Kode Etik
Kedutaan Besar Asing Tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan Indonesia
Jika Anda berpandangan kasus sengketa perburuhan di Indonesia hanya terjadi antara buruh atau karyawan dengan perusahaan swasta, Anda harus segera meralat pemikiran itu. Subyek sengketa perburuhan ternyata juga bisa melibatkan antara staf lokal dan kedutaan besar asing di Indonesia. Setidaknya hal itu yang terdapat dalam dua putusan Mahkamah Agung. Pertama, putusan Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013. Dalam…
Read MoreBenarkah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pekerjanya?
“Benarkah Perusahaan Bertanggung Jawab Atas Kesalahan Pekerjanya? Perusahaan selaku majikan tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban ganti rugi atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum pekerjanya jika pekerja tersebut melakukan kesalahan dalam rangka menjalankan tugasnya. Lalu apa batasannya?” Dalam suatu tuntutan ganti rugi klien kami atas kecelakaan lalu lintas, dimana pemilik kendaraan adalah suatu perusahaan, menolak untuk…
Read MoreINILAH PENGERTIAN ASAS LEGALITAS DI KACA MATA PARA AHLI HUKUM
“Asas legalitas merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana.” Banyak yang menggunakan asas legalitas sebagai sarana untuk membela kepentingan hukum pelaku tindak pidana atau untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seorang terdakwa atas perbuatan yang dilakukan. Penting untuk mengetahui makna asas legalitas menurut pada ahli…
Read MoreAWAS ADA SANKSI PIDANA JIKA MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM!
Setiap tahunnya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan upah minimum, seperti di Provinsi Jakarta pada tahun 2017 ini telah mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.355.750,00 per bulan. Kenaikan UMP ini tidak luput dari keberatan pengusaha. Hal ini karena pertimbangan kondisi perusahaan yang sepi konsumen maupun kondisi keuangan perusahaan yang minim, sehingga…
Read MorePAHAMI 5 TIPS INI AGAR PERJANJIAN KEAGENAN ANDA TIDAK MELANGGAR UU PERSAINGAN USAHA
“Dalam suatu perjanjian keagenan yang seharusnya, agen bertindak untuk dan atas nama produsen (prinsipal). Agen hanya sebagai perpanjangan tangan dari prisinpal atau produsen.” Sudah ditemui dalam beberapa perjanjian keagenan, dianggap melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), bahkan pelaku usaha hingga dikenai…
Read MorePERSYARATAN YANG PERLU DIPAHAMI OLEH PELAKU USAHA SEBELUM MEMBUAT LAPORAN PERKARA PERSAINGAN USAHA
Dalam laporan pelanggaran persaingan usaha, banyak juga yang ditolak atau tidak dapat diterima oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), karena tidak sesuai dengan bentuk dan syarat laporan yang ditentukan. Berikut tips agar laporan anda sesuai dengan ketentuan agar dapat diterima oleh KPPU. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bentuk dan syarat laporan dalam perkara persaingan…
Read More3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN AGAR YAYASAN ANDA TIDAK DIAMBIL ALIH PEMERINTAH
Pemerintah dapat mengambilalih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalah internal pengurus dan Pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi kemajuan dan kelangsungan Yayasan serta kepentingan umum. Meskipun Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor…
Read MoreINILAH BATASAN KEWENANGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS ATAS KERUGIAN KEGIATAN USAHA YAYASAN
“Dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut.” Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemaanusiaan dan keagamaan dan tidak berbasis anggota (Pasal 1 UU Yayasan). Hal inilah yang membedakan Yayasan dengan perkumpulan.…
Read More4 Hal Ini Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana
“Penegak hukum harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu, sebelum dapat memanggil notaris dalam proses pemeriksaan perkara pidana.” Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan…
Read More3 Tips Dalam Mengidentifikasi Keabsahan Tanda Tangan Dalam Dokumen
Dokumen adalah semua bentuk tulisan yang terdapat pada alat/ kertas/tempat tertentu, yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Seiring perkembangan waktu dan teknologi, sering ditemui adanya dokumen palsu. Adapun dokumen palsu adalah dokumen yang telah diubah sebagian/seluruhnya dengan melawan hak pada suatu atas/atau tempat tertentu yang dibuat oleh seseorang dengan maksud tertentu dan dapat digunakan sebagai…
Read More