Pidana
SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA TERJADI TINDAK PIDANA KORPORASI?
“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.” Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara…
Read MoreTAHAPAN PELAKSANAAN REHABILITASI MENURUT HUKUM ACARA YANG BERLAKU
“Rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Dalam suatu diskusi yang pernah kami lakukan, ada yang bertanya bahwa “Bagaimana…
Read MoreBAGAIMANA SANKSI PIDANA TINDAKAN PENYADAPAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU?
“Penyadapan merupakan kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.” Sebelumnya, kami pernah ditanya seorang klien bahwa “Kalau lacak HP orang lain, melanggar hukum gak ya?” Pertanyaan selanjutnya, “Apakah melacak HP orang lain, termasuk tindakan penyadapan?”. Sebelum menjawab lebih jauh pertanyaan ini, perlu diketahui, bagaimana penyadapan…
Read MoreMungkinkah Terjadi Kriminalisasi Menggunakan UU Pencucian Uang Karena Tidak Perlu Ada Pembuktian Tindak Pidana Asal?
Apakah kemudian setiap dugaan aliran uang ke luar negeri untuk suatu tindak pidana dapat menjadi pintu masuk pemidanaan seseorang atas dasar tindak pidana pencucian uang? Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dalam Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang…
Read More3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu: 1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan…
Read MorePengertian Kartel, KPPU dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Menilik dari kasus-kasus kartel di Indonesia, menjadi penting agar dapat anda pahami pengertian kartel itu sendiri. Praktik kartel disebutkan pula dalam Pasal 11, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (UU NO. 5/1999) disebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi…
Read MoreKilas Balik 5 Kasus Kartel Terbesar Di Indonesia
Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan Astra Honda Motor (AHM) terbukti melakukan penetapan harga (price fixing). Kedua perusahaan itu diputuskan terbukti melakukan praktik kartel sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel pada 22 Februari 2017. YIMM dan AHM terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang…
Read MoreStrategi Pengajuan Laporan Pidana
Kemarin klien kami bertanya, “Kalau kita ajukan laporan ke polisi, bisa dituntut balik gak?” Menurut anda bagaimana? Siapapun punya hak hukum untuk membuat laporan pidana atas suatu dugaan tindak pidana. Tapi apakah laporan tersebut punya dasar untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib? Sepanjang yang disampaikan adalah kebenaran yang memiliki dasar hukum serta didukung alat…
Read More