Skip to content
Prosedur Pengesahan dan Pendaftaran PP atau PKB Secara Online

Prosedur Pengesahan dan Pendaftaran PP atau PKB Secara Online

Prosedur Pengesahan dan Pendaftaran PP atau PKB Secara Online

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi perusahaan yang ingin melakukan pengesahan dan pendaftaran PP atau PKB melalui website http://pppkb.kemnaker.go.id. Adapun pendaftaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di layanan wajib lapor. 

Berdasarkan Pasal 108 UU UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan (PP) bersifat wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Adapun tujuan dari dibuatnya PP dan PKB ialah mempertegas hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pengusaha maupun pekerja serta menjelaskan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan agar tidak terjadi permasalahan atau perselisihan di masa depan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi perusahaan yang hendak melakukan pengesahan PP dan pendaftaran PKB yaitu dengan cara daring di website.Pengesahan dan pendaftaran PP atau PKB dapat dilakukan secara daring sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk menciptakan layanan kerja yang cepat, murah, bersih, dan berkualitas. Dengan dibuatnya sistem daring ini, maka pengesahan dan pendaftaran akan memangkas waktu pelayanan yang berkepanjangan, membantu masyarakat agar tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi,  serta meminimalisir praktek percaloan. Dibuatnya sistem daring juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengesahan dan pendaftaran karena lebih mudah dilakukan.  Sementara itu, pendaftaran masih bisa dilakukan secara tatap muka di Kantor Dinas Ketenagakerjaan masing-masing daerah. Mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014.

Pengesahan PP diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (1) sampai (3) yang menyatakan bahwa pengesahan PP dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Direktur Jenderal sesuai wilayah perusahaan, dimana permohonan pengesahannya diajukan oleh perusahaan kepada pejabat yang dimaksud. Sedangkan pendaftaran PKB yang dilakukan secara online sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri juga dilakukan oleh Kepala SKPD atau Direktur Jenderal sesuai wilayah perusahaan. Selanjutnya, proses pengesahan PP dan pendaftaran PKB dilakukan melalui online system sesuai Pasal 33. 

Tata Cara Pendaftaran 

  1. Lakukan registrasi akun
    Sebelum Anda dapat melakukan pendaftaran PP dan PKB, Anda harus membuat akun terlebih dahulu di website http://pppkb.kemnaker.go.id. Hal yang harus Anda isi ialah username, password, nama perusahaan, email, alamat dan detail perusahaan. Setelah selesai mengisi data, klik submit. Apabila Anda sudah terdaftar, klik login.
  2. Lakukan registrasi permohonan PP atau PKB
    Setelah login, Anda tinggal mengisi dashboard permohonan PP atau PKB dengan melengkapi dokumen persyaratan yang diminta. Dokumen persyaratan yang diminta ialah berbentuk PDF. Pastikan sebelum registrasi Anda telah menyiapkan dokumen-dokumen berikut:

    1. Scan surat permohonan 
    2. Scan surat pernyataan saran Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB)
    3. Scan surat persetujuan pimpinan SP/SB untuk melakukan pengesahan
    4. Scan daftar cabang
    5. Scan BPJS dan pembayaran terakhir
    6. Scan surat tugas/kuasa
    7. Scan surat pernyataan struktur skala upah.
  3. Lakukan pengawasan terhadap status permohonan
    Setelah Anda mengisi dokumen persyaratan yang diminta, pastikan Anda melakukan pengawasan terhadap status permohonan Anda pada bagian Menu Permohonan. Pada Menu Permohonan, akan terlihat detail proses permohonan Anda yang terdiri dari Proses Verifikasi, Proses Penugasan, Proses Korektor, Proses Persetujuan Cetak, Proses Cetak, dan Proses Penyerahan SK. Anda juga dapat melihat file yang telah Anda unggah dan melakukan proses pengunggahan ulang apabila file yang Anda unggah salah. Anda juga bisa chatting dengan petugas korektor materi apabila Anda memiliki pertanyaan. Setelah SK sudah keluar, Anda baru bertemu dengan petugas Kemnaker.
  4. Isi Kelengkapan Perusahaan Anda
    Pada Menu Perlengkapan, isi data kelengkapan perusahaan dan klik save. Data kelengkapan perusahaan yang diminta ialah fasilitas perusahaan dan terkait jumlah pekerja di perusahaan.

Perlu dicatat bahwa pengesahan dan pendaftaran PP atau PKB berlaku bagi perusahaan yang terdaftar di layanan wajib lapor. Periksa daftar perusahaan wajib lapor di https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk melakukan pengesahan dan pendaftaran PP atau PKB, Kami bisa membantu Anda. Silahkan hubungi kami di ask@bplawyers.co.id atau 08212341235.

Oleh: Raissa Arlyn Manikam

Leave a Comment