Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik

Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik

Saat ini, kemajuan teknologi telah merubah sebagian besar aspek kehidupan manusia yang ada, mulai dari komunikasi hingga ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di ranah peradilan, salah satunya mediasi. 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik (“PERMA 3/2022”) dibentuk dengan melihat urgensi bahwa peradilan modern berbasis teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik. Oleh karena itu, PERMA 3/2022 mengatur tata cara pelaksanaan mediasi secara elektronik tersebut di pengadilan. 

Mediasi elektronik sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuan kegiatan mediasi ini akan dilakukan melalui ruang virtual mediasi elektronik. Pasal 2 ayat (1) PERMA 3/2022 menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik, yaitu sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau. Pelaksanaan mediasi elektronik dapat dilakukan di pengadilan jika para pihak menghendaki untuk melakukan proses tersebut. 

Sebagaimana biasanya, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik. Dalam hal terdapat persetujuan tertulis untuk pelaksanaan mediasi elektronik, panitera pengganti mencatatkan perkara ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik. Para Pihak menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. Selanjutnya, para pihak memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan. 

Nantinya Hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan Mediasi Elektronik serta memberitahukannya kepada Mediator melalui panitera pengganti. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa mediasi elektronik akan diselenggarakan di ruang virtual dan pembiayaan Aplikasi dalam hal penyediaan ruang virtual ditanggung oleh Para Pihak. Ruang virtual mediasi ini adalah tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan. 

Dalam hal memulai perkara, para pihak yang berperkara wajib terlebih dahulu menyampaikan resume perkara ke mediator secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Hal serupa juga terjadi jika para pihak tidak beracara secara elektronik tetapi memilih mediasi elektronik. Pasal 15 mengatur mengenai etika pertemuan mediasi yang setidaknya memuat:

  1. Kewajiban Para Pihak dan Mediator untuk mengikuti Mediasi Elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum;
  2. Kewajiban Para Pihak untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. Kewajiban Para Pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan Mediasi Elektronik; dan
  4. Kewajiban Para Pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan Mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasannya. 

Panggilan untuk melaksanakan mediasi elektronik juga dilakukan melalui sarana elektronik dengan disertai keterangan alamat ruang virtual mediasi elektronik yang akan digunakan untuk melakukan pertemuan. 

Pada akhirnya, mediator menyampaikan pernyataan mediasi berhasil atau tidak berhasil kepada majelis pemeriksa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jika berhasil mencapai perdamaian, penyusunan rancangan kesepakatan perdamaian dilakukan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator melalui sarana elektronik.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai sengketa dan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, Anda bisa menghubungi kami di ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.