News and Article

Penjelasan Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Serta Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan “Kreditur harus menampilkan bukti-bukti pendukung agar hakim cenderung menerima permohonan pailit debitur” Isu kepailitan sudah sering terdengar di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data, telah terjadi 1298 kasus yang sudah ataupun masih berjalan di pengadilan niaga sampai saat ini. Angka tersebut melambung…

Upaya Hukum Kasasi Bagi Debitur Yang Rancangan Perdamaiannya Ditolak Kreditur Dalam PKPU “Upaya hukum kasasi dapat dilakukan terbatas pada perkara PKPU yang diajukan oleh kreditur dengan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur” Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa tidak dapatnya dilakukan upaya hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah inkonstitusional.  Ketentuan ini ditegaskan MK…

Karyawan Kontrak Menjadi Karyawan Tetap Sebelum Masa Kontraknya Selesai, Apakah Pengusaha Harus Tetap Membayar Kompensasi? Terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Pengusaha apabila tidak memberikan kompensasi. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan berbagai pengaturan baru di dunia hukum. Salah satunya adalah hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian…

Ketentuan Penting Dalam PP PMSE yang Harus Dipenuhi Marketplace “PPMSE Dalam Negeri dan PPMSE Luar Negeri wajib menggunakan sistem elektronik yang memiliki sertifikat kelaiakan sistem elektronik” E-commerce merupakan bisnis yang sedang berkembang semenjak industry 4.0 masuk di Indonesia. Bahkan, sektor e-commerce merupakan sektor yang memiliki sustainability yang tinggi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bagaimana tidak, mayoritas…

3 Kesalahan Developer Saat Menyusun PPJB Kesalahan kecil namun bisa berakibat fatal dan bahkan bisa berakibat menimbulkan perkara pidana. Di tengah badai pandemi yang belum usai, sektor properti dan real estate tanah air mulai bangkit. Berdasarkan pemeringkatan global Moody’s sektor properti residensial Indonesia akan meningkat pada 2021. Namun angin segar ini tentunya juga merupakan dampak…

Penerapan Ex Aequo et Bono dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia “Penerapan ex aequo et bono oleh Arbiter dalam menyelesaikan sengketa harus didasarkan pada kesepakatan para pihak. Apabila ex aequo et bono diterapkan tanpa kesepakatan para pihak, membuka ruang putusan arbitrase untuk dibatalkan di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase kerap kali…

Begini Ketentuan Modal Penyertaan pada Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi), suatu koperasi dapat memperoleh berbagai sumber permodalan. Selain modal sendiri dan modal pinjaman, Koperasi dapat menghimpun dana untuk pengembangan usaha melalui mekanisme Modal Penyertaan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 UU Koperasi. Maksud dari Modal Penyertaan adalah untuk menghimpun…

SKUP Migas : Kenali dan Teliti Persyaratannya “SKUP Migas merupakan hasil dari verifikasi & evaluasi kemampuan suatu perusahaan yang dinilai dari tingkat kemampuan dalam negeri perusahaan” Peluang dalam bidang usaha penunjang minyak dan gas bumi dapat dikatakan semakin cemerlang, setidaknya sampai tahun 2024. Pasalnya, pemerintah memang sudah berkomitmen untuk membangun beberapa infrastruktur di sektor minyak…

Ini Konsekuensi Peraturan Perusahaan Belum Didaftarkan Di Kemenaker “Peraturan Perusahaan mulai berlaku efektif sejak disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Pejabat Tenaga Kerja sesuai dengan wilayah kewenangannya.” Peraturan perusahaan merupakan salah satu pengaturan internal perusahaan selain perjanjian kerja dan Perjanjian Kerja Bersama. Peraturan Perusahaan merupakan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan…