BENARKAH PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA KESALAHAN PEKERJANYA?

 In Kode Etik

“Perusahaan selaku majikan tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban ganti rugi atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum pekerjanya jika pekerja tersebut melakukan kesalahan dalam rangka menjalankan tugasnya. Lalu apa batasannya?”

Dalam suatu tuntutan ganti rugi klien kami atas kecelakaan lalu lintas, dimana pemilik kendaraan adalah suatu perusahaan, menolak untuk bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril yang dilakukan oleh karyawannya. Alasan yang disampaikan bahwa Perusahaan tersebut juga sebagai “Korban” atas kesalahan karyawan tersebut.

Dari gambaran diatas, menunjukan bahwa masih banyak perusahaan yang tidak memahami persoalan tanggung jawab perdata atas kesalahan atau perbuatan melawan hukum pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan.

Sebenarnya, persoalan tanggug jawab ini sudah jelas dinyatakann dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Dalam pasal 1367 ayat (1) disebutkan:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Selanjutnya pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ditegaskan:

“Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Dalam hukum perdata juga diatur selain majikan seperti disebutkan diatas, guru sekolah atau kepala tukang (mandor) bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Inilah konsep dan pengaturan yang diatur dalam KUHPerdata.

Apakah ada batasan terkait pertanggung jawaban ini?
Ada pengecualian atau batasan terhadap pertanggungjawaban tersebut terhadap orang-orang yang secara tegas disebutkan dalam KUHPerdata, hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1367 ayat (5) yang berbunyi:

“Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

Dalam pembatasan yang diatur dalam pasal diatas, jelas menunjukan bahwa majikan tetap bertanggung jawab atas kesalahan atas kelalaian pekerjanya. Hal ini juga didasarkan pada hubungan hukum antara majikan selaku pemberi kerja dengan bawahan atau pekerja yang biasa disebut sebagai vicarious liability.

Dalam beberapa litelatur juga disebutkan terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban secara vicarious liability: Pertama, terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, atau Kedua, harus terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.

Jadi, jelaslah bahwa perusahaan sebagai majikan atas karyawan atau bawahannya tetap bertanggungjawab atas kesalahan dan kelalain atau suatu perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.

Sebagai contoh gugatan yang diajukan terkait dengan tuntutan ganti rugi atas peristiwa kecelakaan lalu, misalnya antara Masilah Asnawie sebagai penggugat I dan Erna Wahyu Nurmahasana sebagai penggugat II melawan Perusahaan Oto Bus Ladju tergugat I dan Didik Purnomo tergugat II dan Mohamad Deky Aprianto turut tergugat.

Melalui putusan Nomor 04/Pdt.G/2013/PN Psr, Majelis menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian materil sebagai akibat kelalaian menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikemudikan turut tergugat yang menjadi tanggung jawab para tergugat, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Majelis berpendapat terdapat hubungan hukum antara PO Bus Ladju dan Mohamad Deky sebagai supir karena penghasilan Mohamad Deky atas dasar perintah dari PO Bus Ladju. Kesalahan Mohamad menabrak Wahyu dinilai tidak terlepas dari kesalahan PO Bus Ladju. Sebab, peristiwa tabrakan itu saat Mohamad menjalankan perintah PO Bus Ladju.

Selain itu, majelis merujuk pasal 1367 KUHPerdata yang telah menentukan majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh bawahannya dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Dengan demikian, pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang berakibat dengan adanya ganti rugi terhadap pihak ketiga, maka perusahaan selaku majikan harus “tanggung renteng” kepada kesalahan pekerjanya terhadap pihak ketiga.

Apabila perusahaan ingin meminta pertanggungjawaban karyawan atas perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan perusahaan bertanggungjawab, maka perusahaan dapat mengajukan tuntutan perdata kepada karyawan tersebut karena dianggap telah melanggar standar operasional atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaan.

Demikian semoga artikel ini bermanfaat.

BP Lawyers dapat membantu anda
Kami dapat membantu anda dalam memberikan solusi terbaik atas suatu tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum karyawan pada perusahaan anda. Anda dapat menghubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau +62 821 8067 4920

Author :
Iskandar D.P., S.H.

Recommended Posts

Leave a Comment

*

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search