Efek Domino Skandal Kasus eFishery pada Pendanaan di Startup Indonesia

Efek Domino Skandal Kasus eFishery pada Pendanaan di Startup Indonesia

”Dengan terungkapnya kasus eFishery, para investor kini lebih selektif serta memberi pelajaran bahwa transparansi dan integritas adalah kunci dalam membangun kepercayaan investor.”

Kasus fraud yang menimpa startup eFishery menjadi pukulan besar bagi ekosistem investasi startup di Indonesia. Perusahaan yang sempat mendapat gelar unicorn pada awal 2023 ini, ternyata menjalankan praktik manipulasi laporan keuangan oleh CEO-nya, Gibran Huzaifah, demi menarik perhatian investor.

Dalam wawancaranya dengan Bloomberg, Gibran mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukannya demi “bertahan hidup”. Namun, menurut Direktur Ekonomi Digital dari Celios, Nailul Huda, tindakan ini justru membawa dampak serius berupa efek domino terhadap kepercayaan investor terhadap seluruh sektor startup digital di Indonesia.

Baca juga: Fraud Bisnis Startup: Mengapa Investor Harus Lebih Hati-hati?

Efek Domino Kasus eFishery, Investor Kini Lebih Waspada dan Berhati-Hati

Sebelum kasus ini terungkap, citra positif eFishery dan perjalanan Gibran mendirikan perusahaannya sempat menjadi daya tarik kuat bagi banyak investor. Namun kini, para investor menjadi lebih waspada dan cenderung mencurigai adanya “pemolesan” dalam laporan keuangan startup.

Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute, melansir dari bisnis.com yang menilai bahwa di tengah gejolak ekonomi global, kasus eFishery memperburuk penurunan minat investor yang memang sudah rendah. 

Namun, Piter tetap meyakini bahwa peluang investasi tidak sepenuhnya tertutup, melainkan hanya akan diiringi selektivitas dan kewaspadaan yang lebih tinggi. 

Peneliti dari FEB UNS dan Core Indonesia, Etikah Karyani, menegaskan bahwa kepercayaan investor yang terganggu karena moral hazard nyata ini berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan pembiayaan.

Di sisi lain, Ketua Amvesido, Eddi Danusaputro, menyatakan bahwa para pelaku modal ventura masih akan aktif mencari peluang, terutama melalui kerja sama dengan program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan peningkatan ekspor. Beberapa sektor yang masih menarik untuk didanai antara lain sektor makanan dan perdagangan.

Baca juga: Ini Dia! Kode Klasifikasi Bidang Usaha (KBLI) untuk Startup Digital Terbaru

Cara Memitigasi Fraud

Untuk mengantisipasi efek negatif dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, Bimo Prasetio, Partner BP Lawyers Counselors at Law memberikan beberapa langkah mitigasi fraud yang harus diterapkan secara sistematis dan menyeluruh di lingkungan startup.

Salah satu upaya utama adalah penerapan kontrol internal yang kuat. Startup harus membangun sistem pengendalian internal yang terstruktur, mulai dari pemisahan fungsi tugas, pembatasan akses keuangan, hingga sistem persetujuan berlapis untuk transaksi penting.

Selain itu, audit internal yang dilakukan secara rutin menjadi sangat penting. Melalui audit berkala, potensi penyimpangan bisa dideteksi sejak dini, sebelum berkembang menjadi fraud besar. Audit ini sebaiknya dilakukan oleh tim independen yang tidak terlibat dalam operasional harian, guna menjaga objektivitas pemeriksaan.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan pelatihan dan edukasi karyawan secara berkelanjutan. Memberikan pemahaman tentang pentingnya integritas, etika kerja, serta dampak buruk dari fraud terhadap perusahaan dan individu, dapat membentuk budaya perusahaan yang lebih sehat.

Startup juga perlu menerapkan kebijakan whistleblower serta monitoring yang efektif. Karyawan harus diberikan jalur aman untuk melaporkan dugaan fraud tanpa rasa takut. Keberadaan sistem whistleblower yang terpercaya akan mempercepat deteksi masalah dan menjadi alat kontrol di dalam perusahaan.

Lakukan evaluasi portofolio Anda hari ini! Pastikan investasi Anda ditempatkan pada startup yang memiliki transparansi dan legalitas yang terjamin. Hubungi kami melalui email ask@bplawyers.co.id 

Penulis: Bimo Prasetio/Arivigo Pranata

Editor: Genies Wisnu Pradana

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.