Perusahaan Induk Dinyatakan Pailit, Bagaimana Nasib Anak Perusahaannya?

Perusahaan Induk Dinyatakan Pailit, Bagaimana Nasib Anak Perusahaannya?

Pembentukan suatu perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adapun dalam UUPT diatur bahwa baik individu atau badan hukum lain memiliki hak untuk dapat mendirikan suatu perusahaan dengan memiliki saham di dalamnya. Dalam hal suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain, maka dapat menciptakan hubungan perusahaan induk dan anak perusahaan. Cara untuk dapat mencapai hal ini dapat beragam, baik itu dari mendirikan perseroan semenjak awal, pemisahan usaha, pelaksanaan joint venture, hingga proses akuisisi. 

Sesuai dengan namanya, Perusahaan Induk memiliki kekuatan dalam mengatur anak usahanya sebab bertindak sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Namun, bagaimana dalam hal perusahaan induk mengalami kepailitan, apakah ada dampak langsung bagi anak perusahaannya? Bagaimana nasib dari anak perusahaan tersebut kedepannya?

Kepailitan Perusahaan Induk

Sebagaimana diketahui, perusahaan induk lazimnya memiliki aset yang ada pada anak perusahaan berupa kepemilikan saham dan/atau penyertaan utang internal bagi operasional anak perusahaan. Kepemilikan aset perusahaan induk pada anak perusahaan ini akan berdampak apabila terjadi perusahaan induk dinyatakan pailit. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) menyebutkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika kekayaan perusahaan induk memiliki korelasi langsung dengan anak perusahaan, maka ditemukan bahwa kepemilikan saham dan/atau penyertaan utang internal merupakan harta pailit sebagaimana diatur pada UU 37/2004. 

Selain itu, Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 menyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini memberikan konsekuensi bagi perusahaan induk yang dinyatakan pailit karena entitas tersebut tak lagi dapat mengutak-atik hartanya, sekalipun hal tersebut menjadi aset pada anak perusahaannya.

Akibat Hukum Kepailitan Perusahaan Induk Bagi Anak Perusahaan

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, akibat hukum yang dapat terjadi pada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk dan/atau terdapat penyertaan utang internal pada anak perusahaan akan diambil alih sebagai bagian dari harta debitor pailit. Nilai nominal kepemilikan saham tetap dihitung sebagai suatu harta debitor pailit dan begitu pula dengan penyertaan utang. Nantinya, hak dan kewajiban debitor pailit akan beralih kepada kurator yang mengurus dan membereskan setiap harta-harta yang dimiliki oleh debitor pailit. 

Meskipun demikian, jalannya kegiatan operasional oleh anak perusahaan tidak akan terganggu karena Perusahaan Induk dan anak perusahaan adalah dua entitas yang berdiri sendiri. Keduanya memiliki hubungan sebatas pada kepemilikan saham yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap entitas hukum tersebut dalam koridor UUPT. 

Salah satu perusahaan induk yang pernah mengalami kepailitan adalah PT Hanson International Tbk. (MYRX). Perusahaan ini dinyatakan pailit berdasarkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diumumkan pada 21 Agustus 2020. MYRX merupakan induk dari beberapa perusahaan lain, yaitu PT Binadaya Wiramaju, PT Mandiri Mega Jaya, dan PT De Petroleum International. Berdasarkan putusan pailit tersebut, kurator mulai melaksanakan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengurus kekayaan debitor pailit yang dapat diperhitungkan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan undang-undang. Bagi anak perusahaan MYRX,  tidak ada akibat hukum lain yang terjadi apabila aset yang dimiliki adalah murni aset perusahaan, bukan termasuk aset yang diberikan, dimiliki, atau didapatkan dari perusahaan induk.

Jika Anda membutuhkan konsultasi dan bantuan untuk berkonsultasi tentang Kepailitan dan PKPU, Anda dapat menghubungi BPLawyers melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.