Skip to content
Hindari Pencabutan Izin Usaha, Pelaku Usaha Harus Melakukan Pemenuhan Komitmen Dalam Izin Komersial Atau Operasional

Hindari Pencabutan Izin Usaha, Pelaku Usaha Harus Melakukan Pemenuhan Komitmen Dalam Izin Komersial Atau Operasional

Hindari Pencabutan Izin Usaha, Pelaku Usaha Harus Melakukan Pemenuhan Komitmen Dalam Izin Komersial Atau Operasional

“Lembaga OSS juga dapat membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dalam izin komersial atau operasional”

Pelaku usaha tidak hanya wajib memiliki izin usaha saja, dalam bidang usaha tertentu pelaku usaha juga wajib memiliki izin komersial atau operasional. Kedua izin tersebut ditujukan kepada pelaku usaha agar pelaku usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional. Izin operasional atau komersial berlaku efektif jika pelaku usaha memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Izin komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen sesuai bidang usaha yang dijalankan agar produk barang atau jasa memiliki standar, sertifikat, dan/atau lisensi untuk diproduksi atau diperdagangkan di Indonesia.

Dengan adanya pemenuhan komitmen izin operasional atau komitmen diharapkan pelaku usaha mampu untuk menyesuaikan standar produksi yang telah ditetapkan oleh Institusi terkait agar produk tersebut dapat diawasi dan mampu bersaing. Misalnya, apabila bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha di bidang konstruksi pertambangan maka pelaku usaha harus memiliki izin operasional atau komersial yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Izin operasional atau komersial tersebut dapat berlaku efektif apabila pelaku usaha memenuhi komitmen dalam hal ini adalah izin Usaha Jasa Pertambangan.

Meskipun izin operasional atau komersial diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam melakukan pemenuhan komitmen harus berhubungan dengan institusi terkait sesuai bidang yang dijalankan. Dapat diartikan izin operasional dan komitmen tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pemenuhan komitmen dari institusi terkait sesuai bidang usaha yang dijalankan. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota, difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha adalah adanya sanksi apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen dalam menjalankan usahanya. Sanksi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur bidang usaha tertentu. Misalnya perusahaan di bidang perdagangan impor kosmetik maka pelaku usaha dapat dikenakan oleh sanksi pidana apabila tidak memiliki izin edar kosmetik, izin edar tersebut merupakan salah satu pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin komersial dan operasional.

Hal – hal lain juga harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana ditentukan oleh Lembaga OSS. Beberapa hal itu termasuk pendaftaran barang atau jasa serta pendaftaran kepabeanan dan perpajakan. Dengan kata lain, segala hal terkait izin operasional atau izin komersil telah diatur hingga detail dalam sistem OSS. Pelaku usaha hanya tinggal mengikuti aturan ini sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian dari sisi legalitas dan kepastian berusaha.

Baca Juga : Kupas Tuntas Izin Terbaru Pendirian Kantor Perwakilan Konstruksi dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia

Lembaga OSS juga dapat membatalkan Izin Usaha yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen dalam izin komersial atau operasional.

Prosedur Mendapatkan Izin Operasional

Lembaga OSS terhubung dengan seluruh kementerian/lembaga, Pemda, dan BKPM. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional. Sementara itu, Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui sistem OSS. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya. 

Untuk pelaksanaan pendaftaran pada sistem OSS sesuai:

  1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan;
  2. Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha  dan izin komersial atau operasional;
  3. Pelaku usaha mengurus komitmen izin operasional dan komersial ke Institusi yang berhubungan atau yang mengeluarkan komitmen sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan;
  4. Izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan   ketentuan peraturan  perundang-undangan.

Menjalankan bisnis dengan mendapatkan izin adalah suatu kebutuhan primer, dengan memiliki izin berarti pelaku usaha telah menerapkan upaya taat hukum. Dengan demikian maka pelaku usaha mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan aman dalam menjalankan usahanya.

Author : Mohammad Toha Hasan

Jika Anda membutuhkan konsultasi untuk mendapatkan izin operasional/komersial ataupun pengurusan izin operasional/komersial silahkan hubungi BP Lawyers melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.

Baca Juga : Pedagang Online Wajib Memiliki Izin Usaha Simak Aturan Lengkapnya

Leave a Comment