Perizinan
Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing
Berikut Ini Merupakan Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing Tidak dapat dipungkiri pengaruh globalisasi yang mendorong masuknya investasi dari negara lain menyebabkan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai negara yang membuka peluang masuknya investor asing ke dalam negeri tentu juga membuka kesempatan masuknya…
Read MoreTata Cara Perizinan Penyelenggara Equity Crowdfunding di Indonesia
Berikut Merupakan tata Cara Perizinan Perizinan Penyelenggara Equity Crowdfunding di Indonesia Equity crowdfunding atau layanan urun dana berbasis teknologi merupakan salah satu bentuk perpaduan antara teknologi dan jasa keuangan yang kini mulai tren di masyarakat. Presentase imbal dana yang besar dan mudahnya proses pendaftaran serta penawaran dibandingkan di bursa menjadi salah satu alasan tengah diliriknya…
Read MoreIni Syarat untuk Menjadi Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah lama berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Praktik ini tentunya masih bertahan kerena merupakan salah satu cara untuk memperoleh dana secara cepat yang tidak dapat diberikan oleh lembaga jasa keuangan Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Pada era digital…
Read MoreMendirikan Equity Crowdfunding? Perhatikan Syarat-Syarat Berikut
Ingin Mendirikan Equity Crowdfunding? Perhatikan Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Perkembangan pesat teknologi di era digital telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Bidang keuangan menjadi salah satu bidang yang tak luput dari pengaruh perkembangan teknologi tersebut. Kemunculan fintech atau financial technology seperti uang elektronik, dompet elektronik, hingga pinjaman online merupakan bukti nyata merambahnya perkembangan…
Read MoreEmpat Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Melakukan Repatriasi Aset PMA
Proses repatriasi ditunda hingga penanam modal asing menyelesaikan tanggung jawab hukumnya di Indonesia. Penanaman modal asing (“PMA”) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Penanaman modal asing ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu…
Read MorePerizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Peer to peer lending (“P2P Lending”) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan P2P Lending, kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur dapat bertemu secara langsung melalui sebuah…
Read MoreKupas Tuntas Izin Terbaru Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.
Giatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur turut berkontribusi bagi pesatnya perkembangan Industri jasa konstruksi di Indonesia. Proyek-proyek infrastruktur seperti sekolah, gedung pemerintahan, sarana transportasi, layanan kesehatan, hingga jalan raya maupun tol telah secara nyata menggerakkan aktivitas sosial ekonomi Indonesia yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, jasa konstruksi…
Read MoreHimbauan dari BPH Migas mengenai Pendirian SPBU
Dewasa ini, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang memulai untuk “mencicipi” dunia usaha. Hal ini menyebabkan kompetisi dalam bidang usaha dapat dikatakan cukup ketat. Adanya persaingan usaha tersebut membuat pelaku usaha harus memiliki inovasi baru terhadap bidang usaha yang dijalankan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum serta izin dan legalitas yang jelas, pelaku usaha perlu untuk melakukan pendaftaran…
Read MorePengurusan Izin Edar Bahan Pangan, Alat Kesehatan, dan Obat Herbal
Indonesia adalah negara hukum. Tentunya, semua hal dan aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya harus sesuai dan berdasarkan hukum serta peraturan yang berlaku. Mendirikan bangunan, membeli kendaraan, mendirikan usaha dan perusahaan, semua ada aturannya. Tak terkecuali dengan pengedaran dan jual beli bahan pangan juga makanan. Lembaga berwenang yang mengatur persoalan perizinan edar bahan pangan dan…
Read MoreSanksi bagi Pengusaha yang Mengabaikan Kewajiban Sertifikasi Halal
Semula, penerbitan sertifikasi halal dikendalikan secara utuh oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Namun, wewenang tersebut dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tahun 2017. Hal itu terkait pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 oleh Presiden ke-6 RI. Meski begitu, sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan kewajiban sertifikasi halal tetap dilaksanakan. Tidak ada perubahan mengenai…
Read More