Arbitrase
Apakah Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase?
Pada dasarnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), tidak memberikan pembatasan hanya perkara wanprestasi yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sehingga dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dengan suatu perjanjian yang mengikat para pihak tentunya dapat juga diselesaikan melalui arbitrase. Hal…
Read MoreAdakah Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Arbitrase?
Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan…
Read MoreKelebihan Arbitrase Yang Jarang Diketahui
Berdasarkan pengalaman menangani perkara-perkara arbitrase, terdapat beberapa kelebihan yang sering kali tidak dapat diperoleh saat penyelesaian suatu sengketa diselesaikan melalui peradilan umum, yaitu: Beracara di Arbitrase dari Segi Hukum Acara Lebih Fleksibel Namun Tetap Dalam Koridor Hukum yang Ada Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, menggunakan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Herziene…
Read MoreIni Alasan Penyelesaian Sengketa Arbitrase Menjadi Populer di Dunia Bisnis
Penyelesaian Sengketa Arbitrase Proses persidangan arbitrase lebih fleksibel, dan seringkali disebut “peradilan swasta”. Di tengah tren pasar bebas saat ini, sengketa komersial menjadi salah satu konsekuensi yang tak terhindarkan. Pelaku usaha, khususnya ketika berinteraksi bisnis dengan pelaku usaha lain dari negara berbeda seringkali memilih forum arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa di antara mereka. Arbitrase menjadi…
Read MorePelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia UU Arbitrase memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup populer di kalangan bisnis. Pengaturan tentang arbitrase menurut hukum Indonesia terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang…
Read MorePrinsip Pemisahan Perjanjian Arbitrase
PERJANJIAN ARBITRASE Apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, maka tidak mengakibatkan klausul arbitrase batal. Klausul arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian accessoir (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokok. Sejalan dengan prinsip hukum perjanjian accessoir, maka klausul arbitrase tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya. Keberadaan klausul arbitrase hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan sama sekali…
Read MoreProsedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase “Di samping berbagai kelebihan dari penyelesaian sengketa di arbitrase, yang menurut saya menjadi keunggulan adalah arbitrer pemeriksa perkara adalah ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang usaha yang di persengketakan.” Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukkan arbitrer…
Read MorePenyelesaian Sengketa Alternatif Pada Sektor Keuangan
PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF Untuk menyelenggarakan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil dan efisien pada sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan No. 1/Pojk.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif pada Sektor Jasa Keuangan (“Peraturan OJK No. 1/2014”). Peraturan tersebut berlaku sejak 23 Januari 2014. Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai wadah perlindungan konsumen Jasa Keuangan, atau konsumen…
Read MoreCatatan Penting Terkait Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan
“Patokan gugatan actio pauliana ini adalah kreditor rugi.” Dalam berbagai kasus Kepailitan dapat ditemui adanya upaya hukum oleh para kreditor untuk membatalkan transaksi debitor, yang dinilai menimbulkan kerugian terhadap Kreditor. Upaya ini dikenal dengan istilah actio pauliana. Lebih jauh, ada tiga syarat dari actio pauliana, yaitu: ada perbuatan hukum yang dilakukan debitor merugikan kreditor; perbuatan itu tidak wajib…
Read MoreProsedur Mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri
Prosedur Mendaftarkan Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Putusan arbitrase dilakukan secara sukarela. Namun jika tidak dilaksanakan, maka untuk melakukan eksekusi dengan bantuan pengadilan, harus didaftarkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan eksekutorial Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan…
Read More