Skip to content
Perbedaan Agen dan Distributor yang Sering Salah Dipahami

Perbedaan Agen dan Distributor yang Sering Salah Dipahami

Perbedaan Agen dan Distributor yang Sering Salah Dipahami

Dalam Perjanjian Keagenan, prinsipal atau pihak yang menunjuk memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Agen. Sedangkan dalam Perjanjian Distributor jelas bahwa Distributor bertindak atas namanya sendiri.” 

Banyak pelaku usaha dari luar negeri yang berencana untuk memasarkan produknya di Indonesia seringkali bingung memilih antara menggunakan agen atau distributor. Lebih tepatnya perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak memahami sebenarnya apa yang membedakan antara agen dan distributor. 

Bukan hanya perusahaan asing, namun banyak juga perusahaan lokal yang seringkali masih sulit untuk menentukan akan menggunakan agen atau distributor untuk memasarkan produknya agar lebih meluas.

Dalam artikel ini dijelaskan mengenai perbedaan antara agen dan distributor yang penting untuk diketahui oleh pelaku usaha sebelum menentukan skema yang digunakan dalam pemasaran produknya apakah itu agen atau distributor.

Pengertian Agen dan Distributor

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 22/2016) menjelaskan pengertian Agen dan Distributor. Dalam Pasal 1 Angka 8 disebutkan, Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Sedangkan, dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan, Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya (prinsipal) berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

Dengan demikian, dari definisi tersebut terlihat bahwa perbedaan utama antara Agen dan Distributor adalah mengenai siapa yang diwakili atau pemasaran barang tersebut dilakukan atas nama siapa.

Batasan Tanggung Jawab dan Wewenang

Dalam Perjanjian Keagenan, Prinsipal atau pihak yang menunjuk memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Mengingat Agen bertindak atas Prinsipal sehingga Prinsipal juga tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan Agen sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sedangkan dalam Perjanjian Distributor jelas bahwa Distributor bertindak atas namanya sendiri, sehingga pihak yang menunjuk tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh Distributor. Dengan demikian, terdapat perbedaan tanggung jawab yang melekat antara prinsipal Agen dan Distributor.

Kewajiban Legalitas Pelaku Usaha Keagenan dan Distributor

Dalam Permendag 22/2016 disebutkan, Pelaku Usaha Distributor wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
  2. Memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagai Distributor dari instansi dan/atau Lembaga yang berwenang;
  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
  4. Memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap dan jelas; dan
  5. Memiliki perjanjian dengan produsen atau supplier atau importir mengenai barang yang akan didistribusikan.

Sedangkan, bagi Pelaku Usaha Keagenan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia;
  2. Memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagai Agen dari instansi dan/atau Lembaga yang berwenang;
  3. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas;
  4. Memiliki Perjanjian Keagenan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  5. Menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Dari kewajiban legalitas Keagenan dan Distributor yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara Agen dan Distributor yakni, Pelaku Usaha Distributor diwajibkan untuk menguasai suatu Gudang yang mana alamatnya tetap dan jelas, sedangkan Agen tidak memiliki kewajiban untuk menguasai sebuah Gudang. Perbedaan selanjutnya adalah Agen menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari prinsipal, sedangkan Distributor tidak berdasarkan komisi.

Larangan Pengalihan Hak Fisik Atas Barang

Larangan pengalihan hak fisik atas barang merupakan larangan yang diberlakukan kepada Agen namun tidak kepada Distributor. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Permendag 22/2016 yang kemudian ketentuan Pasal tersebut juga diubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-Dag/Per/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang disebutkan bahwa Agen dan Sub Agen dilarang melakukan pemindahan hak atas fisik Barang yang dimiliki/dikuasai oleh Produsen atau supplier luar negeri dan Produsen atau Importir yang menunjuknya.

Larangan ini tidak berlaku bagi Distributor karena mengingat tindakan distribusi yang dilakukan Agen adalah atas nama prinsipalnya yang mana hal tersebut berarti hak milik atas barang yang didistribusikan tetap melekat pada prinsipal dan tidak dapat dialihkan.

Baca Juga : Ini Aturan Terbaru Penataan dan Penyederhanaan Izin Impor

Hubungan Kontraktual dengan Konsumen

Perbedaan utama dari Agen dan Distributor dapat dilihat juga dari hubungan hukum atau kontraktual dengan konsumen. Secara definisi, Agen melakukan tindakan atas nama prinsipal, sehingga apabila agen melakukan hubungan jual beli dengan konsumen, maka hubungan tersebut mengikat Prinsipal dan konsumen bukan Agen dan konsumen. Lain halnya dengan Distributor, semua tindakan kontraktual yang dilakukan oleh Distributor akan secara langsung mengikat Distributor dengan pihak konsumen.

Kebijakan Terkait Harga

Dalam Perjanjian Keagenan, Prinsipal memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengatur mengenai harga produk yang dipasarkan. Sedangkan dalam Perjanjian Distributor, Prinsipal atau supplier tidak mengontrol terkait kebijakan harga yang ditentukan oleh Distributor.

Sehingga, Mana yang Lebih Baik Dipilih oleh Pelaku Usaha?

Keagenan sebaiknya dipilih ketika prinsipal/ supplier ingin atau perlu:

  • mempertahankan kendali yang lebih besar atas saluran ke pasar dan hubungan pelanggan (misalnya dengan pelanggan utama) karena prinsip mempertahankan kendali atas hubungan kontraktual dengan pelanggan dan mungkin memiliki hubungan langsung dengan pelanggan untuk layanan purna jual;
  • Mengurangi biaya, komisi agen seringkali lebih sedikit daripada potongan harga yang sering diminta distributor; dan
  • Memberi insentif kepada pihak yang memasarkan, agen yang mendapatkan komisi atau insentif lebih dari penjualan akan semakin termotivasi untuk memasarkan produk lebih banyak.

Sedangkan, Distributor sebaiknya dipilih ketika prinsipal/ supplier ingin atau perlu:

  • Mengurangi biaya dan resiko perluasan ke produk ke suatu wilayah baru;
  • Menggunakan nama dan / atau pengalaman distributor, produk baru yang akan memasuki suatu wilayah seringkali sulit untuk diterima sehingga dibutuhkan faktor pengalaman dan atau nama baik Distributor yang telah dikenal;
  • Efisiensi dalam hubungan dengan konsumen, dengan menggunakan Distributor maka akan lebih efisien dalam hubungan dengan banyak konsumen, mengingat Distributor lah yang akan secara langsung mengurus tanpa mengikutsertakan prinsipal atau supplier lagi.

Kesimpulan

Apapun skema pemasaran atau distribusi yang dipilih, hal tersebut adalah yang terbaik untuk tujuan dan rencana bisnis Pelaku Usaha. Hal terpenting yang harus dipastikan adalah Pelaku Usaha mengetahui secara lengkap terkait dampak hukum dan komersialnya dari skema yang dipilih. Mengingat hal itu akan mempengaruhi rantai dan jaringan suplai Pelaku Usaha dan akan berdampak pada pertumbuhan serta kesuksesan bisnis.

 

Author: Andi Akhirah Khairunnisa

Sebelum membuat perjanjian dengan pihak ketiga, Anda harus mengetahui skema pemasaran atau distribusi yang Anda pilih. Jangan sampai Anda tidak mengetahui secara lengkap dampak hukum dari skema yang Anda pilih. BPLawyers dapat membantu Anda untuk melihat skema perjanjian, menyediakan legal opini, dan advis hukum agar Anda dapat membuat keputusan terbaik dalam bisnis Anda. Silahkan hubungi kami melalui ask@bplawyers.co.id atau 082112341235.

Leave a Comment