Skip to content

Posts Tagged ‘Perusahaan’

Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Kupas Tuntas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap peraturan mengenai ketenagakerjaan masih mendapatkan penolakan dari pihak pekerja. Inisiatif untuk melakukan revisi tersebut karena UU Ketenagakerjaan diaggap bak ‘kanebo kering’ yang hanya memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai dengan iklim di Indonesia. Lalu sebenarnya apa saja aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia? Simak selengkapnya di artikel berikut. Landasan Hukum…

Read More

Dapatkah Mengajukan Pengingkaran Terhadap Arbiter yang Telah Ditunjuk Oleh Para Pihak Dalam Arbitrase?

Dapatkah Mengajukan Pengingkaran Terhadap Arbiter yang Telah Ditunjuk

“Terhadap arbiter yang tidak melakukan tugasnya secara bebas dan berpihak kepada salah satu pihak, maka pihak lain yang dirugikan atas hal tersebut dapat mengajukan hak ingkar atas arbiter tersebut.” Salah satu masalah yang dapat saja muncul ketika melakukan proses penyelesaian perkara di arbitrase adalah mengenai  kenetralan atau independensi arbiter pilihan pemohon maupun termohon arbitrase. Walaupun…

Read More

BENARKAH PENGUSAHA TETAP WAJIB MEMBAYAR UPAH TERTANGGUH KEPADA PEKERJA SETELAH MASA PENANGGUHAN UPAH BERAKHIR?

benarkah-pengusaha-tetap-wajib-membayar-upah-tertangguh-kepada-pekerja-setelah-masa-penangguhan-upah-berakhir

“Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 September 2016 yang menguji materiil Pasal 90 Ayat 2 dan Penjelasan Pasal 90 Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka pengusaha/perusahaan wajib membayar pemenuhan upah minimum berlaku yang tertunda pada waktu diberikan masa penangguhan” Merujuk kepada artikel kami sebelumnya yang berjudul…

Read More

AWAS ADA SANKSI PIDANA JIKA MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR MINIMUM!

is-it-possible-for-dispute-resolution-resolved-through-online-arbitration-rev

Setiap tahunnya di wilayah provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan upah minimum, seperti di Provinsi Jakarta pada tahun 2017 ini telah mencapai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3.355.750,00 per bulan. Kenaikan UMP ini tidak luput dari keberatan pengusaha. Hal ini karena pertimbangan kondisi perusahaan yang sepi konsumen maupun kondisi keuangan perusahaan yang minim, sehingga…

Read More

HARUSKAH MENDAPAT IZIN DARI OJK JIKA MENGUMPULKAN DANA ORANG LAIN UNTUK MEMBELI SAHAM PERUSAHAAN?

haruskah-mendapat-izin-dari-ojk-jika-mengumpulkan-dana-orang-lain-untuk-membeli-saham-perusahaan

“Apakah saya harus memiliki izin sebagai Manager Investasi dari OJK untuk mengumpulkan dana dari orang lain, lalu mengelola dana tersebut untuk membeli saham di perusahaan privat (bukan efek)? Apakah kegiatan saya sudah termasuk sebagai Lembaga Keuangan Non Bank?” Apabila merujuk kepada defenisi manajer investasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor…

Read More

DAPATKAH PERUSAHAAN MELAKUKAN MUTASI TANPA PERLU PERSETUJUAN KARYAWAN?

“Perusahaan selaku pemberi kerja berhak untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya sepanjang hal tersebut diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama.” Sering kali tindakan penempatan (mutasi) yang dilakukan perusahaan dianggap oleh karyawan sebagai upaya pemecatan secara halus. Namun jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), faktanya hal…

Read More

3 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Wajib Anda Ketahui

3 Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

“Wah, saya baru tahu kalau mau memberhentikan karyawan ada prosedur nya? Investor asing belum tentu tahu soal ini pak,” ujar salah satu Klien kami, direktur perusahaan Penanaman Modal Asing. Secara prinsip, masyarakat dianggap harus tahu hukum ketika peraturan telah dipublikasikan. Kami tidak akan membahas bagaimana publikasi yang dilakukan Negara agar masyarakat bisa mengetahui suatu peraturan…

Read More

LANGKAH PENGUSAHA AGAR TIDAK TERKENA DENDA AKIBAT TERLAMBAT MEMBAYAR UPAH PEKERJA

Undang-undang mendefinisikan upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dalam bisnis ada saja kendala yang…

Read More

AKIBAT HUKUM CORPORATE ACTION TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN

“Adanya corporate action yang dilakukan perusahaan tidak secara otomatis mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja para karyawan.” Dalam menjalankan bisnisnya sering kali perusahaan perlu untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengembangkan atau bahkan “menyelamatkan diri” dengan melakukan corporate action. Adapun yang termasuk dalam corporate action yaitu penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), pemisahan (demerger). Salah satu hal yang…

Read More

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

“Seorang notaris dilarang membuat akta di luar wilayah jabatannya.” Klien kami pernah ada yang menanyakan pertanyaan sebagai berikut: “Perusahaan saya yang berdomisili di Jakarta Selatan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memerlukan notaris untuk ikut hadir menyaksikan RUPS tersebut untuk dibuatkan berita acara. Bisakah notaris rekanan kami yang berkedudukan di kabupaten Tangerang hadir untuk…

Read More