Skip to content
Penting Diketahui Ketentuan Private Placement Perusahaan Terbuka dan Wewenang OJK dalam RUPS Private Placement

Penting Diketahui Ketentuan Private Placement Perusahaan Terbuka dan Wewenang OJK dalam RUPS Private Placement

Penting Diketahui Ketentuan Private Placement Perusahaan Terbuka dan Wewenang OJK dalam RUPS Private Placement

Private Placement juga dapat dilakukan dengan alasan selain memperbaiki kondisi keuangan.

Pada penghujung bulan Agustus 2020 ramai diberitakan mengenai gugatan yang diajukan PT Bosowa Corporindo (Bosowa) terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Pihak Bosowa berargumen bahwa OJK telah melanggar hak-hak yang dimilikinya sebagai Pemegang Saham di PT Bank Bukopin. Disebutkan bahwa OJK meminta pihak lain yakni technical assistance untuk mewakili Bosowa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Bukopin dengan agenda penambahan modal PT Bank Bukopin Tbk oleh perusahaan industri keuangan asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank. Hal tersebut menyebabkan Bosowa kehilangan hak suaranya dan menjadi dasar dari gugatan yang diajukan.

Secara hukum, aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank Bukopin tersebut dikenal dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau disebut juga sebagai Private Placement. Artikel ini akan membahas secara lengkap mengenai Private Placement dan wewenang OJK dalam RUPS Perusahaan Terbuka (PT Tbk) dengan agenda Private Placement.

Definisi Private Placement 

PMTHMETD atau Private Placement diatur dalam Peraturan OJK Nomor 38 /POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 38/2014). Dalam Pasal 1 Angka 2 POJK 38/2014 mendefinisikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Private Placement adalah hak membeli saham tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak lain.

Persyaratan Penambahan Modal PT Tbk melalui Private Placement

Private Placement yang dilakukan oleh suatu emiten adalah dalam rangka Penambahan Modal dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan Perusahaan. Private Placement juga dapat dilakukan dengan alasan selain memperbaiki kondisi keuangan. Apapun alasan utama Perusahaan melakukan Private Placement, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
  2. RUPS dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK yang mengatur mengenai RUPS. Saat ini ketentuan OJK yang berlaku terkait RUPS adalah POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020);
  3. Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
  4. Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
  5. Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Kewajiban Keterbukaan Informasi Pelaksanaan Private Placement

Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Private Placement wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit memuat:

  1. Alasan dan tujuan penambahan modal tanpa memberikan HMETD;
  2. Perkiraan periode pelaksanaan (jika ada);
  3. Rencana penggunaan dana hasil Private Placement (jika telah dapat ditentukan);
  4. Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan Terbuka sebelum dan sesudah Private Placement;
  5. Risiko atau dampak Private Placement kepada pemegang saham termasuk dilusi;
  6. Keterangan dalam bentuk tabel tentang rincian struktur modal saham sebelum dan sesudah Private Placement;
  7. Keterangan mengenai calon pemodal (jika ada) termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka.

Pengumuman terkait Private Placement tersebut wajib disampaikan melalui:

  1. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
  2. situs web Perusahaan Terbuka.

 

Ketentuan Pelaksanaan RUPS dengan Agenda Private Placement

Aturan pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka baru saja diperbarui pada bulan April 2020 yakni POJK 15/2020. Aturan tersebut mengatur RUPS PT Tbk secara menyeluruh termasuk RUPS Luar Biasa dengan Agenda Penambahan Modal Tanpa HMETD. Pelaksanaan RUPS PT Tbk prosesnya diawali dengan pemanggilan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau pemanggilan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Adapun syarat dilakukan pemanggilan RUPS adalah sebagai berikut:

  1.  dilakukan dengan itikad baik;
  2. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
  3. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  4. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan Pasal 12 POJK 15/2020, dalam menyelenggarakan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  2. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  3. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.

 

Peran dan Wewenang OJK dalam Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka

Hal utama yang membedakan pelaksanaan RUPS Perusahaan Tertutup dan Perusahaan Terbuka adalah adanya peran OJK dalam pelaksanaan RUPS PT Tbk. RUPS Luar Biasa yang dilakukan Bank Bukopin juga tidak lepas dari peran OJK hingga menyebabkan Bosowa merasa OJK telah melanggar hak-haknya sebagai Pemegang Saham dalam pelaksanaan RUPSLB.

Terkait kondisi tersebut, berikut adalah hal-hal yang perlu dipahami oleh Perusahaan Tbk mengenai peran dan wewenang OJK dalam Pelaksanaan RUPS Perusahaan Tbk.

Menentukan Waktu Pelaksanaan RUPS

Pasal 2 POJK 15/2020 menyebutkan bahwa pelaksanaan RUPS Tahunan Perusahaan Tbk dilaksanakan maksimal enam bulan setelah tahun buku terakhir. Namun, dalam kondisi tertentu, OJK dapat menetapkan batas waktu selain yang ditentukan tersebut. Pada Penjelasan Pasal 2 POJK 15/2020 disebutkan, yang dimaksud dengan kondisi tertentu antara lain kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.  

Menerima Pemberitahuan Mata Acara RUPS

Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 hari sebelum pengumuman rencana pelaksanaan RUPS dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Apabila terdapat perubahan mata acara rapat, maka perubahan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

Memerintahkan Tidak Dilakukannya Pemanggilan Ulang RUPS

Pasal 19 POJK 15/2020 menyebutkan bahwa Perusahaan Tbk wajib melakukan pemanggilan ulang apabila terdapat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS. Namun, pemanggilan ulang tersebut dapat tidak dilakukan apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perusahaan Terbuka atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

Menentukan Pihak Penyedia E-RUPS

E-RUPS Perusahaan Tbk pertama kali diatur sebagai wujud penyesuaian terhadap Pandemi Covid 19. E-RUPS dapat dilakukan oleh Perusahaan Tbk melalui penyedia E-RUPS. Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Menetapkan Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

Apabila kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Menerima Risalah RUPS

Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Apabila waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Kesimpulan

Private Placement dapat dilakukan oleh Perusahaan Terbuka melalui prosedur RUPS Luar Biasa. Ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan RUPS dengan agenda Private Placement kurang lebih sama dengan pelaksanaan RUPS pada umumnya, namun terdapat perbedaan signifikan yakni terkait dengan peran OJK. Pelaku Usaha khususnya Perusahaan Tbk, wajib memahami ketentuan penambahan modal dengan metode Private Placement dan pelaksanaan RUPSnya.

Kami dapat membantu Anda dalam memberikan advis terkait pelaksanaan peningkatan modal perusahaan, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta corporate action lainnya. Silakan hubungi kami melalui 082112341235 atau ask@bplawyers.co.id

 

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

Leave a Comment