Tarif Buka Blokir AHU

Tarif Buka Blokir AHU Akibat Telat Lapor Tahunan PT

20 August, 2026

“Jangan biarkan aksi korporasi terhenti. Pahami mekanisme sanksi, batas waktu, dan rincian tarif buka blokir AHU akibat telat unggah Laporan Tahunan PT.”

Perseroan Terbatas yang terlambat menyampaikan persetujuan Laporan Tahunan menghadapi risiko pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum. Konsekuensi tersebut berlaku setelah perseroan mengabaikan teguran tertulis dari Kementerian Hukum.

Kewajiban RUPS Tahunan sebenarnya telah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT). Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 kemudian mengatur pelaporan hasil persetujuan Laporan Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Peraturan tersebut juga memperkenalkan sanksi pemblokiran akses.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum (PP 30/2026) selanjutnya menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemberitahuan persetujuan Laporan Tahunan. PP tersebut juga mengatur tarif permohonan pembukaan blokir. Ketentuan tarif mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Baca juga: Awas RUPS Ilegal! Cek Syarat Wajib Audit Laporan Keuangan PT

Sanksi Blokir SABH dan Mekanisme Penegakan

Proses eksekusi sanksi administratif ini dirancang untuk berlangsung cepat. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Permenkum 49/2025, apabila perseroan mengabaikan tenggat waktu pelaporan RUPS Tahunan, sistem akan menembakkan notifikasi teguran tertulis (via portal SABH atau email resmi).

Jika teguran tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari, akses SABH perseroan akan otomatis diblokir.

Pemblokiran ini memang tidak menghapus status entitas badan hukum perseroan Anda. Namun, efek dominonya akan langsung melumpuhkan manuver bisnis dan aksi korporasi. Selama status SABH terblokir, perseroan Anda dipastikan tidak bisa melakukan:

  • Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
  • Peningkatan atau penurunan modal perseroan.
  • Perubahan Anggaran Dasar untuk pengembangan lini bisnis baru.

Dampaknya? Seluruh transaksi perbankan, pengajuan kredit korporasi, pencairan dana dari investor, hingga keikutsertaan dalam tender proyek besar akan tertahan karena perseroan tidak mampu menerbitkan dokumen legalitas terbaru.

Rincian Tarif Buka Blokir AHU Sesuai PP 30/2026

Untuk mengembalikan akses yang terblokir, pemerintah membebankan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang secara resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026. Merujuk pada PP 30/2026, negara secara tegas membedakan tarif antara perseroan yang tertib lapor dengan perseroan yang harus menebus sanksi pemblokiran:

Tarif Pelaporan Normal (Tepat Waktu):

  • Perseroan dengan kewajiban audit: Rp500.000
  • Perseroan tanpa kewajiban audit: Rp250.000

Tarif Permohonan Pemulihan / Buka Blokir:

  • Perseroan dengan kewajiban audit: Rp2.000.000
  • Perseroan tanpa kewajiban audit: Rp1.000.000

Harus dipahami oleh jajaran manajemen bahwa nominal jutaan rupiah di atas diklasifikasikan sebagai biaya layanan administrasi, bukan denda yang otomatis membuka gembok sistem setelah dibayar.

Baca juga: Syarat Aman Sistem AHU: Laporan & RUPS Tahunan PT

Membayar Tarif Bukanlah Obat Instan

Miskonsepsi terbesar di kalangan pelaku usaha adalah mengira bahwa transfer pembayaran PNBP akan langsung menyelesaikan masalah.

Faktanya, berdasarkan Pasal 19 dan 20 Permenkum 49/2025, membayar tarif buka blokir AHU hanyalah gerbang awal. Akses sistem perseroan baru akan dipulihkan setelah seluruh syarat material terpenuhi: Akta Notaris persetujuan RUPS Tahunan dan dokumen fisik Laporan Tahunan PT harus tetap diunggah dengan sempurna ke dalam sistem, lalu menunggu proses verifikasi silang (kroscek kelengkapan) yang dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU).

Kerugian sesungguhnya bagi perseroan bukanlah pada nominal Rp2.000.000 untuk PNBP, melainkan pada hilangnya waktu dan momentum bisnis selama proses permohonan buka blokir ini tertahan di birokrasi.

Audit Status Kepatuhan Laporan Tahunan Perseroan Anda

Kepatuhan administratif adalah benteng pertahanan pertama dalam mengamankan kelancaran operasional perseroan. Jangan biarkan kelalaian pelaporan RUPS Tahunan menghancurkan momentum aksi korporasi dan kredibilitas perseroan Anda di mata mitra perbankan maupun investor.

Pastikan Laporan Tahunan PT Anda telah disetujui, diaktakan, dan dilaporkan dengan presisi melalui SABH sebelum tenggat waktu kedaluwarsa.

Untuk pendampingan penyusunan Akta RUPS Tahunan, audit kepatuhan tata kelola perseroan, hingga mitigasi permohonan pembukaan blokir SABH secara cepat dan terstruktur, diskusikan langkah penyelesaian korporasi Anda bersama tim advokat korporasi BP Lawyers.

Hubungi kami melalui tombol di bawah ini.

Penulis: Lita Paromita Siregar

Editor:  Arivigo Pranata

Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.