Perizinan
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU): Kewajiban Legalitas yang Harus Dipenuhi
Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU): Kewajiban Legalitas yang Harus Dipenuhi ”Mendirikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) wajib memperoleh izin usaha sebagai legalitasnya.” Kendaraan berbasis listrik memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Salah satu komponen kunci dalam ekosistem kendaraan listrik adalah Stasiun…
Read MoreFintech Ilegal Pinjol Makin Marak! Ini Ciri-Cirinya
“Fintech Pinjol ilegal saat ini banyak tersebar di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati.” Cepatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan berdampak pada transformasi signifikan dengan kehadiran Financial Technology atau yang lebih dikenal sebagai Fintech. Fintech telah menjadi aspek utama dalam mempercepat inovasi dan mempermudah akses ke layanan keuangan di seluruh dunia. Fintech merujuk pada penerapan teknologi…
Read MoreMengenali Ketentuan Alamat PT yang Digunakan dalam OSS-RBA
Mengenali Ketentuan Alamat PT yang Digunakan dalam OSS-RBA Dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT/Perusahaan), hal yang perlu diperhatikan selain menentukan besaran modal dan susunan pemegang saham adalah memilih tempat kedudukan dan alamat PT. Hal ini merupakan fondasi awal dalam mendirikan PT yang nantinya akan dicatatkan dalam akta pendirian. Seiring berjalannya waktu, kegiatan bisnis dapat berkembang…
Read MoreKewajiban Izin Edar Produk Obat Tradisional dalam Bisnis Kesehatan
“Obat tradisional yang beredar wajib memiliki izin edar yang ditentukan oleh BPOM.” Obat tradisional telah menjadi bagian dari beragam budaya di seluruh dunia. Sebagai upaya menjaga kesehatan dan mengatasi berbagai masalah medis, manusia telah mengandalkan bahan alami dan pengetahuan turun-temurun. Dalam hal ini, obat tradisional merupakan obat yang berasal dari bahan mineral, ramuan bahan tumbuhan,…
Read MoreSyarat Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia
Syarat Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia ”Pendirian badan usaha jasa konstruksi asing di Indonesia harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun belakangan, industri konstruksi adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia. Industri konstruksi di Indonesia tidak hanya terdiri perusahaan lokal, akan tetapi…
Read MoreKetentuan Hukum Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)
Ketentuan Hukum Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) ”Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) harus mengurus perizinan berusaha berbasis risiko sesuai peraturan perundang-undangan.” Perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat ini mengakibatkan banyak perusahaan perdagangan asing untuk mengambil langkah dalam memperluas jangkauan bisnis ke berbagai negara di seluruh dunia. Salah satu langkah yang umum diambil…
Read MorePendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?
Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya? ”Pendirian KPPA di Indonesia harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) memiliki peran penting dalam memfasilitasi hubungan bisnis antara negara-negara di dunia. Pendirian KPPA juga dapat membantu meningkatkan investasi asing, ekspor, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur. KPPA juga wujud…
Read MoreKapan Perusahaan Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci?
Kapan Perusahaan Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci? ”Perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak terhadap lingkungan wajib mengajukan dokumen lingkungan hidup.” Setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki persetujuan lingkungan. Bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan…
Read MoreMengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
Mengenal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha “KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha.” Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dahulu bernama Izin Lokasi, adalah salah satu persyaratan dasar untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pengurusan KKPR wajib dipenuhi oleh…
Read MoreBolehkah Perusahaan PMA Hanya Memiliki Direktur WNA?
Bolehkah Perusahaan PMA Hanya Memiliki Direktur WNA? Banyak investor asing yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia sering kali mengajukan pertanyaan mengenai apakah mereka dapat memiliki Direktur Warga Negara Asing (WNA) saja tanpa adanya Warga Negara Indonesia (WNI) di jajaran Direksi perusahaan. Pertanyaan ini seringkali muncul dari investor yang belum memiliki perwakilan atau orang kepercayaan di…
Read More