Berikut ini merupakan ulasan mengenai Syarat & Prosedur Pendirian PT PMA Terbaru.

 

Penanaman modal kini ditempatkan sebagai pilar perekonomian. Sesuai dengan namanya, penanaman modal adalah kegiatan menanam modal di Indonesia. PMA menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sayangnya banyak investor asing yang kurang memahami mengenai proses pendirian PT PMA di Indonesia, salah satunya ialah pemahaman mengenai minimal modal yaitu Rp10M untuk berapapun KBLI-nya. Padahal modal minimal Rp10M ialah hanya untuk satu KBLI. Lalu apa saja yang harus diketahui oleh investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia? Dan bagaimana prosedur pendirian PT PMA di Indonesia?

Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi pada awal Oktober 2020 lalu mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptakerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker mengubah beberapa ketentuan dari UUPM, salah satunya yang diatur dalam Pasal 12 UUPM, sehingga bidang usaha yang tertutup bagi kegiatan penanaman modal menjadi sebagai berikut:

No. UU Penanaman Modal UU Ciptakerja
1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

  1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang- undang.
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal:

  1. Budi budi daya dan industri narkotika golongan I; 
  2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; 
  3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; 
  4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death corat) dari alam; 
  5. industri pembuatan senjata kimia; dan
  6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. 

 

UU Ciptaker memang memberikan kemudahan bagi pendirian PT Lokal, tetapi hal ini tidak berlaku bagi pendirian PT PMA. Terkait dengan modal yang dibutuhkan, dapat kita lihat dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Perka BKPM).

Dalam Pasal 6 ayat (2) Perka BKPM disebutkan:  

  1. Total nilai investasi lebih besar dari  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), diluar tanah dan bangunan per bidang usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit per lokasi proyek;
  2. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah); dan
  3. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Kemudian, juga terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu dicatat terkait total nilai investasi pada kegiatan usaha tertentu, yaitu:

  1. untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
  2. untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota;
  3. untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

 

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pendirian PT PMA

  1. Kenali Sektor bisnis perusahaan
    Memahami sektor bisnis perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum mendirikan PT PMA. Hal ini dikarenakan sektor bisnis memiliki pengaruh kepada opsi pendaftaran yang dapat dilakukan, ketentuan terkait Daftar Negatif Investasi, dan juga ketentuan-ketentuan sektoral lain yang berkaitan dengan jenis usaha yang bersangkutan.
  2. Ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI)
    DNI merupakan salah satu produk hukum yang diciptakan untuk membuat investor memiliki kejelasan pilihan terkait bidang usaha yang terdapat di Indonesia. Selain itu, DNI juga merupakan ketentuan PMA yang membedakannya dengan PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Terkait dengan DNI Pemerintah membagi bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal menjadi 3, diantaranya:

      1. Bidang usaha yang terbuka
        Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.  Dalam bidang usaha ini dimungkinkan kepemilikan saham 100% oleh asing. Contoh: restoran
      2. Bidang usaha yang tertutup
        Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Contoh: industri minuman mengandung alkohol
      3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
        Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Contoh: industri minyak kelapa sawit.Pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Hal ini ditentukan melalui ketentuan daftar negatif investasi yang dituangkan dalam Perpres 44/2016 bahwa dalam sektor-sektor usaha tertentu terdapat batasan persentase kepemilikan modal yang dapat dimiliki asing.
  3. Pendirian berdasarkan hukum Indonesia
    Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
  4. Kejelasan kewarganegaraan pendiri
    Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation
  5. Struktur organisasi
    Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa dalam suatu perseroan terbatas minimal terdapat seorang Direksi, seorang Komisaris, dan dua Pemegang Saham.
  6. Tidak boleh memberikan keterangan atau data palsu
    Berdasarkan Pasal 64 Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 (Perka BKPM 6/2018), dalam melakukan pendirian suatu PT PMA, pimpinan perusahaan dan/atau kuasanya dilarang memberikan keterangan dan/atau data palsu.
  7. Larangan membuat perjanjian kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain
    Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Perka BKPM 6/2018, Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.Lalu, bagaimana proses pendiriannya? 

    Pastikan perusahaan Anda telah memiliki kelengkapan pendirian PT pada umumnya, seperti:

    1. Akta pendirian PT
    2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum PT
    3. Memiliki NPWP Perusahaan
    1. Untuk dapat mendirikan PT PMA, perusahaan Anda wajib memenuhi persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal, yakni:
      1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir;
      2. memiliki total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan;
      3. memiliki nilai modal ditempatkan yang sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp 2,5 miliar.Mengenai persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham, dan untuk masing-masing pemegang saham, kepemilikan sahamnya paling sedikit Rp 10 juta.
    1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya yang dapat diajukan dengan sistem Online Single Submission (OSS) atau BKPM sesuai dengan sektor bisnis perusahaanNIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai:
      1.   Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
      2.   Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
      3. Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau imporBagaimana prosedur menggunakan OSS?

        1. Membuat user-ID 
        2. Melakukan log-in ke dalam sistem OSS dengan menggunakan user-ID
        3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
        4. Terkhusus untuk usaha baru, melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya.
           

          Apa yang perlu diketahui sebelum mengakses OSS?

        1. Ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 44 tahun 2016.
        2. Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2012.Bagaimana ketentuan mengenai aktivasi perizinannya?
          Mengenai aktivasi perizinan, seluruh perizinan yang telah diterbitkan oleh OSS hanya akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan seperti PNBP, retribusi atau lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
  1. Lokasi kegiatan berusaha harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah setempat.
    Namun dalam hal perusahaan berlokasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), ketentuan tentang bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak berlaku, kecuali bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi serta bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal.
  1. Melengkapi perizinan khusus lainnya yang dibutuhkan kepada kementerian/instansi terkait, yang bersangkutan dengan sektor perusahaan.
  2. Dalam hal perusahaan yang telah memiliki izin prinsip, izin investasi, pendaftaran penanaman modal, atau izin usaha, yang masih berlaku, permohonan layanan perizinan lain yang diperlukan harus mencantumkan NIB sebagai persyaratan.

Author : Sekar Ayu, Hasyry Agustin, Olivia Nabila

 

Membutuhkan asistensi dalam pendirian PT PMA? Hubungi kami di:

Hotline : +62 821-1234-1235

Email : ask@bplawyers.co.id