Awas Gugatan PHI! Strategi Mitigasi Sengketa Hubungan Industrial
“Kekalahan perusahaan di pengadilan sering berawal dari celah administrasi HR. Pahami cara mitigasi dan pencegahan sengketa hubungan industrial” Sengketa hubungan industrial umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang dari persoalan kerja yang tidak dikelola secara tepat. Kontrak kerja yang disusun secara tepat dapat menjadi dasar utama untuk mengurangi risiko perselisihan antara perusahaan dan pekerja. Kepatuhan…
Kasus Mall BXC: Awas Pembongkaran Akibat Pelanggaran RTRW
“Dugaan perubahan fungsi Sungai Ciputat memicu audit perizinan komersial. Pahami ancaman pidana dan sanksi pembongkaran akibat pelanggaran RTRW korporasi” Dugaan perubahan aliran Sungai Ciputat di kawasan Mall Bintaro XChange membuka persoalan hukum yang lebih luas. Selain perubahan tampilan fisik sungai, terdapat pokok permasalahan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang, legalitas izin, perlindungan sempadan sungai, dan kepatuhan terhadap…
Awas Sindikat OTP! Mitigasi Kasus Kebocoran Data Pribadi
“Sindikat SIM Card membuktikan KTP/KK karyawan adalah incaran siber. Pahami sanksi UU PDP dan mitigasi kasus kebocoran data pribadi di perusahaan Anda” Berita penangkapan sindikat kejahatan siber oleh DitresSiber Polda Jawa Timur baru-baru ini mengirimkan sinyal darurat bagi seluruh ekosistem korporasi. Polisi berhasil membongkar operasi jual beli kode OTP ilegal dengan menyita lebih dari 25.400…
Bom Waktu Penggelapan Dana: Mitigasi Ancaman Karyawan Fraud
Bom Waktu Penggelapan Dana: Mitigasi Ancaman Karyawan Fraud 4 Mei 2026 Ilustrasi fraud | Sumber: ai generated “Kasus penggelapan dana Rp28 Miliar membuktikan orang dalam adalah ancaman terbesar. Pahami jerat pidana dan cara memitigasi risiko karyawan fraud di perusahaan” Kredo bisnis klasik selalu menyebutkan bahwa “karyawan adalah aset terbesar perusahaan”. Namun, realitas hukum korporasi sering…
Newsletter Vol II | June 2026
Apakah perusahaan Anda sudah melaporkan RUPS Tahunan sesuai ketentuan terbaru? Sejak berlakunya Permenkumham No. 49 Tahun 2025, RUPS Tahunan tidak lagi cukup hanya diselenggarakan secara internal. Perseroan kini wajib memastikan laporan tahunan, akta notaris, dan dokumen pendukungnya disampaikan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Newsletter ini memberikan panduan praktis bagi Direksi, Komisaris,…
BP LAWYERS E-BOOK XV
Apakah bisnis Anda sudah memahami kewajiban pelaporan LKPM di era PP 28/2025? Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM kini bukan lagi sekadar kewajiban administratif. Seiring berlakunya PP 28/2025 dan PerBKPM 5/2025, pelaku usaha perlu memahami siapa yang wajib melapor, kapan laporan harus disampaikan, informasi apa saja yang wajib dicantumkan, hingga risiko sanksi jika kewajiban…
Awas Pembajakan! Krusialnya Perlindungan Merek Dagang Global
“Langkah Kopi Kenangan menembus pasar global membuktikan pentingnya legalitas HKI. Cegah pembajakan identitas bisnis dengan perlindungan merek dagang.” Ekspansi Kopi Kenangan ke pasar internasional menunjukkan bahwa merek lokal Indonesia dapat bersaing di industri F&B global. Langkah tersebut perlu diikuti perlindungan hukum yang kuat. Tanpa perlindungan merek dagang, ekspansi bisnis dapat terganggu oleh peniruan nama, penggunaan…
Awas Blokir AHU! Batas Waktu Laporan Tahunan PT Juni 2026
“Kemenkumham terapkan sanksi pemblokiran akses AHU bagi perusahaan yang gagal melaporkan Laporan Tahunan PT. Amankan legalitas korporasi Anda sekarang.” Bulan Juni 2026 akan menjadi titik balik bagi kepatuhan hukum korporasi di Indonesia. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum secara resmi mulai memberlakukan kewajiban pelaporan Laporan Tahunan PT ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum…
Waspada Praktik Fotokopi e-KTP: Ancaman Risiko Kebocoran Data
“Prosedur usang meminta fotokopi e-KTP memicu risiko kebocoran data dan sanksi denda UU PDP. Lindungi reputasi serta finansial perusahaan Anda sekarang” Meminta lembar fotokopi e-KTP telah menjadi prosedur administrasi yang dianggap lumrah selama puluhan tahun. Mulai dari proses check-in hotel, pendaftaran pasien di rumah sakit, akses masuk ke gedung perkantoran, hingga pengajuan layanan bisnis. Kebiasaan…
Cek Syarat Restorative Justice: Bisakah Kasus Pidana Disetop?
“Menandatangani surat damai tidak otomatis menghentikan penyidikan. Pahami batas hukum dan syarat restorative justice yang sah bagi korporasi.” Dalam operasional bisnis, insiden tindak pidana mulai dari penggelapan aset (fraud) oleh karyawan, pelanggaran kontrak distributor, hingga kelalaian operasional adalah krisis yang menuntut penyelesaian cepat. Banyak jajaran Direksi dan Legal Manager berasumsi bahwa setelah pelaku mengganti kerugian…