
Modal Disetor PT PMA Cukup Rp 2,5 Miliar: Apa Artinya bagi Investor Asing?
”Kebijakan Rp2,5 miliar untuk modal disetor PT PMA adalah langkah fasilitatif, lantas apa saja dampaknya bagi pelaku usaha?”
Pemerintah telah menyadari bahwa daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi pasar, tetapi juga oleh kemudahan berusaha dan kepastian hukum yang dirasakan oleh pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri.
Karena itu, berbagai reformasi regulasi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) hingga diterbitkannya Peraturan Menteri Investasi/Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online Single Submission) (Perka BKPM 5/2025).
Salah satu langkah yang paling menarik perhatian dunia usaha adalah kebijakan baru yang menurunkan ketentuan modal disetor minimum PT PMA dari semula Rp10 miliar menjadi hanya Rp2,5 miliar.
Dengan penyesuaian aturan modal disetor minimum ini, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor asing di sektor-sektor strategis yang selama ini membutuhkan dukungan modal dan teknologi, seperti industri manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, dan digitalisasi layanan publik.
Baca juga: Bisakah PT PMA Web Security Pakai Virtual Office untuk Lokasi Usaha?
Minimum Modal Disetor PT PMA Kini Rp 2,5 Miliar per PT.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (9) dan (10) Perka BKPM 5/2025, pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai minimum modal disetor bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) sebesar Rp2.5 miliar per perseroan terbatas.
Kebijakan ini merupakan langkah signifikan dalam memperluas akses investasi asing, terutama bagi investor yang berasal dari sektor menengah dan start-up teknologi. Sebelumnya, modal disetor minimum ditetapkan sebesar Rp10 miliar yang kerap dianggap terlalu tinggi dan menjadi penghalang bagi investor kecil-menengah.
Namun, penting digarisbawahi bahwa penurunan modal disetor ini tidak berarti penurunan standar kepatuhan. Modal disetor tetap harus benar-benar disetorkan ke rekening perusahaan, bukan hanya tercantum di akta pendirian (modal dasar).
Prinsip ini selaras dengan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UUPT), yang mewajibkan paling sedikit 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
Baca juga: Terjadi di Batam 12 Izin Perusahaan Asing (PT PMA) Terancam Dicabut, Ini Penyebabnya
Nilai Investasi Minimum Rp 10 Miliar Tetap Berlaku
Meskipun pemerintah menurunkan modal disetor minimum bagi PT PMA menjadi Rp2,5 miliar, kebijakan ini tidak mengubah ketentuan mengenai nilai investasi minimum yang tetap dipertahankan sebesar lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan untuk setiap kode KBLI 5 digit per lokasi proyek, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perka BKPM 5/2025.
Artinya, perusahaan PMA tetap dikategorikan sebagai usaha besar, meskipun modal awal yang harus disetorkan mengalami penyesuaian. Ketentuan ini menegaskan bahwa tujuan pemerintah bukan untuk mengubah klasifikasi usaha, tetapi untuk memberikan fleksibilitas dalam struktur permodalan tanpa mengurangi komitmen investasi riil yang diwajibkan.
Baca juga: Ketentuan Kewajiban Divestasi Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
Dampak Praktis bagi PMA
Perlu untuk diperhatikan bahwa ketentuan baru ini memperkenalkan kewajiban tambahan berupa penguncian modal disetor selama 12 bulan sejak penyetoran sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Perka BKPM 5/2025.
Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan, seperti pembelian aset tetap, pembayaran sewa kantor, atau biaya gaji. Tujuannya adalah memastikan bahwa modal yang disetor benar-benar berfungsi sebagai modal kerja dan bukan hanya formalitas administratif.
Untuk menjamin komitmen ini, perusahaan wajib mengisi pernyataan mandiri (self-declaration) melalui sistem OSS, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PerkaBKPM 5/2025. Pelanggaran terhadap komitmen ini dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) PerkaBKPM 5/2025.
Pelajari cara menghitung nilai investasi dan modal disetor agar bisnis Anda tetap memenuhi ambang batas Rp 10 miliar per KBLI melalui email ask@bplawyers.co.id
Penulis: Asharyanto
Editor: Arivigo Pranata
Artikel ini telah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh Partner BP Lawyers Counselors at Law.