Uncategorized
INILAH KENAPA PENGUSAHA TETAP MEMBUTUHKAN LAWYER BUKAN SEKEDAR TEMPLATE PERJANJIAN
“Template perjanjian dapat menjadi bom waktu, ketika ada klausula perjanjian yang tidak melindungi kebutuhan dan kepentingan si pengusaha.” Mayoritas pengusaha atau perusahaan pemula menyadari perlunya pendampingan hukum. Mulai dari pembuatan kontrak bisnis, perizinan hingga pendirian badan usaha. Tetapi kondisi modal yang terbatas membuat para pengusaha atau perusahaan pemula harus memilih antara biaya modal untuk bisnis…
Read MoreINI DIA KBLI YANG SESUAI UNTUK STARTUPS DIGITAL
Indonesia sudah menjadi incaran para investor yang berminat berinvestasi di industri digital. Mengutip dari Techinasia, pada kuartal pertama 2015, di Asia Tenggara ada 93 perusahaan startup (rintisan) yang memperoleh pendanaan. Dari jumlah itu, 24 di antarannya merupakan startup Indonesia. Bahkan, jumlah startup berbasis teknologi di Indonesia diproyeksikan oleh lembaga riset CHGR bertumbuh sampai dengan 6,5…
Read MorePengaturan Safe Harbour Policy Di Indonesia
Perkembangan industri platform berbasis User Generated Content (UGC) seperti market place, kini sangat pesat di Indonesia. Platform berbasis user generated content merupakan platform perdagangan dimana masyarakat dapat mengajukan diri sebagai anggota dan memiliki akun pada Platform, serta dapat memasukkan data dan/atau informasi ke dalam Platform. Selanjutnya, Penyedia Platform menyediakan informasi penjual, barang, dan/atau jasa yang…
Read MoreWAJIBKAH TECH STARTUPS DENGAN 15 KARYAWAN MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN?
“Saya seorang pengusaha yang memiliki perseroan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi (tech startups) sejak tahun 2016. Sampai saat ini saya telah memiliki 15 karyawan yang telah bekerja di kantor saya. Setelah berbincang dengan seorang rekan, beliau mengatakan seharusnya saya membuat peraturan perusahaan dan mendaftarkannya. Pertanyaan saya, apakah wajib membuat peraturan perusahaan bagi tiap perusahaan?…
Read More3 TAHAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU YANG WAJIB DIPAHAMI
“Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan Komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri” Dalam perkara persaingan usaha, jika pelaku usaha yang dikenai sanksi dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di pengadilan negeri. Selanjutnya, putusan pengadilan…
Read MoreBATASAN RANGKAP JABATAN DI PERUSAHAAN YANG HARUS ANDA KETAHUI AGAR TIDAK DIJATUHI SANKSI
“Tidak semua rangkap jabatan direksi dapat dikenai sanksi. Namun ada batasannya”. Bagi Anda Direksi atau Komisaris yang berencana untuk menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain (rangkap jabatan), sebaiknya perlu memperhatikan ketentuan dalam persaingan usaha, agar tidak terlibat dalam perkara persaingan usaha. Kasus yang pernah mencuat antara lain dalam Putusan KPPU No.04/KPPU-I/2003 tentang Bongkar Muat…
Read More3 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Wajib Anda Ketahui
“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan…
Read MoreINILAH ALASAN KENAPA IZIN PIRT PANGAN HARUS MENJADI IZIN EDAR BPOM
Banyak industri rumah tangga yang bisnisnya tumbuh sehingga kapasitas produksi meningkat, kemasan menyesuaikan bahkan produkpun makin variatif. Tentunya, aspek legalitasnya juga harus diperhatikan. Seperti apa? Sebelum lebih jauh membahas alasan kenapa izin Produksi Industri Rumah Tangga pangan (PIRT) harus menjadi Izin Edar BPOM. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu Pangan Produksi? Menurut Perka BPOM…
Read MoreBagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam Hal Terjadinya Kepailitan?
“Pembuktian akan hal ini dalam proses peradilan, harus dilihat dalam konteks penyebab terjadinya pailit.” Secara umum pailit merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor. Banyak faktor yang menyebabkan perusahaan…
Read MoreLANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA
Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam bisnis ada saja kendala yang…
Read More