Skip to content
DKI Jakarta Kembali PSBB Transisi, Berikut Protokol yang Harus Diterapkan

DKI Jakarta Kembali PSBB Transisi, Berikut Protokol yang Harus Diterapkan

DKI Jakarta Kembali PSBB Transisi, Berikut Protokol yang Harus Diterapkan

Selama masa PSBB Transisi, perkantoran di sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan, sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50% kapasitas.

Pemerintah DKI Jakarta resmi mencabut rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diperketat dengan kembali ke masa transisi yang berlaku selama 14 hari mulai sejak tanggal 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020. Aturan tersebut diatur di dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Kebijakan ini diambil setelah berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi bahwa telah terjadi perlambatan kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota selama sebulan pemberlakuan PSBB yang diperketat. Sehingga Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 diberlakukan kembali.

Selama penerapan PSBB Transisi, 11 sektor esensial yang diizinkan untuk dibuka, yakni kesehatan, pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, dan konstruksi. Selain itu, ada industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Pembeda dari penerapan PSBB Transisi kali ini adalah setiap penanggung jawab tempat kegiatan dari setiap sektor diwajibkan untuk melakukan pendataan pengunjung. Terkait protokol khusus setiap sektor diatur oleh ketentuan Kepala Dinas Terkait.

Berikut ini beberapa protokol khusus untuk beberapa sektor, diantaranya:

  1. Perkantoran

Selama masa PSBB transisi, perkantoran di sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, ada 11 sektor esensial yaitu; Kesehatan, Bahan Pangan, Makanan, Minuman, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Pelayanan dasar, Utilitas Publik dan INdustri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, dan/atau kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan tambahan seperti:

    • Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurang dari nama pengunjung, nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, waktu berkunjung/bekerja. Dimana sistem pendataan tersebut dapat berbentuk manual maupun digital.
    • Menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) sebagai penyelidikan penyelidikan  epidemiologi.
    • Melakukan jam kerja dan sif dengan jeda minimal antar shift 3 jam.
    • Memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan atau kontak langsung.
    • Bila ditemukan klaster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.
  1. Restoran

Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 101/2020, disebutkan bahwa makan di restoran, warung makan maupun kafe diperbolehkan selama PSBB transisi. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu: Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19, membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas tempat yang disediakan, menerapkan pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kecuali saat makan ataupun minum.

  1. Pasar dan Mall

PSBB transisi Jakarta saat ini, pasar dan mall diperbolehkan beroperasi dengan pengunjungan maksimal 50 persen dari kapasitas, bukan hanya itu jam operasi juga diatur pengelola pasar mulai dari pukul 09.00-21.00 WIB dan setiap tokoh di pusat perbelanjaan/mall diwajibkan mengikuti aturan dinas sektor terkait.

  1. Bioskop

Bioskop di Jakarta telah diperbolehkan kembali pada masa PSBB transisi saat ini. Dengan jumlah pengunjung dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas normal. Selain itu, pengunjung dilarang berpindah-pindah dan jam operasi bioskop akan diatur berdasarkan pengajuan teknis dari pengelola gedung.

  1. Taman rekreasi

Taman rekreasi di Jakarta juga telah dibuka, namun untuk pembelian tiket harus dilakukan secara online. Taman rekreasi diperkenankan beroperasi mulai pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Pembatasan pengunjung dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas. Disamping itu juga anak di bawah 9 tahun dan orang tua di atas 60 tahun dilarang masuk.

  1. Tempat Cukur

Saat PSBB transisi, pelayanan salon dan tukang cukur di wilayah Jakarta kembali diizinkan. Batas Jumlah pengunjung hanya 50 persen. Tetapi untuk pelayanan perawatan muka dan pijat belum diizinkan selama masa PSBB transisi.

  1. Tempat Ibadah

Berdasarkan Pergub 101/2020, tempat ibadah wajib melaksanakan perlindungan kesehatan, diantaranya:

  • Membatasi jumlah penggunaan tempat ibadah paling banyak 50 persen dari kapasitas
  • Memberlakukan pengukuran suhu
  • Menghimbau pengguna tempat ibadah membawa alat ibadah sendiri
  • Melakukan desinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat ibadah sebelum dan setelah kegiatan
  • Melakukan pembatasan jarak minimal 1 meter
  • Khusus tempat ibadah raya harus melakukan pencatatan pengunjung.

Baca Juga : Jangan Sampai Ditutup, Perusahaan Wajib Ikuti Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB di Tempat Kerja

Untuk sektor yang belum mendapat pengaturan secara khusus maka dapat mengajukan permohonan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui dinas/instansi yang terkait. Pengajuan permohonan disertai rencana detail protokol kesehatan yang akan diterapkan.

Ada beberapa sektor tetap belum diizinkan beroperasi karena risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi, seperti: tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, dll. Selain itu meskipun PSBB kembali ke masa transisi, Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan sekolah online dan juga belum memberlakukan kebijakan ganjil-genap.

Namun, apabila kembali terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi maka PSBB pada masa transisi dapat dicabut sewaktu-waktu.

BPLawyers akan terus memberikan update mengenai aturan dan kebijakan seputar Covid-19 baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Jika ada hal yang ingin Anda konsultasikan seputar penerapan kebijakan ini, silahkan hubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235

 

Author : Dilla Naharul

Leave a Comment