Skip to content
5 Kebijakan OJK di Sektor Jasa Keuangan Guna Antisipasi Dampak Covid-19

5 Kebijakan OJK di Sektor Jasa Keuangan Guna Antisipasi Dampak Covid-19

5 Kebijakan OJK di Sektor Jasa Keuangan Guna Antisipasi Dampak Covid-19

Kebijakan tersebut guna memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan Masyarakat

Penyebaran Corana Virus Disease 2019 (Covid 19) di Indonesia memberikan dampak ke berbagai sektor ekonomi. Setidaknya menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto dampak Covid-19 terhadap sektor ekenomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. Untuk mengantisipasi dampak Covid-19 tersebut, Otoritas Jasa keuangan (OJK) mengeluarkan stimulus keuangan untuk memberi ruang bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakat yang terkena dampak secara langsung.

Hingga 20 Maret 2020, OJK sudah mengeluarkan 5 Kebijakan, diantaranya :

  1. Kebijakan Restrukturisasi kredit/ Pembiayaan
    1. Perbankan
      • Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/ atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10 Miliyar.
      • Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/ pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.
      • Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur non- UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.
      • Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing- masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.
    2. Industri Keuangan Non- Bank
      • Penundaan pembayaran untuk pembiayaan yang berkaitan dengan skema channeling dan joint financing yang berkaitan dengan perbankan.
      • Metode executing antara perusahaan pembiayan yang mendapat kredit dari perbankan, akan dilakukan dengan mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK No 11/POJK.03/2020.
  2. Penyampaian Laporan Rutin Perbankan
    Batas waktu penyampaian laporan rutin perbankan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang- undangan di sektor perbankan. Adapaun laporan yang dimaksud:

    1. Laporan publikasi tahunan posisi 31 Desember 2019.
    2. Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2019.
    3. Laporan pelaksanaan tata kelola posisi 31 Desember 2019.
    4. Laporan keuangan publikasi triwulan posisi 31 Desember 2019.
    5. Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

    Selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia, kewajiban penyampaian laporan rutin selain sebagaimana yang dimaksud diatas yang disampaikan kepada OJK dan/atau diumumkan kepada masyarakat, diperpanjang 14 hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian dan/atau pengumuman atau publikasi laporan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor perbankan.

  3. Pembelian Kembali (Buyback) Saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar Berfluktuasi secara Signifikan
    Pembelian Kembali (Buyback) saham dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Sedangkan jumlah saham yang dapat dibeli kembali dapat lebih dari 10% dari modal disetor dan paling banyak 20% dari modal disetor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar 7.5% dari modal disetor.
  4. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Modal
    1. Perubahan batasan Auto-rejection dan penyesuaian mekanisme Pra-opening pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.
    2. Pelarangan Transaksi Short Selling bagi semua Anggota Bursa dimulai 2 maret 2020 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh OJK.
    3. Pelaksanaan Trading halt selama 30 menit dalam hal IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 5%.
    4. Penyesuaian oleh KPEI, atas nilai haircut dan perhitungan risiko (risk charge) dalam rangka perhitungan collateral dan MKBD bagi saham- saham LQ45, dalam rangka stimulus pasar.
    5. Kebijakan bagi BEI untuk tidak melakukan review atas efek margin dalam Daftar Efek Margin (DEM) bulanan dan penggunaan DEM periode sebelumnya untuk penerbitan DEM berikutnya.
  5. Relaksasi Penyampaian Laporan Berkala dan Penyelenggaraan RUPS oleh Emiten dan Perusahaan Publik
    • Batas waktu penyampaian laporan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal. Adapun laporan yang dimaksud adalah :
      1. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik.
      2. Laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
      3. Laporan Keuangan Tahunan bagi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Pendanaan Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Dana, Investasi Real Estate, Kontrak Investasi Efek Beragun Aset, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi, Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Insfrastuktur, dan Perusahaan Pemeringkat Efek.
    • Batas waktu penyelenggaraan RUPS Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan.
    • Penyelenggara RUPS oleh Perusahaan Terbuka dapat dilakukan dengan mekanisme pemberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI) dan pelaksanaan RUPS dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan RUPS.
    • Penyelenggara RUPS dengan menggunakan sistem e-RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang akan segera ditetapkan oleh KSEI.
    • Dengan dikeluarkannya ketentuan ini, maka :
      1. Pelaksanaan RUPS Tahunan yang seharusnya dilakukan paling lambat 30 Juni dibuat menjadi 31 Agustus 2020.
      2. Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020.
      3. Penyampaian Laporan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020.
      4. Penggunaan mekanisme Electronic Proxy untuk RUPS melalui sistem e-RUPS yang disiapkan oleh PT KSEI. Dengan Eletronic Proxy, maka pemegang saham tidak perlu hadir (menghindari kerumunan) dan cukup diwakili oleh proxy-nya.

Author : Hasyry Agustin

Baca Juga : Mengenal Jenis-Jenis Financial Technology

Leave a Comment