Keahlian Kami

BP Lawyers melayani kebutuhan Anda dalam bisnis dan menempatkan hukum sebagai bagian strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan menjaga keberlanjutan bisnis Anda. Saran-saran kami akan membantu Anda dalam membuat keputusan.

fairus-2

UU Arbitrase mendefinisikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase yang dibuat secara tertulis pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan metode penyelesaian diluar pengadilan. Pengadilan distrik tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa dari pihak yang terikat oleh perjanjian arbitrase. Arbitrase di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam UU Arbitrase ditetapkan banyak perselisihan di sektor komersial yang dapat diselesaikan di arbitrase. Hal-hal tersebut adalah perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang dan perusahaan lebih memilih arbitrase daripada pengadilan sipil untuk menyelesaikan sengketa. Salah satu keuntungan dari arbitrase sebagai solusi sengketa adalah lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keputusan final dan mengikat.

Lembaga-lembaga arbitrase di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Indonesia memiliki kondisi tenaga kerja yang dinamis. Pada tahun 2004, Indonesia menyelesaikan program reformasi hukum perburuhan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU ini adalah UU yang terakhir dari tiga buah undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur masalah ketenagakerjaan di Indonesia, bersama dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, Indonesia adalah negara pertama di Asia dan kelima di dunia untuk meratifikasi semua inti konvensi ILO. Sejak menjadi anggota ILO pada tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 konvensi – delapan konvensi inti, delapan konvensi umum, dan dua konvensi lainnya. Mungkin, Indonesia masih belum bebas dari masalah tenaga kerja.

Perselisihan antara pengusaha dan pekerja adalah hal yang umum dalam hubungan industrial. Perselisihan industrial dalam beberapa tahun terakhir telah sering berakhir dengan kekerasan, baik dengan pekerja mengambil yang demo untuk menyuarakan keluhan mereka, atau pengusaha yang menyiapkan pasukan keamanan untuk memadamkan protes.

Menjalankan bisnis terutama di Indonesia adalah hal yang sangat menantang. Hal ini dikarenakan pengusaha tidak cukup hanya dengan memiliki keterampilan bisnis tetapi juga kepekaan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang terkait dengan perusahaan (yang berubah secara dinamis). Isu yang terkait dengan korporasi dan hukum disebut sebagai Matters Corporate Legal.

Selanjutnya, Corporate Legal Matters adalah seperangkat kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan termasuk pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Pada dasarnya, hal yang berkaitan dengan Masalah Hukum Perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( “UU PT”) dan kemudian dijabarkan pada peraturan industri masing-masing.

Hukum perusahaan berisi ketentuan penting yang diperlukan untuk membangun dan mengelola sebuah perusahaan dengan benar. Dalam hal pendirian perusahaan, Hukum Perusahaan membutuhkan modal dan persetujuan menteri. Dalam mengelola perusahaan, UU PT menyediakan satu set pedoman untuk merekam dokumen perusahaan, melakukan pertemuan tahunan dan luar biasa serta pelaporan kewajiban. Selanjutnya, UU PT juga menentukan prosedur bagaimana melakukan aksi korporasi seperti merger, akuisisi, spin-off, dan sebagainya.

Kegagalan untuk mematuhi dengan yang ditetapkan ketentuan dan bimbingan akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Karena perusahaan akan dikenakan beberapa sanksi mulai dari peringatan untuk pembubaran perusahaan.

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling menarik bagi para investor asing, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2007, Pemerintah menerbitkan dasar hukum UU Penanaman Modal, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( “UU Investasi”). Peraturan-peraturan ini dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia adalah dua pilar Hukum dan Peraturan Investasi di Indonesia.

Di Indonesia ada dua bentuk umum dari Penanaman Modal Asing. Yang pertama adalah investasi langsung, di mana investasi harus dalam bentuk pendirian perseroan terbatas yang disebut Foreign Direct Investment Companies (perusahaan FDI) atau dikenal sebagai PT PMA. Yang kedua adalah investasi tidak langsung. Dari dua bentuk tersebut, hanya investasi langsung diatur langsung oleh UU Penanaman Modal.

Karena industri dan sektor bisnis yang luas, untuk berinvestasi di Indonesia, nvestor harus bekerja sama dengan beberapa Instansi Pemerintah di luar Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia sesuai dengan sektor bisnis mereka. Untuk beberapa sektor usaha, investasi asing terbatas dan bahkan dibatasi. Beberapa sektor juga membutuhkan Investor untuk mendapatkan rekomendasi teknis.

Hal ini menjadi hal yang umum bagi Investor Asing untuk berinvestasi di perusahaan yang sudah ada selain dari membangun perusahaan mereka sendiri di Indonesia. Investor asing mendirikan Kantor Perwakilan untuk melakukan penelitian, mengawasi dan mengkoordinasikan usaha perusahaan induk mereka yang ada di luar Indonesia.

Nilai industri di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kegiatan industri di suatu negara harus disertai dengan kesadaran masyarakat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan bisnis mereka.

Namun apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia masih sederhana, karena kadang-kadang beberapa orang menganggap hak kekayaan intelektual tidak penting. Namun, hak kekayaan intelektual sebenarnya berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penyalahgunaan hak.

Sejak tahun 1994, Indonesia sudah menjadi anggota World Trade Organization (WTO). Sebagai anggota WTO, Indonesia harus menyesuaikan setiap undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dengan standar Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual  (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs). Jenis dan regulasi hak kekayaan intelektual di Indonesia adalah Hak Cipta yang diatur oleh UU No. 28 tahun 2014, Paten dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, Merek Dagang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Desain Industri dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Desain Letak Terpadu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, Rahasia Dagang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Varietas Tanaman dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.

Indonesia dikenal sebagai pasar potensial dalam investasi di sektor makanan dan minuman, terutama dalam menyediakan layanan makanan dan minuman berbentuk restoran dengan sistem waralaba (franchise) yang berasal dari lokal atau luar negeri.

Khususnya untuk waralaba makanan dan minuman, berdasarkan catatan dari salah satu asosiasi waralaba di Indonesia, sektor makanan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam omset bisnis waralaba yang beredar di Indonesia. Agar perkembangan bisnis waralaba di Indonesia dapat diintensifkan, Pemerintah mencoba untuk memberikan kepastian hukum dengan menerbitkan sejumlah peraturan hukum yang terkait dengan waralaba. Sejak tahun 1997, Indonesia telah mengatur bisnis waralaba dengan peraturan pemerintah No.16 tahun 1997, dan karena waralaba memiliki pertumbuhan pesat, Pemerintah mengubahnya menjadi peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2007.

Pada 2012 dan 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan baru melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 8/2012 tentang organisasi waralaba dan regulasinya pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 / M-DAG / PER / 8/2014 tentang amandemen peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M-DAG / PER / 8/2012, yang menyatakan setiap waralaba harus memiliki perjanjian waralaba.

Untuk membuka investasi di sektor waralaba makanan dan minuman, yang pertama, investor harus memiliki izin operasional di sektor pariwisata berupa Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP) di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan kemudian mendaftarkan perjanjian waralaba ke Kementerian Perdagangan.

Indonesia dikenal karena kekayaan alam dalam sumber energi baik sumber daya terbarukan atau tidak terbarukan. Dalam rangka mempertahankan yang berkelanjutan sumber daya energi dan industri nasional, sejak tahun 2001 Indonesia telah membuat amandemen besar dan mengeluarkan beberapa undang-undang dan ketentuan yaitu dari UU No.32 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2001 menjadi UU No.21 tentang Panas Bumi 2014 , yang dianggap dapat menjadi solusi hukum dan peraturan yang berlaku di sektor energi terbarukan dan tidak terbarukan.

Selain itu, ada juga UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan ini mengatur bahwa perusahaan pertambangan wajib memproses dan memurnikan produk tambang mentah di Indonesia dan dilarang untuk mengekspor tambang mineral dan produk batubara tanpa proses dan pemurnian.

Hukum dan ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas, telah diatur secara khusus dari hilir hingga ke hulu, untuk itu pemilik bisnis dan eksekutif perusahaan harus memiliki perspektif hukum yang jelas sebelum memasuki sektor bisnis ini untuk menjaga bisnis mereka dari komplain atau ketika atau sengketa hukum.

Perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai penyedia layanan telekomunikasi. Banyak pengguna yang tertarik menggunakan layanan telekomunikasi membuat para penyedia telekomunikasi secara kompetitif memberikan pelayanan yang terbaik.

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih memiliki pengaturan kompleks dalam hukum Indonesia, tidak hanya tentang organisasi telekomunikasi, tetapi juga menyangkut isi dari telekomunikasi terkait dengan hak kekayaan intelektual atau layanan pelanggan terkait yang berhubungan peraturan perlindungan konsumen.

Regulasi telekomunikasi di Indonesia telah diatur di UU Nomor 36 Tahun 1999 di bidang telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dalam telekomunikasi terorganisir.

Jika Anda punya pertanyaan, jangan ragu untuk mengirimkan pesan. Kami akan menjawab dalam waktu 24 jam!

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Punya pertanyaan? Kirimkan kami pesan dan kami akan membalas pesan Anda, segera!

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search