Skip to content
Simak Kewajiban Perusahaan dalam Pengungkapan Informasi Berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Simak Kewajiban Perusahaan dalam Pengungkapan Informasi Berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Simak Kewajiban Perusahaan dalam Pengungkapan Informasi Berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Walau belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai Good Corporate Governance, namun prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sudah diatur dalam berbagai aturan hukum terkait dunia usaha.

Selain aspek-aspek hukum perusahaan, Pelaku Usaha juga perlu untuk memahami dan memenuhi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Good Corporate Governance adalah Cara internal yang digunakan perusahaan untuk dalam operasional kegiatannya yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang digunakan untuk menetapkan tujuan perusahaan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut serta memantau kinerja yang telah ditentukan.

Salah satu prinsip utama dalam Good Corporate Governance adalah prinsip Transparansi. Prinsip transparansi adalah kerangka tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan pada semua hal material yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, struktur tata kelola, kinerja dan kepemilikan.

Dengan adanya prinsip tersebut, Perusahaan diharapkan dapat melakukan pengungkapan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Aturan hukum yang secara menyeluruh mengatur mengenai Good Corporate Governance memang belum ada, namun prinsip-prinsip Good Corporate Governance sendiri banyak dimasukkan dalam aturan hukum terkait Perusahaan dan dunia usaha. Namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007) disebutkan bahwa penanam modal wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam Artikel kali ini, akan fokus membahas hal dan informasi apa saja yang wajib untuk Perusahaan ungkap (disclose) ke publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap Good Corporate Governance yang mana kewajiban tersebut diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Pengungkapan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar adalah sumber informasi penting bagi pemegang saham dan calon investor. Dokumen Anggaran Dasar yang asli, serta semua amandemennya, harus disimpan di kantor terdaftar perusahaan. Pemegang saham perusahaan berhak untuk memeriksa dan menyalin Anggaran Dasar dan amandemennya.

Register perusahaan harus terbuka untuk umum. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menerbitkan Akta Pendirian. Kemudian, Menkumham mengumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia berupa:

  1. Akta Pendirian Perusahaan bersama dengan SK Menkumham;
  2. Akta Perubahan Perusahaan bersama dengan Keputusan Menkumham;
  3.  Akta Perubahan pemberitahuan Anggaran dasar yang telah diterima Menkumham.

Pengumuman tersebut di atas harus dilakukan oleh Menkumham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pengungkapan Laporan Keuangan dan Operasional

Informasi tentang hasil keuangan, kinerja, situasi dan operasi perusahaan sangat penting bagi pemegang saham, calon investor, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Pasal 66 UUPT, Laporan keuangan tahunan Perusahaan harus diaudit oleh firma audit independen dan memenuhi syarat. Laporan keuangan tahunan yang diaudit harus diserahkan untuk mendapatkan persetujuan RUPS.

Berdasarkan Pasal 68 UUPT, Perusahaan yang wajib menyerahkan Laporan Keuangannya untuk diaudit oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

  1. Kegiatan usaha Perusahaan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
  2. Perusahaan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
  3. Perusahaan merupakan Perseroan Terbuka;
  4. Perusahaan merupakan persero;
  5. Perusahaan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan dalam pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

  1. Neraca yang memberikan gambaran tentang aset, modal, dan kewajiban keuangan Perusahaan;
  2. Laporan laba rugi yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan;
  3. Laporan arus kas yang menggambarkan sumber dan penggunaan kas perusahaan;
  4. Catatan atas laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan Data Penerima Manfaat (Beneficial Ownership)

Kewajiban perusahaan untuk mengungkap data penerima manfaat diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018).

Dalam Pasal 4 Perpres 13/2018 disebutkan Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

  1. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
  2. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar;
  3. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
  4. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
  5. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
  6. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
  7.  merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Adapun kewajiban untuk mengungkapkan informasi data penerima manfaat diatur dalam Pasal 14 Perpres 13/2018 sebagaimana disebutkan bahwa menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum.

Baca Juga : Kewajiban Perusahaan terhadap Keterbukaan Informasi Beneficial Ownership

Kewajiban Menyampaikan LKPM

Laporan kegiatan penanam modal (LKPM) yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Kewajiban Perusahaan untuk mengungkapkan penyampaian LKPM diatur dalam Pasal 15 UU 25/2007 yang menyebutkan bahwa Perusahaan wajib membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pengungkapan Kondisi Ketenagakerjaan

Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara langsung terkait kewajiban perusahaan untuk melaporkan hak-hak yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti di negara lain. Namun, untuk pelaporan kondisi ketenagakerjaan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (UU 7/1981). Ketentuan tersebut mewajibkan Pelaku Usaha atau pengurus untuk melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan di Perusahaan.

Adapun hal-hal yang wajib dilaporkan antara lain:

  1. Data tenaga kerja;
  2. Fasilitas yang tersedia di Perusahaan;
  3. Hubungan ketenagakerjaan;
  4. Perlindungan tenaga kerja; dan
  5. Kesempatan kerja.

Apabila Perusahaan tidak menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 10 ayat (1) UU 7/1981, yakni pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Selain denda, tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan WLK juga akan berakibat perusahaan tidak dapat mengurus izin ketenagakerjaan yang dibutuhkan misalnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Jangan sampai perusahaan anda lalai memenuhi Kewajiban Perusahaan dalam Pengungkapan Informasi penting di atas. BP Lawyers dapat membantu anda melakukan pelaporan kewajiban terkait, advis mengenai kewajiban pengungkapan informasi Perusahaan dan pemenuhan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Silahkan hubungi kami melalui 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id

 

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

Baca Juga :  Dari Sudut Good Corporate Governance, Aturan CSR Untuk Swasta Dinilai Kurang Tepat

Leave a Comment