Skip to content
Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Melakukan Likuidasi Perusahaan

Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Melakukan Likuidasi Perusahaan

Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Melakukan Likuidasi Perusahaan

Jika keputusan likuidasi berubah di tengah jalan dan proses likuidasi tidak bisa dihentikan, maka akan terjadi deadlock dan ketidakjelasan status perusahaan. Akhirnya, direksi dan pemegang saham akan memiliki beban berkelanjutan selama belum jelasnya status perseroan. 

Penting untuk diketahui oleh Pelaku Usaha bahwa pembubaran Perusahaan atau salah satunya dikenal dengan Likuidasi tidaklah semudah ketika mendirikan Perusahaan. Iklim bisnis di Indonesia yang belakangan ini sedang menurun disebabkan Pandemi Covid 19 menyebabkan Pelaku Usaha mulai memikirkan kemungkinan untuk menutup Perusahaan. Namun, seringkali kurang dipahami bahwa banyak pertimbangan yang penting untuk dipikirkan dan diketahui sebelum akhirnya memutuskan dilakukannya Likuidasi atas sebuah Perusahaan.

Ketika proses Likuidasi mulai dilakukan, maka Pelaku Usaha tidak bisa menghentikan prosesnya dan tiba-tiba membatalkan rencana Likuidasi yang mulai berjalan. Maka dari itu, penting untuk dipahami hal-hal apa saja yang patut dipertimbangkan dan diketahui sebelum melakukan Likuidasi.

 

  1. Alasan Melakukan Likuidasi

 

Ketentuan mengenai penutupan atau pembubaran Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 142 UUPT disebutkan bahwa Pembubaran Perusahaan terjadi karena:

  1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  3. berdasarkan penetapan pengadilan;
  4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  5. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  6. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Likuidasi merupakan Pembubaran Perusahaan yang berdasarkan Keputusan RUPS. Sebelum memutuskan untuk menutup Perusahan, hal pertama yang harus dipertimbangkan oleh Pelaku Usaha adalah alasan penting mengapa akhirnya Likuidasi dipilih.

Secara umum, terdapat beberapa alasan utama untuk dilakukan Likuidasi antara lain, Pelaku Usaha memang sudah tidak ingin melanjutkan kegiatan Perusahaan. Hal ini seringkali disebabkan karena adanya alasan ekonomi di mana kerugian yang diperoleh lebih banyak daripada keuntungan yang didapatkan. Alasan lain yang seringkali menjadi penyebab terjadinya Likuidasi adalah Pelaku Usaha ingin mengubah kegiatan bisnis yang dilakukan sehingga memutuskan untuk menonaktifkan Perusahaan dengan cara Likuidasi.

Baca Juga : Panduan Likuidasi Perusahaan Yang Harus Anda Tahu

Dengan demikian, sebelum dilakukannya Likuidasi, Pelaku Usaha harus memahami dengan baik alasan dan konsekuensi dari Pembubaran Perusahaan tersebut.

  1. Persetujuan dari Pemegang Saham

Dalam Pasal 89 UUPT disebutkan bahwa sahnya kuorum Keputusan RUPS dengan agenda Pembubaran Perusahaan adalah jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Meskipun UUPT mensyaratkan kuorum 3/4 suara, namun sebaiknya sebelum dilakukan proses Likuidasi, semua Pemegang Saham setuju. Hal ini untuk meminimalisir dan memitigasi risiko yang muncul di kemudian hari. Selain itu agar Pemegang Saham Minoritas juga terpenuhi haknya.

  1. Kewajiban-Kewajiban yang Mengikat Perusahaan

Setelah proses Likuidasi dilakukan, Perusahaan tidak boleh lagi untuk melakukan kegiatan apapun, sehingga penting untuk diketahui sebelum proses Likuidasi kewajiban-kewajiban apa saja yang mengikat Perusahaan. Kewajiban ini dapat timbul dari aturan hukum yang ada atau kewajiban dengan pihak lain atas adanya perjanjian. Hal ini menjadi penting untung dilakukan agar Perusahaan tidak melalaikan kewajibannya dengan pihak lain yang memicu terjadinya sengketa hukum.

Selain itu, terkadang terdapat kewajiban yang mana Perusahaan tidak menyadari adanya kewajiban tersebut. Khususnya kewajiban yang timbul dari Peraturan Perundang-Undangan. Misalnya salah satu kewajiban yang harus dilakukan Perusahaan sebelum melakukan Likuidasi adalah melakukan Pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) pada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.

  1. Kondisi Tenaga Kerja

Hal penting lainnya yang harus dipertimbangkan Perusahaan sebelum melakukan Likuidasi adalah kondisi tenaga kerja. Apabila Perusahaan masih memiliki banyak tenaga kerja yang aktif, maka penting untuk diperhatikan kebijakan dan langkah apa yang akan diambil agar hak-hak tenaga kerja terpenuhi. Apabila Perusahaan memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka ketentuan PHK dilakukan berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, apabila terdapat kesepakatan lain yang disetujui oleh tenaga kerja, maka hal tersebut dapat dilakukan selama memang telah disepakati dan tidak berpotensi timbulnya masalah di kemudian hari.

  1. Kondisi dan jumlah Aset yang Dimiliki

Salah satu hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh Perusahaan sebelum melakukan Likuidasi adalah mengenai kondisi aset yang dimiliki. Semua aset harus jelas pengalihannya sebelum Likuidasi dilakukan karena ketika Likuidasi telah selesai, semua operasional Perusahaan tidak boleh dijalankan lagi dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka Likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 UUPT.

Selain itu, Perusahaan memiliki kewajiban kepada seluruh krediturnya. Likuidasi tidak dapat berlanjut jika Perusahaan tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada seluruh krediturnya, mulai dari pajak, tagihan listrik dan air, pesangon karyawan dan lainnya. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan harus menempuh proses kepailitan terlebih dahulu. 

Kesimpulan

Sebelum memutuskan untuk dilakukannya Likuidasi, Pelaku Usaha harus benar-benar paham resiko dan masalah apa yang kemungkinan timbul di masa depan. Hal-hal yang dijelaskan di atas dapat menjadi dasar pertimbangan sebelum proses Likuidasi dilakukan.

Jika Anda membutuhkan advis dan bantuan dalam proses pelaksanaan Likuidasi, silahkan hubungi BP Lawyers melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235

 

Author: Bimo Prasetio/ Andi Akhirah Khairunnisa

Leave a Comment