Uncategorized
Permohonan Hak Paten
Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang meliputi proses,hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses atau hasil produksi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak paten juga merupakan langkah tepat untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan…
Read MoreRahasia Perusahaan
Saat Pertama kali Anda memulai pekerjaan di sebuah perusahaan diawali dengan adanya perjanjian kerja yang didalamnya selalu tercantum mengenai perjanjian menjaga rahasia perusahaan. Umumnya perjanjian kerja berisi tentang kontrak kerja dimana dalam perjanjian tersebut untuk melindungi hak dan kewajiban dari kedua pihak. Dalam perjanjian tersebut juga tercantum bagaiman perusahaan menentukan peraturan untuk menjaga rahasia. Rahasia…
Read MorePerlindungan Data Pribadi di Masa Pandemi Covid-19
Tumpang tindih peraturan mengenai perlindungan data pribadi membuat pengguna harus lebih teliti dalam mengakses aplikasi. Sejak terjadinya pandemi Covid-19 ruang gerak masyarakat semakin sempit sehingga banyak kegiatan yang berubah dari bersifat offline menjadi online atau daring. Perubahan ini dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan secara daring tergolong…
Read MoreCovid-19: Pertimbangan Khusus dalam Melakukan Merger dan Akuisisi
Covid-19: Pertimbangan Khusus dalam Melakukan Merger dan Akuisisi Wabah pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketidakpastian besar dan mengganggu kegiatan usaha di Indonesia bahkan seluruh dunia. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi krisis, antara lain dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pembatasan lalu lintas orang asing, pembatasan perjalanan khususnya yang…
Read MoreStatus Kepemilikan Atas Tanah Bisa Diambil Alih Negara, Begini Prosedurnya
Status Kepemilikan Atas Tanah Bisa Diambil Alih Negara, Begini Prosedurnya “Kepala BPN akan mengeluarkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang berisi tentang hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara” Negara berhak untuk mengambil alih kepemilikan atau penguasaan tanah terlantar. Tanah yang memiliki dasar hak atas tanah…
Read MoreCovid-19: Segera Tinjau Perjanjian Kredit dan Dokumen Pembiayaan Anda
Covid-19: Segera Tinjau Perjanjian Kredit dan Dokumen Pembiayaan Anda Peninjauan tersebut penting dilakukan untuk memutuskan langkah apa yang akan ditempuh kedepan dalam rangka mitigasi risiko yang timbul karena adanya penyebaran Covid-19. Penyebaran wabah Covid-19 menjadi sangat mempengaruhi proyek pembiayaan di beberapa sektor industri. Untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul, perusahaan harus mengetahui kemampuan keuangan berdasarkan…
Read MoreKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 837 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB di tempat kerja/kantor
Sektor : Ketenagakerjaan Kebijakan dan Lembaga Penerbit : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 837 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB di tempat kerja/kantor. Ringkasan Kebijakan : Perusahaan menetapkan jumlah pekerja dalam satu ruangan dengan jarak antar pekerja minimal satu meter. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi…
Read MoreTanah Telantar, Apa Akibat Hukumnya?
Tanah Telantar, Apa Akibat Hukumnya? “Apabila suatu tanah ditetapkan sebagai tanah telantar, maka terputus secara hukum hak atas tanah dan perubahan status kepemilikan, menjadi dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara.” Tanah harus memberikan manfaat bagi masyarakat, sayangnya banyak pemegang hak atas tanah yang tidak menggunakan haknya dengan baik. Akhirnya tanah tersebut menjadi tanah telantar. Ketika tanah…
Read MoreDapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian?
Dapatkah Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian? “Pada dasarnya tidak hanya pandemik COVID-19 yang merupakan peristiwa force majeure, Kebijakan Penguasa pun saat ini jika membuat salah satu pihak menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai force majeure.” Dalam sebuah hubungan kontraktual setiap pihak-pihak yang menyepakati suatu Perjanjian wajib menjalankan…
Read MorePenerapan Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta
Penerapan Ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang/barang untuk menekan penyebaran COVID-19. Meningkatnya angka persebaran COVID-19 di Indonesia yang sudah mencapai angka ribuan, memaksa pemerintah untuk segera menetapkan langah-langkah preventif guna menekan angka persebaran virus tersebut. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui…
Read More