
Pelanggaran PKKPR: Risiko Penghentian Operasional Perusahaan
“Pelanggaran PKKPR seperti kegiatan di luar poligon dapat berujung penghentian usaha hingga pencabutan KKPR. Pahami risiko dan langkah compliance.“
Memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Persetujuan KKPR/PKKPR) belum berarti perusahaan dapat menggunakan seluruh lahan yang dikuasainya untuk kegiatan usaha.
Perusahaan tetap harus memastikan lokasi, koordinat, luas lahan, dan delineasi atau poligon kegiatan aktual sesuai dengan area yang telah memperoleh persetujuan.
Risiko tersebut terlihat dalam kasus PT Inovasi Kota Nusantara (PT IKN) di Desa Losari, Banyumas.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, hasil pengawasan pada 2 Maret 2026 menemukan kegiatan perusahaan berada di atas lahan sekitar 40.000 meter persegi, sementara luas yang tercantum dalam PKKPR sekitar 24.485 meter persegi.
Pemkab Banyumas kemudian menerbitkan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir pada 23 Juli 2026. Setelah proses tersebut, seluruh kegiatan operasional pabrik ditutup sementara sejak 21 Agustus 2026.
Pada 8 September 2026, pemerintah daerah kembali menghentikan kegiatan setelah menemukan aktivitas produksi dan distribusi. Perusahaan menyampaikan bahwa mesin dijalankan untuk menghabiskan bahan baku dan melakukan pemeliharaan.
Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran PKKPR bukan hanya persoalan administrasi dokumen. Ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan area yang disetujui dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional perusahaan.
Jawaban singkat: kegiatan usaha yang berada di luar poligon atau menggunakan area lebih luas daripada yang disetujui dalam PKKPR dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang atau delineasi. Sanksinya dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan KKPR, bergantung pada jenis pelanggaran, hasil pengawasan, dan keputusan pejabat berwenang.
Baca juga: Awas Proyek Mandek! Strategi Lolos Persetujuan KKPR di OSS
PKKPR Menentukan Lokasi dan Luas Pemanfaatan Ruang Perusahaan
KKPR merupakan salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025).
Dalam sistem tersebut, bentuk KKPR dapat berbeda berdasarkan ketersediaan dan integrasi rencana tata ruang, termasuk melalui Konfirmasi KKPR maupun Persetujuan KKPR.
Untuk permohonan Persetujuan KKPR, data lokasi menjadi elemen penting. Perusahaan perlu mencantumkan informasi antara lain mengenai:
- koordinat lokasi;
- kebutuhan luas lahan;
- kegiatan usaha;
- informasi lokasi yang akan digunakan.
Karena itu, PKKPR tidak seharusnya dipahami hanya sebagai dokumen bahwa suatu perusahaan “sudah memperoleh izin lokasi”.
Persetujuan tersebut berkaitan dengan area tertentu yang telah dinilai sesuai untuk kegiatan tertentu.
Artinya, kepemilikan atau penguasaan lahan yang lebih luas tidak otomatis membuat seluruh tanah tersebut dapat langsung digunakan untuk kegiatan pabrik, gudang, fasilitas produksi, atau ekspansi perusahaan.
Beroperasi di Luar Poligon PKKPR Dapat Menjadi Pelanggaran Delineasi
Salah satu aspek terpenting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah poligon PKKPR.
Poligon menggambarkan batas spasial area yang memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang.
Dalam praktiknya, masalah dapat muncul ketika:
- bangunan berkembang melewati poligon;
- area produksi diperluas;
- gudang ditempatkan di luar area yang disetujui;
- sebagian fasilitas berada pada bidang tanah lain;
- luas kondisi aktual lebih besar daripada luas dalam PKKPR.
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 (Permeninves/BKPM 5/2025) secara khusus mengatur pelanggaran terkait delineasi.
Pasal 377 antara lain memasukkan kondisi ketika:
- areal kegiatan usaha berada di luar delineasi poligon KKPR yang disetujui; atau
- areal kegiatan usaha lebih besar daripada poligon KKPR yang telah disetujui.
Pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar untuk pencabutan KKPR sesuai mekanisme pengawasan dan penegakan administratif yang berlaku.
Karena itu, selisih luas lahan tidak sebaiknya dianggap sebagai kesalahan administratif kecil.
Bagi perusahaan manufaktur atau proyek industri, perbedaan beberapa bidang tanah dapat memengaruhi legalitas keseluruhan fasilitas yang digunakan.
Baca juga: Tambang di Zona Terlarang: Dampak Operasional Tanpa PKKPR
Kasus PT IKN: Ketika Luas Aktual Lebih Besar dari PKKPR
Kasus PT IKN memberikan contoh konkret mengenai risiko tersebut.
Pemkab Banyumas menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan, perusahaan menggunakan area sekitar 40.000 m², sementara luas yang disetujui dalam PKKPR tercatat 24.485 m².
Artinya, terdapat selisih sekitar 15.515 m² antara kondisi yang disebut digunakan perusahaan dengan area yang memperoleh persetujuan.
Selain persoalan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti status tata ruang pada sebagian area yang digunakan.
Namun, dari perspektif compliance PKKPR, pelajaran utama bagi perusahaan bukan terletak pada kasus Banyumas semata.
Yang harus diperhatikan adalah:
Apakah kondisi fisik perusahaan hari ini masih berada di dalam koordinat, luas, dan poligon yang dahulu disetujui?
Pertanyaan tersebut menjadi penting terutama bagi pabrik yang melakukan ekspansi bertahap selama beberapa tahun.
Apa Sanksi Pelanggaran PKKPR?
PP 28/2025 mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran persyaratan dasar perizinan berusaha.
Bentuk sanksi dapat meliputi:
- peringatan;
- penghentian sementara kegiatan usaha;
- denda administratif;
- daya paksa polisional;
- pencabutan persetujuan atau perizinan sesuai ketentuan.
Permeninves/BKPM 5/2025 kemudian mengatur mekanisme pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan dan tingkat kepatuhan perusahaan.
Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sanksi tidak selalu harus diterapkan dengan urutan yang identik pada setiap perkara.
Regulasi memungkinkan sanksi administratif diterapkan secara bertahap maupun tidak bertahap dengan mempertimbangkan antara lain tingkat kepatuhan, proporsionalitas, dan keadilan.
Karena itu, perusahaan tidak sebaiknya berasumsi bahwa setiap pelanggaran akan selalu memperoleh serangkaian peringatan sebelum tindakan yang lebih berat diberikan.
Dari Peringatan hingga Penghentian Operasional
Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat memperoleh peringatan pertama dan terakhir untuk memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan.
Permeninves/BKPM 5/2025 mengatur jangka waktu 30 hari untuk pemenuhan kewajiban setelah peringatan tersebut diberikan dalam mekanisme yang relevan.
Apabila kewajiban tidak dipenuhi, penegakan dapat dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan usaha dan bentuk sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan.
Dampaknya bagi perusahaan dapat sangat material.
Penghentian sementara dapat berarti perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional yang menjadi objek sanksi. Dalam konteks perizinan melalui OSS, sanksi tertentu juga dapat memengaruhi tindakan administratif atau aksi korporasi yang dapat dilakukan melalui sistem.
Karena itu, persoalan PKKPR dapat berubah dari isu legal compliance menjadi operational risk.
Apakah PKKPR Langsung Dicabut jika Terjadi Pelanggaran?
Tidak setiap pelanggaran otomatis membuat PKKPR langsung dicabut.
Pejabat berwenang tetap melakukan pengawasan dan menentukan sanksi berdasarkan karakter pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
Namun, perusahaan juga tidak boleh menyimpulkan bahwa pencabutan selalu harus didahului seluruh tahapan sanksi.
Permeninves/BKPM 5/2025 memungkinkan penerapan sanksi secara bertahap maupun tidak bertahap.
Selain itu, pelanggaran delineasi tertentu—termasuk kegiatan di luar poligon atau penggunaan area yang lebih besar daripada poligon yang disetujui—secara khusus dapat menjadi dasar pencabutan KKPR.
Dengan demikian, mitigasi terbaik bukan mengandalkan kesempatan memperbaiki setelah ditemukan pelanggaran, tetapi memastikan kesesuaian ruang sebelum ekspansi fisik dilakukan.
Baca juga: OSS RBA 2025: Ketentuan PKKPR Kondisi Tertentu dan Contoh Penerapannya
Memiliki Tanah Tidak Sama dengan Memiliki Hak untuk Menggunakannya bagi Kegiatan Usaha
Ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan proyek industri.
Perusahaan dapat saja:
- memiliki sertifikat tanah;
- menguasai lahan melalui perjanjian;
- membeli bidang tanah tambahan.
Namun, penguasaan secara keperdataan tidak otomatis berarti lahan tersebut telah memperoleh kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan perusahaan.
Karena itu, sebelum melakukan ekspansi, perusahaan perlu memisahkan dua pertanyaan:
Pertama: apakah perusahaan memiliki atau menguasai tanah tersebut?
Kedua: apakah kegiatan usaha pada tanah tersebut sesuai dengan tata ruang dan telah tercakup dalam KKPR?
Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.
Jangan Hanya Memeriksa Dokumen PKKPR, Periksa Poligonnya
Dalam legal due diligence proyek industri, pemeriksaan PKKPR sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah dokumennya tersedia.
Pemeriksaan perlu membandingkan:
| Pemeriksaan | Yang Harus Dicocokkan |
| Dokumen PKKPR | Nomor, lokasi, kegiatan dan luas |
| Poligon | Batas spasial yang disetujui |
| Sertifikat tanah | Bidang tanah yang dikuasai |
| Site plan | Posisi bangunan dan fasilitas |
| Kondisi aktual | Area yang benar-benar digunakan |
| OSS | Data kegiatan dan lokasi |
| PBG | Bangunan yang memperoleh persetujuan |
| Izin lingkungan | Cakupan kegiatan dan area proyek |
Perusahaan dapat memiliki PKKPR yang masih berlaku, tetapi tetap menghadapi risiko apabila fasilitas aktual telah berkembang keluar dari poligon tersebut.
Apa yang Harus Dicek Sebelum Memperluas Pabrik?
Sebelum menambah bangunan, gudang, area produksi, atau fasilitas lainnya, perusahaan sebaiknya melakukan spatial compliance review.
Tahap pemeriksaannya dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Periksa RDTR dan Tata Ruang
Pastikan rencana ekspansi sesuai dengan peruntukan ruang pada lokasi tersebut.
2. Cocokkan Polygon PKKPR
Overlay polygon PKKPR dengan batas bidang tanah dan rencana perluasan.
3. Periksa Luas yang Disetujui
Jangan hanya melihat total lahan yang dimiliki. Pastikan luas yang akan dimanfaatkan memang tercakup dalam persetujuan.
4. Review PBG dan Dokumen Lingkungan
Perubahan fasilitas dapat memengaruhi PBG maupun dokumen lingkungan perusahaan.
5. Sesuaikan OSS jika Diperlukan
Apabila ekspansi mengubah lokasi, luas, atau aspek material kegiatan usaha, periksa kebutuhan penyesuaian data dan perizinan melalui OSS.
6. Dokumentasikan Hasil Compliance Review
Simpan peta, koordinat, site plan, perizinan, dan hasil review sebagai bagian dari corporate compliance record.
Risiko PKKPR dalam Legal Due Diligence dan Transaksi Perusahaan
Masalah kesesuaian ruang juga dapat muncul ketika perusahaan menjalani:
- investasi;
- pembiayaan;
- legal due diligence;
- merger dan akuisisi;
- pembelian aset;
- ekspansi pabrik.
Bagi investor atau calon pembeli, temuan bahwa sebagian fasilitas berdiri di luar area PKKPR dapat memengaruhi penilaian risiko transaksi.
Temuan tersebut dapat membutuhkan:
- corrective action sebelum closing;
- condition precedent;
- indemnity;
- penyesuaian valuasi;
- atau penyelesaian perizinan terlebih dahulu.
Karena itu, PKKPR tidak hanya relevan bagi tim perizinan. Dokumen ini juga dapat menjadi bagian penting dari transaction readiness perusahaan.
Perkembangan Kasus PT IKN
Setelah penghentian operasional pada Agustus dan tindakan kembali pada September 2026, penanganan kasus PT IKN masih berlanjut.
Pemkab Banyumas kembali melakukan pemeriksaan lapangan pada 25 September 2026 untuk memastikan apakah terdapat kegiatan produksi di tengah status penghentian.
Per 9 Oktober 2026, pemerintah daerah masih menyatakan operasional perusahaan ditutup sementara sambil proses penyelesaian aspek perizinan dan tata ruang dibahas melalui prosedur yang berlaku.
Perkembangan tersebut semakin menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tata ruang dapat menimbulkan dampak operasional yang berlangsung cukup panjang bagi perusahaan.
Kesimpulan
Pelanggaran PKKPR dapat berdampak langsung terhadap operasional perusahaan.
Memiliki PKKPR tidak berarti perusahaan dapat menggunakan seluruh lahan yang dimiliki atau dikuasainya. Kegiatan aktual harus tetap sesuai dengan koordinat, luas, dan poligon yang telah memperoleh persetujuan.
Kegiatan usaha yang berada di luar poligon atau menggunakan area lebih luas daripada yang disetujui dapat dikategorikan sebagai pelanggaran delineasi dan dapat memicu sanksi administratif, termasuk penghentian sementara hingga pencabutan KKPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Kasus PT IKN di Banyumas menjadi pengingat bahwa ekspansi fisik perusahaan sebaiknya selalu didahului pemeriksaan tata ruang dan perizinan.
Bagi perusahaan yang berencana memperluas pabrik, gudang, atau fasilitas operasional, compliance review terhadap poligon PKKPR, site plan, PBG, dokumen lingkungan, dan kondisi aktual dapat membantu mencegah ketidaksesuaian yang berpotensi menghentikan kegiatan usaha.
Penulis: Lita Paromita Siregar
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.