Skip to content
Relaksasi Pembayaran Premi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha

Relaksasi Pembayaran Premi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha

Relaksasi Pembayaran Premi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengusaha

PP tersebut dikeluarkan mengingat pandemi Covid 19 berdampak pada perusahaan yang tidak dapat membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada akhir bulan lalu. PP tersebut  dibuat dengan pertimbangan bahwa Covid-19 merupakan bencana nonalam dengan status bencana nasional yang telah mengakibatkan meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda serta menimbulkan implikasi pada aspek ekonomi dan sosial. Hal tersebut berdampak luas di Indonesia, termasuk kepada perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan iuran pekerja atau buruh dalam membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca Juga : Serba-serbi Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Mengingat dampak luas Covid-19, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah yang berlaku sejak 1 September 2020 memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran premi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pelonggaran tersebut berupa hal-hal berikut:

 

  1. Pelonggaran batas waktu pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Iuran Jaminan Kematian (JKM), Iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan Iuran Jaminan Pensiun (JP) setiap bulan.
    Hal ini diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa batas waktu pembayaran iuran diundur menjadi tanggal 30 setiap bulannya, dimana sebelumnya batas waktu pembayaran ialah pada tanggal 15 bulan setiap bulannya. Apabila tanggal 30 merupakan hari libur, maka pembayaran dilakukan sebelum tanggal 30 setiap bulannya.
  2. Keringanan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM).
    Pasal 5 dan Pasal 9 menyatakan bahwa Keringanan Iuran JKK dan JKM diberikan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga Iuran JKK menjadi 1% (satu persen) dari Iuran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Iuran JKK

 

  • Bagi Peserta Penerima Upah.

 

Untuk ketentuan pembayaran Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah didasarkan pada tingkat risiko yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Perhatikan rinciannya:

Tingkat Risiko Iuran JKK (dalam %) Persentase Dari Upah Sebulan
Sangat rendah 1% x 0,24% 0,0024%
Rendah 1% x 0,54% 0,0054%
Sedang 1%x 0,89% 0,0089%
Tinggi 1%x 1,27% 0,0127%
Sangat tinggi 1%x1,74% 0,0174%

 

  • Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

 

Iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikali 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0174% (nol koma nol seratus tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.

Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi Iuran JKK (dalam %) % Dari Nilai Kontrak
Sampai dengan 100 juta rupiah 1% x 0,2 % 0,0021%
Di atas 100 juta rupiah 1% x 0,17% 0,0017%
Di atas 500 juta rupiah 1% x 0,13% 0,0013%
Di atas 1 Miliar Rupiah 1% x 0,11% 0,0011%
Di atas 5 Miliar Rupiah 1%x0,09% 0,0009%

Iuran JKM

 

  • Bagi Peserta Penerima Upah

 

Pasal 10 menentukan bahwa Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah yaitu sebesar 1% (satu persen) dikali 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0030% (nol koma nol nol tiga puluh persen) dari Upah sebulan.

 

  • Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

 

Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah diatur dalam Pasal 11 yaitu sebesar 1% (satu persen) dikali Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp68,00 (enam puluh delapan rupiah) setiap bulan.

Dalam hal Iuran didasarkan atas Upah Pekerja diketahui, maka besarnya Iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja sektor usaha jasa konstruksi, Iuran ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dikali 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan sehingga menjadi 0,0030% (nol koma nol nol tiga puluh persen) dari Upah sebulan.

Dalam hal komponen Upah Pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya Iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi Iuran JKM (dalam %) % Dari Nilai Kontrak
Sampai dengan 100 juta rupiah 1% x 0,03% 0,0003%
Di atas 100 juta rupiah 1% X 0,02% 0,0002%
Di atas 500 juta rupiah 1% X 0,02% 0,0002%
Di atas 1 Miliar Rupiah 1% X 0,01% 0,0001%
Di atas 5 Miliar Rupiah 1% X 0,01% 0,0001%

 

  • Penundaan pembayaran sebagian Iuran Jaminan Pensiun (JP).

 

Pembayaran sebagian Iuran JP ialah sebesar 1% (satu persen) dari Upah Pekerja dan sebagian Iuran JP sisanya yaitu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari Iuran JP diberikan penundaan pembayaran yang pelunasannya sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2). 

Adapun penundaan pembayaran dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap bulan keterlambatan.

BPLawyers akan terus memberikan informasi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama masa pandemi Covid-19 yang berdampak bagi pelaku usaha. Jika Anda membutuhkan konsultasi mengenai penerapan kebijakan tersebut, Anda dapat menghubungi Kami di ask@bplawyers.co.id atau telepon di 082112341235.

 

Author: Raissa Arlyn Manikam

Leave a Comment