Skip to content
Aturan Terbaru Mengenai Masa Berlaku Paspor dan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia

Aturan Terbaru Mengenai Masa Berlaku Paspor dan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia

Aturan Terbaru Mengenai Masa Berlaku Paspor dan Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia

Di aturan sebelumnya, masa berlaku Paspor 5 tahun, kini diperpanjang menjadi 10 tahun. Namun terkait pelaksanaannya masih harus menunggu peraturan teknis yang telah disesuaikan dengan PP 51/2020.

Pemerintah menerbitkan aturan terbaru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Beleid tersebut memuat beberapa aturan baru yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif maka pemerintah melakukan pemangkasan birokrasi perizinan dan juga penyederhanaan prosedur. Pemangkasan perizinan dilakukan terhadap Izin Tinggal Keimigrasian yang diberikan sebagai dasar bagi Orang Asing / WNA melakukan kegiatan.

Hal yang mengatur hal tersebut terkait jangka waktu tanda masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan sebagaimana yang tercantum dalam perubahan Pasal 32 PP 51/2020 yaitu:

  • Tanda masuk bagi orang asing pemegang Visa tinggal terbatas berlaku sebagai izin tinggal terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 hari; dan
  • Tanda masuk bagi orang asing pemegang Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja dapat berlaku sebagai izin tinggal terbatas sesuai yang tercantum dalam Visa.

Terkait itu dalam proses pemberian Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan diberikan pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu yang harus diajukan oleh Penjamin yaitu

  • Dalam rangka bekerja diberikan Visa tinggal untuk waktu paling lama 1 bulan; dan
  • Tidak dalam rangka bekerja diberikan waktu tinggal sesuai dengan tercantum dalam Visa.

Penyederhanaan prosedur juga tercantum pada penghapusan persyaratan surat keterangan domisili untuk memperoleh izin tinggal terbatas karena dianggap tidak lagi sejalan dengan regulasi di bidang administrasi kependudukan, sehingga dalam implementasinya menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya dan mengganggu pelayanan publik di bidang izin tinggal keimigrasian.

Dalam ketentuan izin tinggal terbatas yang diajukan oleh orang asing atau penjaminnya kepada pejabat imigrasi menghapus ketentuan untuk melampirkan surat keterangan domisili sebagai syaratnya. Ini berlaku bagi orang asing yang mengajukan izin tinggal terbatas

Penyederhanaan prosedur kini hanya melalui pengajuan permohonan izin tinggal yang diajukan oleh Orang Asing dengan melakukan pengisian aplikasi data dan juga melampirkan persyaratan, yang diklasifikasi menjadi beberapa bagian yaitu:

  • Bagi anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
  • Bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
  • Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin;
  • Bagi Orang Asing;
  • Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang izin tinggal terbatas;
  • Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
  • Bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap;
  • Bagi Orang Asing eks warga negara Indonesia; dan
  • Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara.

Sedangkan bagi WNI, hal yang menjadi sorotan dalam aturan ini adalah perubahan masa berlaku Paspor biasa yang semula paling lama berlaku 5 tahun kini berubah menjadi 10 tahun sejak tanggal diterbitkan. Hal itu dilakukan demi efisiensi halaman Paspor. Lebih lanjut dalam PP ini disebutkan bahwa ketentuan jangka waktu dalam proses penerbitan Paspor biasa kini hanya dalam waktu paling lama 4 hari kerja sejak terpenuhinya semua ketentuan yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing

Dalam PP ini juga diatur lebih detail terkait pengadaan blangko dan standarisasi dokumen perjalanan Republik Indonesia. Efisiensi bukan hanya terlihat dalam penggunaan blanko Paspor yang tidak hanya dilihat dari aspek penggunaan dan distribusi, namun juga aspek produksi dan juga pengadaan. Dan mengenai pengadaan blangko Paspor yang pada saat peraturan ini mulai berlaku, pengadaan Paspor yang masih dalam proses penyelesaian, diselesaikan sampai dengan berakhirnya perjanjian pengadaan Paspor yang sedang berjalan.

Beleid yang berlaku sejak tanggal 11 September 2020, menambah ketentuan tersebut dengan permintaan pencegahan batal demi hukum. Ketentuan ini mencangkup pencegahan dan penangkalan yang dapat dilakukan oleh pejabat keimigrasian yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia yang menyebutkan apabila pelaksanaan pencegahan dalam waktu paling lama 20 hari tidak ada keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk, maka pencegahan berakhir demi hukum.

Jika Anda membutuhkan asistensi untuk pengurusan KITAS di Indonesia, BPLawyers dapat membantu Anda. Silahkan hubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau 0821123412135.

Author: Dilla Naharul

Leave a Comment