Ini Dua Alternatif Eksekusi Gadai Saham

 In Investasi

Sebelum melangkah pada bagian praktik eksekusi gadai saham, kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian gadai dan saham itu sendiri.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah “suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang  bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadnya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Sedangkan, menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),  Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.” Karena saham adalah benda bergerak, maka saham dapat digadaikan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 60 ayat (2) berbunyi “saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

Jadi, berdasarkan pasal di atas, saham dapat digadaikan, namun jika anggaran dasar perseroan menentukan lain, maka saham tersebut tidak dapat digadaikan.

Dalam hal pelaksanaan eksekusi gadai saham, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskannya secara terperinci. Oleh karenanya, pelaksanaan gadai saham masih mengacu pada KUH Perdata maupun UUPT.

Perlu diketahui mengenai eksekusi gadai saham apabila debitur cedera janji (wanprestasi), dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan parate executie atau eksekusi dengan izin hakim.

Parate Executie

Parate Executie atau Eksekusi Langsung adalah kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri barang yang menjadi objek jaminan kalau debitor cedera janji tanpa harus meminta fiat (persetujuan) dari ketua pengadilan. Jadi, Parate Executie bisa terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.

Dengan Parate Executie ini maka memberikan kepastian dan kedudukan kreditur apabila debitur cedera janji, karena seakan-akan pihak debitur telah melunasi sebagian atau seluruh harta kebendaannya untuk pelunasan hutangnya di kemudian hari.

Ketentuan tentang Parate Executie terhadap gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: ”Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serat atas syarat-syarat yang lazin berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut.”

Seperti yang disebutkan di atas “Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain…”. Perlu diperhatikan pada pasal tersebut mengandung dua penafsiran yang bertolak belakang, yaitu:

Penafsiran yang pertama, berarti jika debitor cedera janji, para pihak dalam perjanjian gadai tersebut dapat menentukan bahwa kreditor berhak menyuruh agar gadai tersebut dijual di bawah tangan (private sale). Maksudnya, jika para pihak menaruh dalam perjanjian, maka kreditur dapat menjual saham tersebut secara privat/tertutup tanpa melalui lelang di muka umum.

Penafsiran yang kedua, Parate Executie dapat dikesampingkan dengan jenis eksekusi lainnya seperti melalui lelang. Bisa tidak lewat pengadilan dulu, namun harus dijual secara lelang melalui kantor lelang, dan tidak boleh secara privat.

Pelaksanaan eksekusi gadai saham itu dapat dilakukan secara privat selama adanya kesepakatan, seperti yang terjadi pada sengketa Eksekusi Gadai Saham Adaro. Hal ini diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1130 K/Pdt/2010 yang menyebutkan bahwa Parate Executie dapat dilakukan secara privat dikarenakan ada Perjanjian Gadai Saham (Share Pledge Agreement) yang diperjanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, kreditor berhak untuk menjual keseluruhan saham yang telah digadaikan secara privat atau secara ‘tidak di muka umum’ sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Eksekusi Dengan Izin (fiat) Hakim

Dasar hukum mengenai eksekusi dengan melalui izin hakim adalah Pasal 1156 KUH Perdata yang berbunyi,”Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka Hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun Hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya…

Jadi, apabila debitur cedera janji (wanprestasi) pihak kreditur harus menuntut ke pengadilan dan meminta hakim untuk menetapkan putusan pengadilan, baik itu dilakukan secara lelang atau dijual secara privat atau dibeli oleh kreditur dengan harga tertentu (jika dimohonkan kreditur).

Perusahaan anda ingin berkonsultasi lebih dalam mengenai eksekusi gadai saham, segera menghubungi kami: ask@bplawyers.co.id atau HP: +62821 1000 4741

Author :

Bimo Prasetio dan Putri Hilaliatul Badriah

Recent Posts

Leave a Comment

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search