Ketenagakerjaan
Bolehkah TKA menjabat sebagai Direktur Utama dalam Perusahaan?
Bolehkah TKA menjabat sebagai Direktur Utama dalam Perusahaan di Indonesia? Simak ulasannya pada artikel berikut ini. Pemberi kerja wajib memperhatikan ketentuan terkait jabatan yang boleh diduduki TKA Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Pergerakan modal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia karena semakin dipermudahnya investasi…
Read MoreProsedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing
Berikut Ini Merupakan Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing Tidak dapat dipungkiri pengaruh globalisasi yang mendorong masuknya investasi dari negara lain menyebabkan keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai negara yang membuka peluang masuknya investor asing ke dalam negeri tentu juga membuka kesempatan masuknya…
Read MoreKupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia
Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap peraturan mengenai ketenagakerjaan masih mendapatkan penolakan dari pihak pekerja. Inisiatif untuk melakukan revisi tersebut karena UU Ketenagakerjaan diaggap bak ‘kanebo kering’ yang hanya memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia? Simak selengkapnya di artikel berikut. Landasan Hukum…
Read MoreBekerja Melewati Waktu Kerja? Ini Ketentuan Lembur yang Perusahaan dan Karyawan Wajib Ketahui
Lembur merupakan suatu hal yang biasa ditemukan dalam dunia kerja. Demi menuntaskan pekerjaan atau mencapai suatu target, karyawan harus bekerja melewati jam kerja yang seharusnya. Ketika perusahaan membuat karyawannya lembur sebenarnya terdapat hal penting yang harus diketahui baik oleh perusahaan maupun karyawannya. Terdapat empat aspek hukum yang harus diperhatikan agar perusahaan selalu taat dengan aturan.…
Read MorePemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia
Pemecatan Direksi Oleh Pemegang Saham Menurut UU Di Indonesia Dapatkah pemegang saham memecat Direksi perusahaan? Bagaimana prosedur yang harus dijalani dan Undang-Undang apa yang diterapkan? Berikut uraian rincinya. Dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, Direksi atau direktur memang menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Namun, posisi direktur juga dapat diberhentikan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih besar…
Read MoreDapatkah Mencutikan Karyawan Secara Sepihak? Bagaimana Hukumnya?
Cuti memang hak karyawan. Namun, bagaimana kalau karyawan dicutikan secara sepihak oleh perusahaan? Apakah boleh? Apa dasar hukumnya? Bekerja memang menjadi cara seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya saja, aktivitas bekerja tidak harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti. Kalau menggunakan istilah yang kekinian, kerja lembur bagai kuda. Alih-alih kebutuhan sehari-hari terpenuhi, kesehatan tubuh bakal…
Read MoreHak Cuti Bagi Karyawan Menurut Undang-Undang
Semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tak lepas dari aturan yang bersifat mengikat alias hukum yang berlaku. Termasuk dalam hal bekerja. Di Indonesia, sebagian besar perusahaan, baik milik negara maupun milik swasta memberlakukan jam kerja karyawan selama delapan jam sehari atau 40 jam setiap minggu (5 hari kerja). Jam kerja ini ditambah dengan satu…
Read MoreMengundurkan Diri, Wajibkah Karyawan Mendapatkan Uang Jasa?
Karywan Mengundurkan Diri, Wajibkah Karyawan Mendapatkan Uang Jasa? Simak Penjelasannya Pada Artikel Dibawah ini. Ketidakstabilan ekonomi di Tanah Air membuat tak sedikit perusahaan gulung tikar karena tak mampu menghadapi ketatnya persaingan. Dampak paling besar yang terjadi akibat ekonomi negara yang cenderung fluktuatif ini adalah hilangnya mata pencaharian utama masyarakat. Perusahaan terpaksa harus melakukan Pemutusan…
Read MoreSerba-serbi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia
Keberadaan buruh dan tenaga kerja menjadi faktor yang krusial dalam dunia industri. Tanpa buruh, pemilik usaha tidak bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Di sisi lain, buruh juga tidak bisa bertindak seenak hatinya ketika melaksanakan kewajiban di tempat kerja. Oleh karena itu, perlu ada hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pemilik usaha dengan para buruh…
Read MoreDAPATKAH PERUSAHAAN MELAKUKAN MUTASI TANPA PERLU PERSETUJUAN KARYAWAN?
“Perusahaan selaku pemberi kerja berhak untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.” Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), faktanya hal…
Read More