonan pailit oleh salah satu kreditornya. Setelah sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun akhirnya status pailit tersebut diangkat oleh Mahkamah Agung (MA) karena persoalan utang ini dianggap belum terbukti secara sederhana. Apabila suatu hutang dianggap tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka harus diselesaikan dahulu perkara tersebut di Pengadilan Negeri. Inilah yang membuat permohonan pailit berbeda dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Soal hutang ini dianggap harus sudah…

Read More

Keistimewaan Kreditor Separatis Dalam Proses Kepailitan

By adminbpl | Jul 1, 2016

Walaupun telah masuk dalam proses kepailitan sekalipun, undang-undang tetap melindungi hak yang dimiliki kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan. Dalam hukum keperdataan kreditor separatis atau kreditor pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang lebih aman jika dibandingkan dengan kreditor konkuren. Dapat dikatakan lebih aman karena bagi kreditor separatis, terdapat jaminan yang dapat di eksekusi yang mana hasilnya dapat dipergunakan untuk melunasi utang debitor tersebut. Kreditor separatis menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”) dapat mengeksekusi sendiri jaminan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam UU Kepailitan-PKPU, serta dengan memperhatikan aspek keadilan bagi kreditor-kreditor lain. Salah satu batasan bagi kreditor separatis dalam melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang dimilikinya yaitu antara lain adanya ketentuan hak tangguh (stay). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menentukan hak kreditor separatis tersebut ditangguhkan selama 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Menurut hukum walaupun pihak pengadilan telah menunjuk kurator yang bertugas melakukan pengurusan terkait boedel pailit, namun…

Read More

Nominee Dalam Hukum Indonesia, Sudah Tepatkah Dilarang?

By adminbpl | Jul 1, 2016

“Bukan nominee agreement solusinya. Maximizing the minority shareholder’s interest in the company adalah yang kami tawarkan.” Bukan suatu hal yang aneh apabila banyak sekali investor, terutama investor asing, yang bertanya mengenai larangan struktur nominee di Indonesia. Sebut saja, peraturan yang secara tegas melarang struktur tersebut, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/07“). UU 25/07 ini mengatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Alasan dari adanya pelarangan ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain. Hal ini untuk menyiasati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi adanya bidang usaha yang tertutup untuk asing ataupun terbuka bagi asing dengan persyaratan tertentu di bidang penanaman modal. Berbicara mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian, maka struktur nominee khusus dalam kepemilikan saham ini menjadi struktur yang dilarang,…

Read More

Ketika Perjanjian Nominee Berujung Pada Sengketa

By adminbpl | Jul 1, 2016

Ketika terjadi sengketa, apakah Perjanjian Nominee dapat ditegakkan? Menyambung tulisan kami sebelumnya berjudul “NOMINEE DI INDONESIA, SUDAH TEPATKAH DILARANG?”, kali ini kami akan membahas problematik klien kami yang pernah suatu kali datang dengan penuh pertimbangan, meminta pendapat hukum kami mengenai perjanjian nominee yang sudah ditandatanganinya beberapa tahun silam. Yang jadi soal, pertengahan 2012 kemarin, terjadi permasalahan antara penunjuk nominee dengan nominee yang telah dipercaya oleh si penunjuk nominee tadi. Bagaimanakah apabila Anda terlanjur menandatangani suatu Perjanjian Nominee dalam praktik bisnis Anda di Indonesia? Perjanjian yang isinya mengatur secara tegas dan jelas bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain adalah batal demi hukum. Di mata bisnis, apakah secara diam-diam, apabila para pihak yang terikat dalam perjanjian nominee itu bersedia untuk memenuhi hak dan kewajiban yang timbul daripadanya, perikatan tersebut tetap hidup dan berjalan bagi kedua belah pihak? Ataukah perjanjian nominee tersebut serta merta berakhir karena sifatnya yang batal demi hukum? Lalu, sejauh mana hukum dapat ditegakkan? Sebelum ada UU No. 25 Tahun 2007, praktik nominee memang sudah sering digunakan. Praktik nominee ini bisa diartikan secara mudah, penggunaan nama warga negara Indonesia untuk kepemilikan saham dalam perusahaan. Pinjam nama ini…

Read More
Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha | BP Lawyers

Tips Hukum Memahami Investasi Patungan Usaha

By adminbpl | Jul 1, 2016

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari pertumbuhan kelas menengah. Dewasa ini, kelas menengah tak hanya menghabiskan fulus-nya pada life style, namun juga investasi.Fenomena ini tentu mengundang geliat para pengusaha yang ingin melakukan ekspansi bisnisnya.  Buktinya,  tawaran business opportunity, waralaba hingga patungan usaha bermunculan. Tinggal menunggu para investor ini akan menjatuhkan pilihannya kemana. Kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum dalam patungan usaha. Berbeda dari kacamata investasi yang sudah disampaikan oleh para pakar sebelumnya, kami ingin memberikan perspektif hukum mengenai investasi dalam suatu patungan usaha. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus dipahami, antara lain: Ketahui dengan siapa kita bermitra (pribadi atau badan hukum); Apa jenis investasi dan bentuk pernyertaannya (permodalan, pinjaman, surat berharga, dll); Izin dari investasi tersebut; Risiko investasi itu sendiri. Bentuk kesepakatan dalam investasi (baik syariah atau konvensional). Besaran dan cara pembagian keuntungan; Dokumentasi hukum patungan usaha tersebut. Hal-hal di atas menjadi kerangka penting untuk membentuk Perusahaan ataupun melakukan Patungan Usaha nantinya. Sehingga jelas bagi para pihak mengenai kedudukan dan juga tanggug jawab masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan due diligence sebelum memutuskan bergabung dalam suatu patungan usaha. Sosok pengelola…

Read More

Kini Lebih Efektif Selesaikan Perkara di Bawah 200 Juta Melalui Gugatan Sederhana

By adminbpl | Jun 17, 2016

Efektifitas Gugatan Sederhana “Berbeda dengan gugatan perdata biasa, dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama.” Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung (MA) memperkenalkan satu sistem baru dalam hukum acara perdata yang disebut Gugatan Sederhana (small claim case). Berbeda dengan gugatan perdata biasa yang pada umumnya memerlukan waktu lama hingga bertahun-tahun sampai putusan atas perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, maksimal waktu hingga perkara tersebut memperoleh putusan hakim yaitu 25 hari kerja sejak hari sidang pertama. Terdapat syarat-syarat agar gugatan anda dapat diterima sebagai gugatan sederhana, yaitu: a) Nilai kerugian materiil pihak penggugat maksimal Rp. 200.000.000,-; b) Tidak termasuk persengketaan kepemilikan hak atas tanah; c) Tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus; d) Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. Para prinsipal (pihak yang berperkara) harus hadir langsung dalam setiap persidangan, walaupun sebelumnya telah memberikan kuasa kepada advokat atau lawyer. Para advokat atau lawyer hanya berwenang…

Read More
Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustadz Yusuf Mansur

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustadz Yusuf Mansur

By adminbpl | Jun 13, 2016

Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustadz Yusuf Mansur   “Melanggar hukum itu harus jelas norma yang dilanggar. Sebelum mendalilkan ada baiknya ditelisik dulu faktanya.” Bisnis Patungan Usaha (PU) Ustaz Yusuf Mansur kini jadi sorotan sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum oleh sang ustaz yang dikenal dengan ajakan sedekah ini. Sebelum masuk dalam radar OJK, bisnis PU ini sempat diulas oleh salah satu majalah online, yang menurut saya menggiring pada opini bahwa PU ini merupakan suatu bentuk investasi yang harus mengantongi izin dari OJK dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan ada pihak non-lembaga negara yang sudah terang-terangan men-claim bisnis PU Ustadz Yusuf Mansur ini ilegal. Namun, sebelum menyelam lebih jauh tentang isu pelanggaran hukum, dan tudingan yang tidak berdasar, ada baiknya kita kupas dahulu untuk tahu dagingnya, daripada sekedar makan kulit kan. Gerakan Patungan Usaha Ustadz YM (begitu beliau biasa disapa), memulai ajakan bergabung dengan PU melalui akun twitter nya (@Yusuf_Mansur) dengan visi untuk membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan basis umat.  Beliau meyakini, dengan kekuatan ekonomi berjamaah, maka dapat “membeli kembali Indonesia” dari…

Read More
Menghadapi Persoalan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta

Menghadapi Persoalan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta

By adminbpl | Jun 13, 2016

Menghadapi Persoalan Pembayaran Royalti atas Hak Cipta Anda pernah membayar royalti kepada pihak yang salah? Atau mungkin pernah mengetahui royalti yang menjadi hak anda diterima oleh orang lain yang mengklaim memiliki hak atas royalti tersebut? Bagaimana upaya hukumnya? Sering diberitakan mengenai dugaan pelanggaran hak cipta, mulai dari kalangan pencipta lagu, penulis, fotografer dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kepekaan dan kesadaran hukum berbagai kalangan mengenai hak cipta sudah mulai baik – terlepas dari tingginya angka pembajakan. Baru-baru ini Daniel Sahuleka yang sedang berusaha menuntut pembayaran royaltinya dari recording company. Sebagaimana telah digariskan dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), setiap orang atau badan hukum yang melakukan pengumuman atau eksploitasi terhadap suatu karya cipta wajib meminta izin dan/atau membayar royalti  kepada pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya cipta. Masih segar dalam ingatan kita tentang kasus Inul Vista vs Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Ada juga kasus Ring Back Tone antara YKCI dengan operator seluler. Persoalannya bermuara pada hal yang sama, klaim terhadap tidak adanya izin dari pencipta atau…

Read More