
Permen Inveshil 5/2025: Regulasi Baru Ancam Perusahaan PMA?
”Permen Inveshil 5/2025 bawa aturan baru OSS. Pahami syarat investasi Rp10 Miliar dan larangan tarik modal bagi Perusahaan PMA di sini.“
Banyak investor dan jajaran Direksi masih menganggap bahwa pengisian angka modal dan investasi di sistem Online Single Submission (OSS) hanyalah formalitas administratif di atas kertas. Pemahaman usang ini kini menjadi jebakan fatal.
Pemberlakuan Permen Inveshil 5/2025 (Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No. 5 Tahun 2025) secara resmi menghadirkan regulasi baru yang merombak total lanskap legalitas bagi Perusahaan PMA di Indonesia. Pemerintah kini menerapkan disiplin ketat: angka yang Anda deklarasikan di OSS akan diawasi secara real-time, dan rekayasa pendanaan akan berujung pada pembekuan izin ekspansi.
Jika Perusahaan PMA Anda berencana melakukan injeksi modal, menambah lini bisnis, atau membuka cabang baru, berikut adalah rambu-rambu strategis dari aturan baru ini yang wajib dipahami sejak tahap perencanaan
Baca juga: PT PMA Wajib Ketahui Perbedaan Modal Disetor dan Nilai Investasi
Ketentuan Minimum Investasi
Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (9) Permen Inveshil 5/2025 mengatur modal disetor perusahaan PMA paling sedikit Rp2.500.000.000,00. Modal tidak lagi diposisikan sebagai angka formal pada akta pendirian atau input administratif di OSS. Investor wajib memastikan bahwa dana tersebut benar-benar siap digunakan untuk kegiatan usaha yang direncanakan.
Kewajiban modal disetor tersebut tidak menghapus kewajiban nilai investasi pada tingkat proyek. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Permen Inveshil 5/2025 mengatur nilai minimum investasi bagi perusahaan PMA lebih dari Rp10.000.000.000,00 di luar tanah dan bangunan dalam setiap KBLI per lokasi proyek.
Setiap kombinasi KBLI dan lokasi diperlakukan sebagai entitas investasi yang berdiri sendiri dari sisi nilai minimum. Grup usaha yang menjalankan beberapa kegiatan pada lokasi berbeda perlu menghitung kebutuhan investasi minimum secara terpisah agar tidak terjadi kekurangan komitmen pada saat validasi OSS.
Pengaturan lebih lanjut diberikan untuk sektor tertentu. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (7) Permen Inveshil 5/2025 mengatur nilai minimum investasi untuk SPKLU paling sedikit Rp10.000.000.000,00 di luar tanah dan bangunan per provinsi.
Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (8) Permen Inveshil 5/2025 mengatur nilai minimum investasi bagi badan usaha PMA yang berlokasi di KEK mengikuti ketentuan Peraturan Presiden mengenai bidang usaha penanaman modal. Ketentuan ini mempengaruhi perhitungan kelayakan proyek. Pelaku usaha SPKLU yang melakukan ekspansi lintas provinsi harus memisahkan rencana capex per wilayah agar memenuhi ambang minimum investasi di setiap provinsi.
Bahwa berdasarkan Pasal 27 Permen Inveshil 5/2025 mengatur modal disetor badan usaha PMA tidak dapat dipindahkan selama 12 bulan kecuali untuk kebutuhan riil usaha. Aturan tersebut mencegah praktik penempatan dana sementara untuk memenuhi persyaratan administratif. Modal yang telah disetor harus digunakan untuk kegiatan operasional yang sah seperti pembayaran vendor, pengadaan mesin, atau biaya konstruksi.
Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang menjelaskan penggunaan modal. Bukti penggunaannya harus dapat ditunjukkan melalui anggaran kerja, kontrak pengadaan, invoice, dan catatan pembayaran. Dalam kondisi proyek tertunda, pemegang saham tidak dapat menarik kembali modal disetor tanpa dasar kebutuhan usaha.
Skema pembiayaan alternatif seperti pinjaman pemegang saham perlu dirancang sejak awal apabila fleksibilitas pendanaan dibutuhkan. Pendekatan tersebut menjaga kepatuhan terhadap Pasal 27 sekaligus memberikan ruang pengelolaan arus kas yang lebih aman.
Baca juga:Ketahui Ketentuan Terbaru Jumlah Modal Disetor dalam PT PMA
Skala Usaha, Proyeksi Penjualan, dan Dampaknya pada Profil Risiko OSS
Klasifikasi skala usaha dalam rezim perizinan berbasis risiko tidak lagi dipahami hanya dari aspek modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (PP 7/2021).
Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP 7/2021 mengatur pengelompokan usaha mikro, kecil, dan menengah didasarkan pada kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (5) PP 7/2025 mengatur kriteria penjualan tahunan yaitu usaha mikro sampai dengan Rp2 miliar, usaha kecil lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar, dan usaha menengah lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.
Perubahan kategori usaha akibat peningkatan penjualan dapat berdampak pada perlakuan regulasi dalam sistem OSS. Skala usaha mempengaruhi pola pembinaan, pengawasan, serta kewajiban tertentu pada sektor yang diatur. Pelaku usaha perlu memantau realisasi penjualan agar data yang tercatat dalam OSS sesuai dengan kondisi aktual.
Ekspansi usaha juga memiliki implikasi terhadap tingkat risiko kegiatan. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 44 Permen Inveshil 5/2025 mengatur Pengembangan Usaha sebagai penambahan volume atau kapasitas produksi barang atau jasa yang dihasilkan sehingga berakibat perubahan tingkat risiko. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan kapasitas produksi dapat mengubah klasifikasi risiko dalam OSS.
Fasilitas Kemudahan Langsung Konstruksi menjadi instrumen percepatan proyek pada lokasi tertentu. Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (1) Permen Inveshil 5/2025 mengatur fasilitas KLIK diberikan bagi kegiatan usaha di kawasan industri dengan tingkat risiko tinggi atau menengah tinggi serta memiliki Sertifikat Standar belum terverifikasi atau Izin bertanda belum memenuhi persyaratan.
Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (6) Permen Inveshil 5/2025 mengatur pelaku usaha dapat memulai konstruksi dan uji coba produksi. Ketentuan ini memungkinkan percepatan pembangunan pabrik, namun kewajiban pemenuhan seluruh komitmen perizinan tetap harus diselesaikan sebelum operasi komersial.
Aksi korporasi diposisikan sebagai peristiwa yang berdampak pada kepatuhan OSS. Bahwa berdasarkan Pasal 235 ayat (2) Permen Inveshil 5/2025 mengatur peleburan mewajibkan penyesuaian data pelaku usaha melalui sistem OSS.
Bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (4) Permen Inveshil 5/2025 mengatur pemisahan juga mewajibkan penyesuaian data melalui sistem OSS. Timeline closing harus diselaraskan dengan pembaruan data perizinan agar tidak terjadi hambatan dalam proses verifikasi atau pengawasan.
Dengan demikian, proyek dapat bergerak lebih cepat melalui kepastian prosedural dan fasilitas KLIK. Setiap percepatan tetap dikawal oleh disiplin modal, pembaruan data OSS, serta kontrol risiko yang terukur sejak tahap perencanaan.
Pastikan struktur permodalan, pemetaan KBLI, dan nilai proyek perusahaan PMA Anda telah sejalan dengan ketentuan Permen Inveshil 5/2025 sebelum menekan tombol pengajuan. Untuk tinjauan hukum (legal review) terhadap kelayakan perizinan dan struktur investasi perseroan Anda, BP Lawyers siap mendampingi.
Hubungi kami untuk berdiskusi melalui email: ask@bplawyers.co.id.
Penulis: Lita Paromita Siregar
Editor: Genies Wisnu Pradana
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.