Putusan MS Glow v. PS Glow pada 2 Pengadilan Niaga yang Berbeda, Mengapa Bisa Demikian?

Putusan MS Glow v. PS Glow pada 2 Pengadilan Niaga yang Berbeda, Mengapa Bisa Demikian?  Beberapa waktu belakangan, masyarakat dihebohkan dengan sengketa merek dagang antara Shandy Purnamasari, selaku pemilik merek MS Glow, dengan Putra Siregar, selaku pemilik merek PS Glow. Kemiripan kedua merek tersebut menimbulkan perselisihan diantara para pemiliknya, sehingga menyebabkan Shandy Purnamasari dan Putra…

Read More

Kewajiban Bank Umum Melindungi Data Pribadi Nasabah Secara Elektronik

Kewajiban Bank Umum Melindungi Data Pribadi Nasabah Secara Elektronik Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK 11/2022). POJK 11/2022 merupakan tindak lanjut dari blueprint transformasi digital di sektor perbankan yang mengatur mengenai kewajiban Bank Umum (Bank) untuk melakukan pelindungan data pribadi…

Read More

Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan Utang, Bagaimana Ketentuannya?

Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan Utang, Bagaimana Ketentuannya? Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2022 secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 24/2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022). Dengan adanya aturan ini, maka kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif nasional dapat dijadikan suatu jaminan dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan.  Pembiayaan dari…

Read More

Persyaratan Modal Disetor PT PMA Naik Drastis Setelah OSS RBA Launching

Persyaratan Modal Disetor PT PMA Naik Drastis Setelah OSS RBA Launching Sebagai tindak lanjut dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan suatu kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk mengetahui tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk juga fasilitas penanaman modal.  Kali ini pembahasan akan ditujukan pada…

Read More

Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Calon Pendiri atau Pemegang Saham sebelum Mendirikan Perusahaan

Hal-Hal Penting yang Harus Diperhatikan Calon Pendiri atau Pemegang Saham sebelum Mendirikan Perusahaan Bagi para pelaku usaha di Indonesia, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha adalah mendirikan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau lebih dikenal sebagai Perusahaan, agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat mengalami peningkatan,…

Read More

Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik

Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik Saat ini, kemajuan teknologi telah merubah sebagian besar aspek kehidupan manusia yang ada, mulai dari komunikasi hingga ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di ranah peradilan, salah satunya mediasi.  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik…

Read More

Anda Berniat Mengganti Tanda Tangan? Begini Konsekuensi Hukumnya!

Anda Berniat Mengganti Tanda Tangan? Begini Konsekuensi Hukumnya!

Anda Berniat Mengganti Tanda Tangan? Begini Konsekuensi Hukumnya! Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang dimaksud sebagai tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan,…

Read More

20 July 2022: New Deadline for PSE Registration in Indonesia!

Semua pihak dan/atau perusahaan yang memiliki, mengoperasikan dan/atau mengelola sistem elektronik di sektor swasta (non-pemerintah) berkewajiban untuk mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat) di Indonesia. Kewajiban ini mencakup mereka yang memiliki, mengoperasikan dan/atau mengelola situs web, aplikasi, dan/atau platform digital atau elektronik lainnya di Indonesia, atau yang tersedia untuk diakses di Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 yang diundangkan pada 21 Mei 2021, batas waktu pendaftaran PSE baru adalah 6 bulan setelah sistem izin usaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA diluncurkan secara efektif. Batas waktu ini selanjutnya ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai 20 Juli 2022, yaitu 6 bulan setelah sistem OSS RBA diluncurkan secara efektif pada 21 Januari 2022. Kegagalan untuk mendaftar PSE sebelum 20 Juli 2022 akan mengakibatkan pemblokiran akses ke situs web, aplikasi, dan/atau platform digital atau elektronik lainnya yang belum didaftarkan sebagai PSE di Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap sistem elektronik (website, aplikasi atau platform elektronik) harus terdaftar untuk PSE mereka sendiri, sehingga suatu pihak atau perusahaan dapat memiliki lebih dari 1 PSE tergantung pada berapa banyak sistem elektronik yang mereka miliki. Catatan Penting! Para Pihak dan/atau Perusahaan wajib mendaftarkan PSE untuk situs web, aplikasi, dan/atau platform digital atau elektronik lainnya yang tersedia untuk diakses publik Indonesia paling lambat tanggal 20 Juli 2022. Setiap Sistem Elektronik wajib mendaftar PSE. Suatu pihak atau perusahaan dapat memiliki lebih dari 1 PSE tergantung berapa banyak sistem elektronik yang dimiliki dan perlu didaftarkan. Kegagalan untuk mendaftarkan PSE sebelum 20 Juli 2022 akan mengakibatkan situs web, aplikasi dan/atau platform digital atau elektronik diblokir untuk diakses di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengingatkan Anda untuk segera mendaftar PSE sesuai batas waktu ini agar sistem elektronik, website, aplikasi dan/atau platform digital atau elektronik lainnya yang Anda miliki tetap dapat diakses di Indonesia. BP Lawyers dapat memberikan konsultasi atau bantuan untuk Anda dalam mendaftarkan PSE untuk situs web, aplikasi, dan/atau platform digital atau elektronik lainnya. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

20 July 2022: New Deadline for PSE Registration in Indonesia! All parties and/or companies that own, operate and/or manage an electronic system in the private sector (non-government) have the obligation to register as the Electronic System Operator in the Private Sector (Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat or “PSE”) in Indonesia. This obligation includes those who…

Read More

Direksi Perusahaan Berganti, Apakah Surat Kuasa Direksi Perlu Direvisi?

Direksi Perusahaan Berganti, Apakah Surat Kuasa Direksi Perlu Direvisi

Direksi Perusahaan Berganti, Apakah Surat Kuasa Direksi Perlu Direvisi? Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengatur secara tegas mengenai tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direksi. Pasal 92 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Untuk…

Read More

Mengakuisisi Perusahaan yang Sedang Berada Dalam Proses Kepailitan

Mengakuisisi Perusahaan yang Sedang Berada Dalam Proses Kepailitan Dalam menjalankan suatu perusahaan, ada masa-masa jaya, dan juga sayangnya terdapat masa-masa sulit, terutama secara finansial. Beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan ini terjebak dalam keadaan PKPU hingga bahkan dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan. Namun, perlu diperhatikan dalam penjatuhan putusan pailit dengan melihat kelangsungan usaha dari perusahaan…

Read More