Skip to content

5 Hal Yang Perlu Diketahui Sebelum Perusahaan Mendapatkan Suntikan Dana dari Investor Asing

Mulai dari persiapan menentukan bentuk perjanjian sampai status perusahan.

Pada akhir bulan Februari 2020, Tech in Asia melaporkan bahwa JD.id, anak perusahaan asal Republik Rakyat Tiongkok JD.com yang melakukan kegiatan e-commerce di Indonesia telah mencapai valuasi lebih dari USD 1 milyar. Sehingga JD.id menjadi Start-up berstatus Unicorn ke-6 di Indonesia, selain Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan Ovo.

Tidak hanya Start-up yang menyandang status Unicorn saja yang senantiasa mencari pendanaan atau funding untuk menjalankan dan memperluas kegiatan operasionalnya di Indonesia. Hal tesebut juga dilakukan oleh start-up lain dan belum lagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bermaksud untuk terus berkembang secara komersil.

Adapun suntikan dana untuk berkegiatan usaha di Indonesia, terutama jika usaha Anda berbentuk Perusahaan (Perseroan Terbatas atau PT), dapat berasal dari investor lokal di Indonesia sendiri, maupun investor asing. Walaupun pada tahun 2019 suntikan dana investasi ke start-up di Indonesia turun sampai dengan 40% dari USD 4 miliar menjadi USD 2,4 miliar, Indonesia tetap menjadi negara di Asia Tenggara yang mendapatkan suntikan dana investor terbanyak, dengan porsi 59% dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Tentunya menjadi sangat menggiurkan bagi Perusahaan di Indonesia untuk mencari dan mendapatkan suntikan dana yang tidak sedikit dari investor asing. Namun tentunya menjadi penting  untuk mengetahui dan memahami apa saja akibat yang akan terjadi terhadap Perusahaan dan mereka yang ada di dalam Perusahaan seperti pemegang saham, anggota direksi, maupun karyawan, ketika dana dari investor asing tersebut masuk ke dalam Perusahaan.

Oleh karenanya, sebelum menandatangani dan menyetujui masuknya suntikan dana dari investor asing ke dalam Perusahaan anda, terdapat 5 hal yang penting untuk anda ketahui:

  1. BUAT KESEPAKATAN TERTULIS SEBAGAI DASAR MASUKNYA DANA OLEH INVESTOR ASING KE DALAM PERUSAHAAN

    Sangat disarankan bagi Perusahaan untuk memastikan bahwa sebelum dana disuntik masuk oleh investor asing, diatur syarat dan ketentuannya terlebih dahulu dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani investor dan Perusahaan, serta pihak-pihak lain yang terkait apabila diperlukan, yaitu dalam suatu Perjanjian.  Dalam praktiknya, sering ditemukan di Indonesia keadaan dimana Perusahaan telah mendapatkan suntikan dana terlebih dahulu dari investor asing ke dalam rekening bank Perusahaannya, tanpa didahului suatu Perjanjian. Hal ini bisa diakibatkan banyak alasan, mulai dari tidak ingin repot dan mahal membuat Perjanjian, dana dibutuhkan dalam waktu cepat untuk melakukan kegiatan operasional, ataupun sudah adanya saling percaya (mutual trust) antara investor asing dengan Perusahaan yang dianggap cukup untuk menjadi dasar penyuntikan dana tanpa membuat kesepakatan tertulis.

    Memang pada saat suntikan dana masuk, tidak adanya Perjanjian dapat terasa lebih efektif dan efisien, terutama bagi Perusahaan yang bermaksud untuk langsung menggunakan dana tersebut untuk menjalankan maupun memperluas kegiatan operasionalnya. Namun, hal ini dapat menimbulkan kewajiban maupun masalah yang perlu diselesaikan oleh Perusahaan maupun pihak-pihak di dalamnya di kemudian hari. Oleh karenanya, kami sangat menyarankan untuk membuat kesepakatan tertulis, terutama dalam bentuk Perjanjian terlebih dahulu, untuk menjadi dasar dana investor asing disuntik masuk ke dalam Perusahaan.

    Adapun Perjanjian yang dibuat menentukan hak dan kewajiban Perusahaan serta pihak-pihak yang ada di dalam Perusahaan terhadap investor, serta hak dan kewajiban investor terhadap Perusahaan. Selain itu, Perjanjian yang membuat juga menjadi dasar pencatatan dana yang masuk dalam pembukuan Perusahaan.

    Hak dan kewajiban Perusahaan atas dana secara umum berdasarkan skema Perjanjian ada 2, yaitu sebagai berikut:

    1. Pinjaman atau Hutang, yaitu dana investor masuk ke dalam Perusahaan sebagai hutang yang wajib dibayar kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, investor tidak menjadi pemegang saham yang memiliki saham dalam Perusahaan, namun menjadi Kreditur yang memiliki hak mendapatkan pembayaran kembali hutang pokok serta bunga yang berlaku pada saat jatuh tempo.Dalam praktiknya, dana yang masuk sebagai pinjaman atau hutang dapat masuk ke dalam Perusahaan berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam atau Perjanjian Hutang Piutang (Loan Agreement).
    2. Modal, yaitu dana investor masuk ke dalam Perusahaan sebagai modal disetor dan investor mendapatkan saham serta hak-hak yang melekat pada saham, seperti hak atas pembagian dividen dalam hal Perusahaan mencatat laba dalam suatu tahun buku, hak mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, serta hak-hak pemegang saham lainnya.Dalam praktiknya, dana yang masuk sebagai modal disetor dapat masuk berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Sale and Purchase Agreement) dalam hal investor membeli saham dari Pemegang Saham, atau Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders’ Agreement), dalam hal investor mengambil bagian atas saham baru yang diterbitkan Perusahaan.

      Apabila dana investor asing masuk sebagai modal disetor Perusahaan, maka investor asing secara hukum menjadi pemegang saham Persuhaan, dan terhadapnya dan Perusahaan berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai modal asing.

    Selain bentuk Perjanjian di atas, hal lain yang penting diperhatikan dalam membuat Perjanjian sebagai dasar masuknya dana investor adalah memastikan bahwa baik investor maupun Perusahaan telah mendapatkan seluruh persetujuan yang diwajibkan baik berdasarkan anggaran dasar maupun hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak.

    Persetujuan tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada:

    1. Persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang perusahaan yang mengatur masing-masing pihak, seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (UUPT) untuk Perusahaan;
    2. Persetujuan yang diwajibkan dari instansi sektor usaha tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan dan terdaftar atau memiliki izin yang diterbitkan oleh OJK.
  2. MASUKNYA SUNTIKAN DANA ASING SEBAGAI MODAL MENGUBAH STATUS PERUSAHAAN

    Untuk Perusahaan yang sebelumnya memiliki pemegang saham yang 100% berasal dari Indonesia, baik orang Indonesia maupun badan hukum yang terdiri dari 100% pemegang saham orang Indonesia, masuknya suntikan dana asing sebagai modal berarti masuknya investor asing sebagai pemegang saham Perusahaan, dan berubahnya status permodalan Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

    Perubahan status ini tidak ditentukan dari banyaknya modal yang dimasukkan investor asing maupun kepemilikan saham yang dimilikinya. Walaupun investor asing hanya memiliki 1% saham atau kurang dalam Perusahaan, Perusahaan tetap berubah status menjadi PMA.

    Akibat dari perubahan status ini adalah Perusahaan menjadi tunduk kepada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perusahaan PMA, termasuk Daftar Negatif Investasi yang saat artikel ini dibuat, diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, yang membatasi sektor usaha tertentu dari Perusahaan PMA. Sangat penting untuk memastikan apakah sektor usaha Perusahaan dapat dijalankan oleh Perusahaan PMA sebelum suntikan dana asing masuk, karena jika ternyata ada batasan yang diwajibkan, akibatnya adalah perlu dilakukan jual beli saham lagi untuk memastikan proporsi kepemilikan saham oleh investor asing dan investor lokal memenuhi hukum yang berlaku.

  3. PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) WAJIB MENJADI PERUSAHAAN DENGAN USAHA SKALA BESAR
    Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2018, Perusahaan PMA wajib menjadi perusahaan dengan usaha skala besar. Tentunya ini berbeda dengan Perusahaan skala mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.Perusahaan dengan usaha skala besar:

    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.

    Tentunya, setelah menjadi Perusahaan PMA, Perusahaan tidak bisa lagi mengikuti tender yang diperuntukkan khusus untuk Perusahaan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karenanya, penting untuk dipastikan bahwa Perusahaan tidak akan lagi bermaksud berusaha dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah sebelum dana investor asing masuk sebagai modal disetor dalam Perusahaan.

  4. BESARNYA SUNTIKAN DANA YANG MASUK DAPAT MEMPENGARUHI PENGENDALIAN ATAS KEGIATAN PERUSAHAAN

    Dalam hal suntikan dana investor asing membuat investor asing menjadi pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan, terjadi apa yang disebut sebagai Pengambilalihan Pengendalian Perusahaan, atau biasa disebut sebagai Akuisisi.

    Akuisisi terhadap Perusahaan wajib didahului langkah-langkah seperti pemberitahuan di surat kabar 30 hari sebelum Akuisisi dapat dilaksanakan, rapat umum pemegang saham dan persetujuan-persetujuan lain sebagaimana diwajibkan masing-masing sektor usaha Perusahaan. Oleh karenanya, penting untuk memastikan persentase saham investor asing dan langkah yang wajib dilaksanakan berdasarkan UUPT sebelum dana investor asing masuk sebagai modal disetor dalam Perusahaan.

  5. KARYAWAN MEMILIKI HAK UNTUK MENGETAHUI ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN PERUSAHAAN
    Selain mengumumkan dalam surat kabar 30 hari sebelum Akuisisi dapat dilaksanakan, Perusahaan juga wajib mengumumkan secara internal kepada Karyawan atas rencana Akuisisi atau perubahan pengendalian Perusahaan.

    Adanya perubahan pengendalian Perusahaan juga menyebabkan adanya implikasi dan potensi adanya Karyawan yang tidak melanjutkan untuk bekerja di Perusahaan, baik atas permintaan pengendali Perusahaan yang baru maupun atas keputusan Karyawan setelah mengetahui adanya perubahan pengendalian Perusahaan. Dalam hal terjadi sedemikian rupa, maka Karyawan memiliki hak atas uang pesangon sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Author : Sekar Ayu

Baca Juga : Perkembangan Serta Manfaat Investasi Asing di Indonesia

Leave a Comment