Skip to content
Perusahaan Memerlukan Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan TKA pada masa Pandemi Covid 19 dan New Normal

Perusahaan Memerlukan Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan TKA pada masa Pandemi Covid 19 dan New Normal

Perusahaan Memerlukan Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan TKA pada masa Pandemi Covid 19 dan New Normal

Pada awal masa terjadinya Pandemi Covid 19 di Indonesia, pemerintah seketika menerapkan larangan lalu lintas orang asing termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Permenkumham 11/2020). Peraturan tersebut melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan beberapa pengecualian. 

Dalam Permenkumham 11/2020, WNA yang dikecualikan untuk masuk ke Indonesia selama masa Pandemi Covid 19 adalah:

  1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
  2. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
  3. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
  5. Awak alat angkut; dan
  6. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Sejak awal April diterapkan, peraturan pelarangan WNA tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena ditundanya banyak proyek-proyek penting yang memerlukan bantuan tenaga ahli asing. Setelah 3 bulan larangan orang asing memasuki wilayah Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama-sama membuat kesepakatan terkait prosedur mendatangkan TKA pada masa Pandemi Covid 19. 

BKPM, Kemenaker, dan Kemenkumham bersama-sama membuat Kesepakatan Dukungan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada masa Pandemi Covid 19. Kesepakatan tersebut merumuskan prosedur dan persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh Perusahaan apabila ingin mendatangkan TKA pada masa Pandemi Covid 19. Syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan adalah memiliki Rekomendasi Tertulis dari BKPM. Berikut adalah hal-hal penting yang perlu diketahui terkait Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan TKA.

Diperlukan untuk Pengurusan Semua Dokumen Izin TKA

Rekomendasi BKPM diperlukan sejak tahap awal pengurusan Izin TKA, yakni RPTKA. Hingga tahap akhir saat WNA akan memasuki Indonesia. Surat Rekomendasi ini akan memberi tembusan kepada instansi-instansi terkait agar memberi persetujuan dan izin terhadap Perusahaan untuk mendatangkan TKA. Instansi-instansi tersebut adalah Dirjen Binapenta Kemenaker, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Direktur Izin Tinggal dan Direktur Pengawasan Penindakan Kemigrasian serta Direktur Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker.

Berlaku untuk TKA Pemegang Visa dan Kitas Pekerja

Rekomendasi BKPM diperlukan bukan hanya untuk mendatangkan TKA saja, namun bagi orang asing yang akan masuk ke Indonesia dengan tujuan pembicaraan bisnis dengan menggunakan Visa Bisnis, maka Perusahaan di Indonesia yang menjaminnya atau mengundangnya terlebih dahulu harus memiliki Rekomendasi dari BKPM.

Tidak ada Batas Minimal dan Batas Maksimal Jumlah WNA yang akan Didatangkan

Surat Rekomendasi BKPM diwajibkan untuk semua Perusahaan yang akan mendatangkan TKA berapapun jumlah TKA yang akan didatangkan. Namun, apabila jumlah TKA yang akan didatangkan lebih dari 500 orang, maka melalui rekomendasi ini BKPM akan memberi Surat Pemberitahuan ke DPMPTSP dan tembusan Ke Kemnaker dan Dirjen Imigrasi.

Syarat dan Cara Pengajuan

Proses pengajuan Rekomendasi BKPM dilakukan secara tertulis kepada Kepala BKPM yang nantinya akan diproses oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Dalam menyusun dokumen pengajuan, Perusahaan harus menyebutkan secara detil alasan penggunaan TKA dan nilai investasi proyek yang akan mempekerjakan TKA tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan Rekomendasi BKPM adalah mengikuti persyaratan dokumen pengajuan Rekomendasi Vitas Investor yang tercantum dalam Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2019.

Baca Juga : Prosedur Memperoleh Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing

Jangka Waktu Pengajuan dan Alasan Penolakan

Pengumuman BKPM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Alur Pengajuan Penerbitan Dukungan Kunjungan Perwakilan Perusahaan PMA dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli pada masa Covid 19 tidak menyebutkan mengenai jangka waktu pengajuan Rekomendasi tersebut. Sehingga perusahaan harus proaktif melakukan follow up terhadap pengajuan yang sudah dikirimkan. Selain itu, disebutkan bahwa pengajuan tidak selalu diterima dan bisa jadi ditolak. Adapun alasan penolakan akan disampaikan kepada contact person Perusahaan agar dapat mengajukan kembali dengan dokumen yang sudah dilengkapi.

Kesimpulan

Perusahaan dapat kembali mulai mendatangkan TKA dan WNA ke Indonesia dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari BKPM. Selain itu Perusahaan harus tetap memperhatikan update peraturan terkait kebijakan lalu lintas orang asing mengingat peraturan dan kebijakan selama pandemi Covid 19 sangat cepat mengalami perubahan.

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

 

Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai perizinan silahkan hubungi Kami di ask@bplawyers.co.id atau 082101231235

Leave a Comment