Skip to content
PSBB Kembali Diperketat, Ini Isi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB Kembali Diperketat, Ini Isi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB Kembali Diperketat, Ini Isi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pembatasan sementara aktivitas bekerja di kantor dan pimpinan kantor diwajibkan untuk mengatur mekanisme work from home, membatasi jumlah orang yang hadir ke tempat kerja yaitu paling banyak 25% dalam waktu bersamaan dalam keadaan work from office.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dilaksanakan mulai Senin, 14 September 2020.

Adapun dari 28 Pasal yang ada dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, dilakukan perubahan-perubahan sebagai berikut:

  1. Pasal 8: Ayat (1) mewajibkan penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan serta orang tua untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan serta melaksanakan protokol kesehatan yang ada dengan tidak membiarkan anak didik melakukan aktivitas berkumpul.
  2. Pasal 9: Ayat (1) dan (2) mewajibkan dilakukannya pembatasan sementara aktivitas bekerja di kantor dan pimpinan kantor diwajibkan untuk mengatur mekanisme work from home, membatasi jumlah orang yang hadir ke tempat kerja yaitu paling banyak 25% dalam waktu bersamaan dalam keadaan work from office, serta memastikan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus covid-19, apabila salah satu pekerja terpapar virus maka aktivitas kerja wajib dihentikan selama minimal 3×24 jam (3 hari). Untuk Ayat (3) isinya sama dengan Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu wajib dilakukannya pembersihan lingkungan kerja, melakukan desinfeksi serta menutup akses bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
  3. Pasal 10: Ayat (1) menyebutkan pengecualian pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor untuk kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional serta Badan Usaha Milik Negara/ Daerah yang ikut serta dalam penanganan covid-19, termasuk pengecualian untuk pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu dan/atau kebutuhan sehari-hari serta organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial serta tetap wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada, sesuai ketentuan Ayat (2).
  4. Pasal 10: Secara lebih lanjut, dijelaskan dalam Ayat (3) bahwa khusus usaha penyediaan layanan makanan dan minuman wajib membatasi layanan sebatas pada take away serta memastikan jarak antrean terjaga sesuai standar yang ada (1 meter), memastikan kesehatan pengolahan makanan, melakukan pembersihan tempat, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, serta memastikan pekerja memakai atribut sarung tangan dan masker selama bekerja.
  5. Pasal 10: Pada Ayat (4), khusus diatur mengenai kewajiban kegiatan perhotelan yaitu agar penanggung jawab kegiatan perhotelan untuk menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi terkendali serta melaksanakan protokol kesehatan yang ada.
  6. Pasal 10: Pada Ayat (5), diatur mengenai kewajiban kegiatan konstruksi untuk membatasi aktivitas pekerja hanya pada kegiatan konstruksi yang sedang berjalan.
  7. Pasal 10: dalam Peraturan Gubernur ini diselipkan Pasal 10A yaitu mengenai kewajiban Pelaku Usaha untuk mematuhi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 selama pemberlakuan PSBB berlangsung.
  8. Pasal 11: Ayat (1) mewajibkan pembatasan jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas serta mematuhi protokol kesehatan yang ada, kecuali bagi yang berzona merah menurut Dinas Kesehatan maka harus melakukan penutupan sepanjang masa PSBB, sesuai yang diatur oleh Ayat (2), (3), dan (4). 
  9. Pasal 14: dilakukan perubahan pada Ayat (2), yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan sehari-hari ditambah dengan pusat perbelanjaan, dimana pada Peraturan Gubernur sebelumnya hanya terbatas pada penyediaan barang retail di pasar rakyat, toko swalayan (berjenis minimarket, supermarket, hypermarket), perkulakan dan toko, dan toko/warung kelontong.
  10. Pasal 18: bahwa dalam Ayat (2) ditambahkan angkutan perairan sebagai jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara pergerakan orang, dimana pada Peraturan Gubernur sebelumnya hanya terdiri dari 3 moda transportasi yaitu kendaraan bermotor pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan angkutan perkeretaapian.
  11. Pasal 20: diselipkan Pasal 20A yang mengatur mengenai penentuan dan pengelolaan lokasi isolasi terkendali.
  12. Pasal 26: Diselipkannya Pasal 26A yang mengatur mengenai Nomenklatur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap berlaku selama belum ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden.

Anies belum dapat memastikan secara pasti jangka waktu pemberlakuan PSBB ini karena harus disesuaikan dengan kecepatan penyebaran virus Covid-19. Anies menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan PSBB ini dalam waktu dua pekan ke depan.

BPLawyers akan terus memberikan update mengenai aturan dan kebijakan seputar Covid-19 baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atapun pemerintah pusat. Jika ada hal yang ingin Anda konsultasikan seputar penerapan kebijakan ini, silahkan hubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235

 

Author : Raissa Arlyn Manikam

Leave a Comment