Pidana
Pelaku/Perusahaan (PT) Investasi Ilegal Dengan Pasal Dipidana
Jasa Pembuatan Kontrak Kerja Bisnis di Jakarta – Menjamurnya perusahaan investasi dalam perekonomian masyarakat selain membawa keuntungan, terdapat pula kerugian besar jika perusahaan investasi tersebut termasuk dalam investasi ilegal atau sering dikenal dengan investasi bodong. Masyarakat sering kali terjebak di dalamnya akibat kurang hati-hati dalam berinvestasi. Tergiur oleh tawaran yang menarik dan kelihatan lebih menguntungkan.…
Read MorePembakaran Hutan untuk Membuka Lahan Baru
Maraknya perluasan lahan dengan cara membakar hutan memiliki resiko tinggi untuk kerusakan lahan tersebut. Belum lagi jika terjadi insiden yang mengarah pada bencana setempat. Hal tersebut memiliki banyak hal negative untuk lingkungan dan masyarakat setempat, selain itu juga memberikan dampak kerugian ekonomi, gangguan Kesehatan serta berdampak social terhadap sekitar. Larangan akan membuka lahan dengan cara…
Read MoreApakah Boleh Perusahaan Menahan Ijazah Karyawannya
Bekerja pada perusahan tentu memiliki beberpa kriteria tersendiri dari masing-masih perusahaan. Salah satunya dengan syarat menahan ijazah pada saat kontrak kerja berlaku . Pada nyatanya tidak ada aturan tentang penahanan ijazah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun diluar ini masih banyak perusahaan yang menetapkan syarat tersebut untuk karyawannya dengan alasan tertentu.…
Read MorePengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha sebagai Terlapor terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Sebelumnya, tata cara mengenai Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap KPPU diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2005 (“Perma No. 03/2015”). Namun, seiring perkembangan permasalahan penangan perkara keberatan terhadap putusan KPPU, Perma No. 03/2015 dianggap…
Read MoreAkibat Hukum Jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan
Akibat Hukum Jika Harta Pailit Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan Kepailitan atau yang biasa disebut sebagai bangkrut oleh masyarakat awam adalah suatu keadaan di mana debitor (si berutang) tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (si berpiutang). Dengan dinyatakannya pailit terhadap debitor, maka seluruh harta yang dimilikinya akan menjadi harta pailit yang…
Read MoreGugatan Legal Standing: Cara Lingkungan Melawan
Perkembangan zaman menuntut perkembangan lebih jauh di bidang hukum. Semakin kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia, membutuhkan satu sistem penanganan yang lebih maju. Salah satunya, dalam menjawab persoalan ‘perwalian’ dalam hukum lingkungan adalah munculnya macam gugatan legal standing dalam tatanan hukum Indonesia. Gugatan legal standing atau disebut juga hak gugat organisasi, adalah gugatan yang diajukan…
Read MoreIni Ancaman Sanksi bagi Akuntan Publik ‘Nakal’
Beberapa waktu lalu, masyarakat pelaku usaha finansial di Indonesia dikagetkan dengan kasus rekayasa laporan keuangan yang menimpa PT SNP Finance beserta Kantor Akuntan Publik yang digunakannya yaitu, Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (KAP SBE; Partner Deloitte Indonesia), Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Marliyana Syamsul. Persoalan tersebut bermula ketika KAP SBE melakukan…
Read MoreMengenal Lebih Dekat dengan Gugatan Class action!
Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan gugatan perwakilan kelompok (class action) warga Bukit Duri melawan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada bulan Juli lalu. Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2017 yang menghukum Pemprov DKI dan tergugat lain untuk membayar ganti rugi kepada warga yang totalnya lebih dari Rp18 miliar. Gugatan tersebut bermula…
Read MoreBilamana Sebuah Perdata Dapat Diproses Menjadi Sebuah Pidana?
Dari sekian banyak jenis hukum yang ada di Indonesia, istilah perdata dan pidana adalah dua yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya, apa yang dimaksud dengan hukum perdana dan hukum perdata? Bagaimana batasan di antara keduanya? Dapatkah sebuah perkara perdata menjadi perkara pidana? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan sebuah aturan dan tatanan…
Read MoreKasus Perdata Jadi Pidana, Bagaimana Hal Seperti Ini Bisa Terjadi?
Secara umum, hanya ada 2 jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Hukum Publik dan Hukum Privat. Hanya saja, kedua hukum tersebut kemudian terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Dari sekian banyak jenis hukum, hukum perdata dan pidana merupakan yang paling familier di telinga masyarakat awam. Hukum Publik dan Hukum Privat tentu saja memiliki definisi dan…
Read More