BP LAWYERS E-BOOK VIII

BP LAWYERS E-BOOK VIII

BP LAWYERS E-BOOK VIII | URGENSI BENEFICIAL OWNER: KETERBUKAAN INFORMASI DAN KEWAJIBAN PELAPORAN Tujuan dari penetapan dan pelaporan beneficial owner (pemilik manfaat) pada korporasi adalah untuk meningkatkan transparansi. Hal ini berhubungan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penggelapan pajak dan juga korupsi, di lingkup korporasi. Jika korporasi tidak kunjung menetapkan…

Read More

Perjanjian Penyertaan Modal: Pastikan Pasal-Pasal Berikut Ada di Dalamnya

Perjanjian Penyertaan Modal: Pastikan Pasal-Pasal Berikut Ada di Dalamnya

Perjanjian Penyertaan Modal: Pastikan Pasal-Pasal Berikut Ada di Dalamnya Salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal usaha adalah dengan mengajukan permohonan kredit atau pinjaman ke bank. Namun, pengajuan permohonan kredit atau pinjaman ke bank memiliki banyak syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi pelaku usaha, dan bank akan melakukan proses customer due…

Read More

Terbaru 2023! Ancaman Pidana Menanti Pelaku Penyadapan dan Phishing

Terbaru 2023! Ancaman Pidana Menanti Pelaku Penyadapan dan Phishing

Terbaru 2023! Ancaman Pidana Menanti Pelaku Penyadapan dan Phishing Penyadapan merupakan kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Karena, pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sehingga harus dilindungi dan kegiatan penyadapan merupakan kegiatan yang dilarang. Larangan penyadapan ini…

Read More

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA TERJADI TINDAK PIDANA KORPORASI?

siapakah-yang-bertanggung-jawab-jika-terjadi-tindak-pidana-korporasi

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan  hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun bersama-sama yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.” Akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara…

Read More