Uncategorized
INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (bagian 2)
“legalitas Izin Usaha, kewajiban dan larangan dibidang usaha Jasa Pertambangan harus selalu diperhatikan” IUJP sebagai Legalitas Perusahaan Jasa Pertambangan Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam INILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1) bahwa dengan dicabutnya Permen ESDM No.24/2012, maka IUJP lah sebagai legalitas bagi para pelaku usaha yang…
Read More4 Keuntungan Investasi Saham yang Wajib Anda Pahami
Sebelum membahas tentang keuntungan melakukan investasi saham, ada baiknya kita mengenal apa itu saham terlebih dahulu. Secara sederhana, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan baik keseluruhan atau sebagian. Jika Anda memiliki saham suatu perusahaan, hak mendapatkan bagi hasil atau dividen dari akhir tahun bisa didapatkan. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang saham…
Read MoreINILAH KETENTUAN BARU MENGENAI BIDANG USAHA DAN LEGALITAS PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Bagian 1)
“Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan”. Bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek legalitas terkait bidang usaha Jasa Pertambangan setelah adanya ketentuan baru…
Read MoreBENARKAH PENGUSAHA TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH TERTANGGUH KEPADA PEKERJA SETELAH MASA PENANGGUHAN UPAH BERAKHIR?
“Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2016 yang menguji materiil Pasal 90 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 90 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka pengusaha/perusahaan wajib membayar pemenuhan upah minimum berlaku yang tertunda pada waktu diberikan masa penangguhan” Merujuk kepada artikel kami sebelumnya yang berjudul…
Read MoreINILAH TAHAPAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG JASA KONTRUKSI NOMOR 2 TAHUN 2017
“Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, arbitrase ataupun pengadilan” Konstruksi adalah salah satu industri yang sangat kompleks, hal ini karena dalam proyek konstruksi terdapat multi disiplin ilmu dan berurusan dengan orang banyak yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi ini pula yang membuka peluang sengketa menjadi lebih besar. Apabila merujuk…
Read More3 HAL PENTING SEPUTAR USAHA JASA KONSTRUKSI YANG WAJIB DIPAHAMI
“Upaya penyelesaian sengketa konstruksi meliputi Mediasi, konsiliasi; dan arbitrase. Yang menarik adalah dalam UU No.2/2017 mengatur selain tahapan penyelesaian ini, para pihak dalam hal ini penyedia dan pengguna jasa konstruksi dapat membentuk dewan sengketa.” Di beberapa kesempatan kami sering ditanyakan terkait masalah hukum konstruksi, misalnya,: “aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan…
Read MoreSKEMA PILIHAN PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG PERLU DIKETAHUI
“Permohonan PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak atau dalam sidang permohonan pailit.” Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya. Namun negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan, dalam hal ini hakim pengawas dan pengurus. Yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui…
Read MoreBISAKAH PERDAMAIAN DILAKUKAN SESUDAH DEBITOR DINYATAKAN PAILIT?
Debitor dapat menawarkan perdamaian apabila kreditor mayoritas tidak setuju atas putusan pailit terhadap debitor karena tidak diminta persetujuannya atau karena tidak memanggil kreditor mayoritas. Pasca dinyatakan Debitor dinyatakan Pailit berdarsakan putusan pailit Pengadilan Niaga, Debitor masih memiliki hak untuk mengajukan perdamaian. Hak untuk mengajukan perdamaian ini diatur Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang…
Read MorePERBEDAAN AKIBAT HUKUM ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DAN PERMOHONAN PAILIT
“Gugatan wanprestasi atau permohonan pailit keduanya dapat diajukan oleh kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya.” Kesepakatan pemberian pinjaman yang diadakan oleh para pihak sering kali tidak berjalan sebagaimana yang disepakati di awal. Debitor tidak selamanya dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, pada dasarnya terdapat dua pilihan…
Read MoreARE YOU THE NEXT??? HEAD OF LITIGATION AT BP LAWYERS
Criteria: – Bachelor of Law (min. GPA 3.00) – Proficient in English – Experience in the litigation field min. 3 years – Possess an advocate license (PERADI) – Have a strong leadership skill – Good character – Have a Passion to work as a lawyerWe also invite the best member of our team to join…
Read More