Skip to content
Poin Penting PMK Soal Tarif Bea Masuk Berdasarkan ATIGA

Poin Penting PMK Soal Tarif Bea Masuk Berdasarkan ATIGA

Poin Penting PMK Soal Tarif Bea Masuk Berdasarkan ATIGA

PMK Nomor 131/2020 mulai berlaku pada 20 September 2020. PMK tersebut diharapkan meningkatkan perdagangan diantara negara ASEAN.

Salah satu tujuan dibentuknya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negara anggotanya. Sejak tahun 1992 telah dibentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA dengan tujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produknya dapat bersaing secara global. Berbagai perjanjian dalam perdagangan barang telah dibentuk sebagai wujud komitmen ASEAN, salah satunya adalah ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) atau Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009. Perjanjian Perdagangan Barang dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan suatu lingkungan yang konsisten dan transparan bagi pelaku usaha dengan cara meminimalisir hambatan di bidang perdagangan.

Perjanjian Perdagangan Barang mencakup beberapa elemen untuk dapat memastikan terwujudnya arus perdagangan bebas barang di kawasan ASEAN, termasuk di antaranya yaitu: liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar dan kesesuaian, serta kebijakan sanitary and phyto-sanitary. ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. 

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) atau ROO dinilai kurang efektif dalam memfasilitasi kemudahan perdagangan barang. Dalam ketentuan sebelumnya, ROO ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 menyebutkan bahwa ROO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:

  1. kriteria asal barang (origin criteria) ; 
  2. kriteria pengiriman (consignment criteria) ; dan 
  3. ketentuan prosedural (procedural provisions) . 

Lebih lanjut dalam ayat 3 disebutkan Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan ROO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skema: 

  1. ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) tercantum dalam Lampiran I huruf A; 
  2. ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf B; 
  3. ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf C; 
  4. Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) tercantum dalam Lampiran I huruf D; 
  5. ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf E;
  6. ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf F;
  7. Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA) tercantum dalam Lampiran I huruf G; clan h. ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) tercantum dalam Lampiran I huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Mekanisme ini dianggap belum mampu memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi diantara para anggotanya. Mengingat perizinan adalah salah satu elemen yang penting, maka dari itu dianggap perlu disederhanakan demi meningkatkan partisipasi dan mendorong ekspansi pasar dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada tanggal 20 September kemarin, Kementerian Keuangan mengeluarkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN. PMK ini mengatur beberapa poin perubahan diantaranya:

Baca Juga : Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Barang Impor

  1. Perubahan mekanisme ROO;
    Pasal 3

    1. Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
      1. kriteria asal barang (origin criteria);
      2. kriteria pengiriman ( consignment criteria); dan
      3. ketentuan prosedural (procedural provisions).
    2. Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  2. Implementasi Deklarasi Asal Barang dalam skema ASEAN Wide Self Certification (AWSC) yang menggantikan implementasi Invoice Declaration dalam skema MoU 2nd SCPP; dan
  3. Surat Keterangan Asal (SKA) Form D dengan format yang baru yang lebih sederhana.

Ketentuan dalam PMK ini berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sejak berlakunya PMK ini. Selain itu, ditetapkan pula ketentuan transisi sesuai kesepakatan negara Anggota ASEAN, diantaranya:

  1. Invoice Declaration yang diterbitkan sebelum berlakunya PMK ini, masih tetap berlaku dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perdagangan Barang dan MoU 2nd SCPP, dan
  2. SKA Form D dengan format lama dapat diterbitkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 dan tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perdagangan Barang.

BPLawyers akan terus memberikan update regulasi ataupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak pada pengusaha. Jika Anda membutuhkan asistensi dalam melakukan pembuatan perjanjian dan review perjanjian dalam melakukan kerjasama, Anda dapat menghubungi kami di 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id.

 

Author : Olivia Nabila

Baca Juga : Pemerintah Memberikan Fasilitas Kemudahan Barang Impor Untuk Penanganan Covid-19

Leave a Comment