Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya dalam Permohonan Perdata

Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya dalam Permohonan Perdata

Penetapan Pengadilan Adalah: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya dalam Permohonan Perdata ”Penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan.” Perkara perdata tidak hanya berupa gugatan sengketa yang dihadapi oleh beberapa pihak namun juga berupa perkara permohonan.  Pada perkara permohonan tidak ditemukan perselisihan namun yang bersangkutan meminta penegasan atau ketetapan hakim tentang status dari suatu hal, yang menghasilkan…

Read More

Gadai sebagai Jaminan dari Definisi dan Sifatnya dalam Hukum Perdata

Gadai sebagai Jaminan dari Definisi dan Sifatnya dalam Hukum Perdata

Gadai sebagai Jaminan dari Definisi dan Sifatnya dalam Hukum Perdata “Gadai merupakan salah satu opsi cepat untuk mendapatkan dana dengan jaminan.” Dalam hukum perdata, gadai merupakan salah satu konsep yang penting. Hal ini khususnya dalam konteks transaksi keuangan dan peminjaman uang. Dalam hukum perdata, gadai merujuk pada suatu perjanjian, di mana seseorang memberikan harta bendanya…

Read More

Jaminan Fidusia: Definisi, Dasar Hukum, Objek, dan Contoh Eksekusinya

Jaminan Fidusia: Definisi, Dasar Hukum, Objek, dan Contoh Eksekusinya

Jaminan Fidusia: Definisi, Dasar Hukum, Objek, dan Contoh Eksekusinya “Fidusia merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman dan pemegang fidusia.” Dalam ranah hukum dan keuangan, konsep fidusia memiliki peran penting dalam menegakkan keamanan dan keterjaminan transaksi. Istilah “fidusia” sendiri merujuk pada suatu perjanjian yang melibatkan pemberian hak tanggungan atas suatu aset…

Read More

Akta di Bawah Tangan: Definisi, Dasar Hukum, dan Hal-Hal yang Harus Diperhatikan

Akta di Bawah Tangan: Definisi, Dasar Hukum, dan Hal-Hal yang Harus Diperhatikan

“Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh pihak-pihak tanpa melibatkan notaris.” Akta merupakan tulisan atau perjanjian yang menjelaskan terkait perbuatan hukum serta di dalam akta akan dicatat perjanjian atau perbuatan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai jenis transaksi hukum. Selain itu, akta dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum yang dilakukan. Contohnya, akta…

Read More

White Collar Crime sebagai Tindak Pidana Korporasi

White Collar Crime sebagai Tindak Pidana Korporasi

“White collar crime merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan (korporasi).”  Korporasi memiliki peranan dalam perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak dan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kejahatan tindak pidana…

Read More

Ketentuan Tindak Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru

Ketentuan Tindak Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru

“Pemerintah telah menerbitkan undang-undang terkait KUHP terbaru, yang salah satunya mengatur tindak pidana korporasi.”  Prinsip bahwa hukum harus sesuai dengan dinamika kehidupan negara merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berkelanjutan. Salah bentuknya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). Hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1…

Read More

Memahami Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perusahaan

Memahami Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perusahaan

Memahami Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Perusahaan ”Dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban atas kerugian perseroan dapat dibebankan kepada harta pribadi direksi.”  Dalam struktur hukum yang biasa, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum (legal entity) yang terpisah dari pemiliknya (pemegang saham). Perusahaan sebagai badan hukum dalam  melakukan  fungsi  hukumnya  bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang sahamnya,…

Read More

Mengenal Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Mengenal Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Mengenal Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap “Jika merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.”  Sistem hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Walau begitu, tidak selamanya dalam putusan pengadilan dianggap benar. Mungkin saja hakim dalam memberikan…

Read More

Akta Otentik Adalah: Dokumen yang Memiliki Kekuatan Hukum

Akta Otentik Adalah: Dokumen yang Memiliki Kekuatan Hukum

Akta Otentik Adalah: Dokumen yang Memiliki Kekuatan Hukum ”Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat dah sah di hadapan pengadilan.”  Dalam hukum acara perdata, surat dan/atau akta termasuk dalam salah satu alat bukti yang diakui dalam persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal dua jenis akta, yaitu akta autentik (otentik) dan akta di bawah tangan. …

Read More

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan sebelum Membuat PKWT dan PKWTT

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan sebelum Membuat PKWT dan PKWTT

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan sebelum Membuat PKWT dan PKWTT  “Baik pekerja dengan PKWT (kontrak) maupun PKWTT (tetap), keduanya sama-sama memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.”  Perjanjian kerja merupakan dokumen penting dalam hubungan antara pekerja (karyawan) dan pemberi kerja (perusahaan). Dalam hal ini, perjanjian digunakan sebagai alat yang mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah…

Read More