Skip to content
Perusahaan Wajib Tahu Ketentuan Pengalihan Tenaga Kerja Ke Perusahaan Lain Dalam Satu Group Perusahaan

Perusahaan Wajib Tahu Ketentuan Pengalihan Tenaga Kerja Ke Perusahaan Lain Dalam Satu Group Perusahaan

Perusahaan Wajib Tahu Ketentuan Pengalihan Tenaga Kerja Ke Perusahaan Lain Dalam Satu Group Perusahaan

“Perusahaan tidak serta merta dapat mengalihkan tenaga kerja ke perusahaan lain, hal ini menyebabkan perubahan status pemberi kerja, hubungan kerja dan dasar hubungan hukumnya”

Perseroan Terbatas dapat mendirikan anak perusahaan atau Subsidiary untuk menjalankan bisnis Perseroan Induk (Parent Company). Hukum Perseroan Terbatas yang memiliki prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas, mengakibatan segala perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan termasuk anak perusahaan dipertanggungjawabkan tersendiri secara terpisah meskipun dalam satu grup perusahaan. Artinya, Induk Perusahaan dan anak perusahan memiliki tanggung jawab masing-masing atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan tidak menutup kemungkinan melakukan kebijakan mengalihkan tenagakerja dari perusahaan satu perusahaan lain dalam satu grup perusahaan (“pengalihan”). tujuannya tidak lain untuk membantu proses bisnis anak perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGALIHAN TENAGA KERJA.

Pahami Ketentuan Pengalihan Ketenagakerjaan. Mutasi Berbeda Dengan Pengalihan Tenaga Kerja

Banyak perusahaan yang mempersepsikan hal yang sama antara pengalihan tenaga kerja dengan penempatan/pemindahan (mutasi). Kesalahan dalam memahami hal tersebut menyebabkan Perusahaan keliru mengambil kebijakan. Sebagai contoh Perusahaan Induk menempatkan tenaga kerja di anak perusahaannya hanya dengan menggunakan surat tugas/perintah kerja dan tenaga kerja tersebut, kemudian mendapatkan gaji dari anak perusahaan dan bukan dari induk perusahaan dimana tenaga kerja sebelumnya bekerja.

Menurut pemahaman secara legal, tindakan perusahaan tersebut merupakan pengalihan tenaga kerja ke perusahaan baru yang menyebabkan berubahnya status hukum bagi perusahaan Induk, Anak perusahaan dan tenaga kerja. Perlu dipahami mutasi tenaga kerja lingkup pemindahannya terbatas pada lingkup satu perusahaan yang masih sama dengan sebelumnya pada level atau jabatan yang masih tetap sama juga, atau dari satu lokasi ke lokasi lain yang masih satu cabang perusahaan. Proses mutasi ini dapat dilakukan hanya dengan surat tugas/perintah kerja. Berbeda dengan pengalihan tenaga kerja, dimana tenaga kerja ditempatkan diperusahaan baru. Maka perlu disiapkan beberapa dokumen legal diantaranya perjanjian pengalihan jika ada/diperlukan, perjanjian kerja baru. Tujuannya tidak lain untuk menjaga hak dan kewajiban perusahaan dengan tenaga kerja tersebut.

Aturan dasar mengenai pengalihan tenaga kerja merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang Ketenagakerjaan”). Dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dijelaskan sebagai berikut:

  • Penempatan tenaga kerja atau Pekerja harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa adanya diskriminasi.
  • Penempatan tenaga kerja atau Pekerja harus diarahkan untuk menempatkan Pekerja pada jabatan yang tepat. Yaitu sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat. Serta sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
  • Selain itu, penempatan tenaga kerja atau Pekerja harus dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja. Dan juga memperhatikan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Ketentuan lain terdapat di dalam Pasal 35 UU Ketenagakerjaan, yaitu pelaksana penempatan tenaga kerja atau Pekerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Serta wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, serta kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Dengan demikian berdasarkan prinsip dalam pasal di atas, maka perusahaan tidak dapat serta merta langsung memindahkan pekerja ke perusahaan lain. Perusahaan dalam hal ini perlu meninjau kembali pengecualian-pengecualian yang diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perusahaan. karena dasar hubungan hukum Perusahaan dan tenaga kerja adalah perjanjian kerja. Sebagai contoh sederhana pengecualian pengalihan terbatas yaitu tenaga kerja oleh perusahaan induk ditempatkan di anak perusahaan dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam perjanjian kerja diantaranya mengatur :

  • Mengatur diperbolehkannya tenaga kerja diperbantukan di Anak Perusahaan.
  • Penegasan dalam perjanjian hubungan hukum tetap antara perusahaan induk dan Tenaga Kerja, sehingga status, pengupahan masih menjadi tanggung jawab Perusahaan Induk
  • Kesediaan Tenaga kerja untuk diperbantukan di anak perusahaan.

Masih banyak pengecualian lain dalam hal ini, yang akan dibahas dalam artikel lain. Pemindahan tenaga kerja dengan surat tugas/perintah kerja ke anak perusahaan, namun hanya diperbantukan di anak perusahaan. Bagaimana status hukumnya?

Hubungan Kerja Saat Pengalihan Tenaga Kerja Anak Perusahaan

Salah satu bukti adanya hubungan kerja dapat ditandai dengan perjanjian kerja. Pada saat tenaga kerja beralih ke Anak perusahaan maka perlu dibuat perjanjian pengalihan ataupun perjanjian baru guna melindungi hak dan kewajiban Perusaahan Induk, Anak Perusahaan dan tenaga kerja.
Mengenai perjanjian kerja dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, hal-hal yang wajib ada dalam suatu perjanjian kerja, yaitu:

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

  • nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;
  • nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;
  • jabatan atau jenis pekerjaan;
  • tempat pekerjaan;
  • besarnya upah dan cara pembayarannya;
  • syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  • mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  • tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  • tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Mengenai perjanjian pengalihan, Pasal 61 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Perjanjian kerja baru maupun perjanjian pengalihan sangat penting, karena mengatur batasan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Masa Kerja Saat Pengalihan Tenaga Kerja

Dalam hal ini perlu diperhatikan mengenai perjanjian awal Perusahaan Induk dengan Tenaga kerja, apakah didalamnya diatur mengenai pengalihan ke perusahaan lain lengkap dengan konsekuensi hak dan tanggung jawabnya, terkait masa kerja, tanggung jawab perusahaan induk, dan tanggung jawab anak perusahaan, dan pengaturan lain terkait pengalihan atau sama sekali tidak diatur mengenai pengalihan tersebut.

Apabila tidak diatur dalam perjanjian awal tersebut, Jika terjadi pengalihan tenaga kerja berarti hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan baru adalah hubungan kerja baru. Maka perlu dibuat perjanjian kerja baru, sehingga masa kerja tenaga kerja tersebut menjadi nol sebagai tenaga kerja baru. Dengan demikian, maka perusahaan lama atau Induk perusahaan harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban membayar kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah.

Apabila telah diatur dalam perjanjian kerja mengenai pengalihan tenaga kerja, maka perlu ditegaskan terkait beberapa hal diantaranya hubungan hukum tenaga kerja dengan Induk perusahaan beralih menjadi tanggung jawab anak perusahaan, begitu juga terkait dengan masa kerja, pengupahan dan hal lainnya diatur secara detail dalam perjanjian pengaliahn tersebut. Tentunya hal tersebut perlu diatur saat proses peralihan kerja agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Proses pengalihan tersbut tentunya, harus dengan persetujuan pekerja dan perusahaan.

Jika ingin berkonsultasi dan membutuhkan jasa hukum bagi perusahaan anda, silakan hubungi BP Lawyers melalui telepon 082112341235 atau email ke ask@bplawyers.co.id.

Author: Mohamad Toha Hasan/Ali Imron

Leave a Comment